1 December 2021, 10:43

Edhy Prabowo Sebut Vonis Hakim Tak Sesuai Fakta Sidang

daulat.co – Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo merasa putusan majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta atas perkara dugaan suap pengurusan izin ekspor benih bening lobster atau benur yang merundungnya tak sesuai dengan fakta persidangan. Atas dasar itu Edhy mengaku bersedih.

“Saya sedih hasil ini tidak sesuai dengan fakta persidangan,” ujar Edhy usai mengikuti persidangan secara daring dari Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (15/7/2021).

Akan tetapi, Edhy Prabowo mengaku menghormati proses peradilan. Edhy mengaku masih membutuhkan waktu untuk berfikir untuk merespon putusan majelis hakim. Lantaran masih berfikir, Edhy belum memutuskan langkah hukum yang akan ditempuh atas putusan tersebut.

“Tapi, ya, inilah proses peradilan di kita, saya akan terus melakukan proses tapi kasih saya waktu berpikir. Terima kasih,” kata Edhy.

Sebelumnya, Majelis hakim pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan bahwa Edhy terbukti secara sah dan meyakinkan menerima sejumlah uang terkait dengan percepatan proses persetujuan pemberian izin budi daya lobster dan izin ekspor Benih Bening Lobster (BBL) kepada para eksportir. Penerimaan uang dari sejumlah pihak itu melalui sejumlah orang.

Edhy Prabowo dalam perkara ini dinilai terbukti menerima suap senilai 77 ribu dolar AS dan Rp 24.625.587.250 bersama-sama dengan Andreau Misanta Pribadi dan Safri (staf khusus Edhy Prabowo), Amiril Mukminin (sekretaris pribadi Edhy), Ainul Faqih (sekretaris pribadi Iis Rosita Dewi yaitu istri Edhy Prabowo) dan Siswadhi Pranoto Loe (pemilik PT ACK).

Uang itu berasal dari Direktur PT Duta Putra Perkasa Pratama Suharjito dan perusahaan pengekspor benur lain. Modusnya, Edhy Prabowo melalui bawahannya menarik biaya secara ilegal dari para pengusaha yang ingin mendapatkan izin ekspor benur.

Atas keyakinan itu, majelis menjatuhkan hukuman lima tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap Edhy. Majelis hakim juga mencabut hak dipilih Edhy dalam jabatan publik selama 3 tahun sejak yang bersangkutan selesai menjalani masa pidana pokok. Selain itu, Edhy juga divonis dengan pidana tambahan yakni membayar uang pengganti Rp 9.687.447.219 dan US$77.000, dikurangi uang yang sudah dikembalikan.

Sementara itu, pengacara Edhy Prabowo, Soesilo Aribowo mengatakan, kliennya tidak tahu-menahu mengenai aliran uang sebanyak 77 dolar AS. Soesilo juga meresa kecewa dan sedih lantaran majelis hakim menyatakan kliennya menerima suap tersebut.

“Pertama sebenarnya kami sedih, kecewa juga karena, terutama terkait pasal yang diputuskan oleh majelis. Pertama hal yang paling esensi adalah mengenai penerimaan uang senilai 77 ribu dolar AS itu Pak Edhy sama sekali tidak tahu,” ungkap Soesilo.

Dikatakan Soesilo, majelis hakim dalam pertimbangan menyatakan suap diterima oleh staf khusus Edhy Prabowo, yakni Safri. Namun, kata Soesilo, tidak dijelaskan bagaimana sampai ke Edhy Prabowo.

“Kemudian sampainya ke Pak Edhy itu kapan? Melalui rekening apa? Berapa jumlahnya? Dari siapa Pak Edhy tidak tahu sama sekali. Kapan masuk ke Pak Edhy dan melalui siapa dan di mana? Itu pun tidak jelas sehingga hal-hal penerimaan uang itu sangat tidak cukup alasan,” tegas Soesilo.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Eks Menteri KP Divonis 5 Tahun Penjara

Read Next

Polres & PWI Pemalang Gandeng Alfamart Gelar Bhakti Sosial