20 May 2024, 22:13

Edhy Prabowo Biayai Ratusan Anak Asuh Hingga Perguruan Tinggi

daulat.co – Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo membiayai ratusan orang untuk sekolah dan kuliah. Bahkan, ada anak asuh yang dibiayai Edhy hingga Magister atau S2.

Demikian diungkapkan anggota DPR RI, Iis Rosita Dewi yang juga istri Edhy dalam persidangan perkara dugaan suap izin ekspor benih bening lobster (BBL) dengan terdakwa Edhy Prabowo dkk, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (18/5/2021).

Dalam perkara ini, Edhy Prabowo bersama-sama Andreau Pribadi Misanta, Safri, Amiril Mukminin, Ainul Faqih, dan Siswadhi Pranoto Loe didakwa menerima hadiah atau janji berupa uang sebesar 77 ribu dollar AS dan Rp 24.625.587.250 dari Suharjito selaku pemilik PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP) dan dari para eksportir BBL lainnya.

“Banyak sekali pak, ada ratusan anak-anak kita kuliahkan. Yang putus sekolah. Jadi dari SMA sampai tingkat perguruan tinggi. Bahkan juga ketika perguruan tinggi mereka ingin melanjutkan S2, Pak Edhy membiayainya,” ungkap Iis saat bersaksi.

Selain membiayai pendidikan anak asuh, Edhy juga mengurusi atlet-atlet. “Iya dibiayai semuanya oleh Pak Edhy. Dan ratusan pak jumlahnya,” ditambahkan Iis.

Iis mengungkapkan hal itu setelah sebelumnya disinggung oleh tim penasihat hukum (PH) Edhy, Soesilo Aribowo. Dimana Soesilo mendalami keterangan Iis soal adanya keluhan terdakwa Amiril Mukminin selaku Sespri Edhy terkait uang Edhy yang dikelola Amiril.

“Ibu kan sebagai istri ya, pernahkah pak Menteri mengeluh atau mendapatkan informasi, ibu mendengar informasi bahwa pak Amiril mengatakan, pak uangnya udah habis, tolong ditambah, supaya pak Menteri tau untuk bisa menambah operasional-operasional itu?” tanya Soesilo kepada Iis.

“Mungkin kalau dibilang habis tidak, tapi ada keperluan dari Pak Edhy yang tidak biasa,” jawab Iis.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Hak Paten, Pemalang Siap Ajukan Indikasi Geografis Nanas Madu ke Kemenkumham RI

Read Next

Vaksinasi Gelombang 3 Dimulai, Kemenkes: Masyarakat Miskin dan ODGJ Jadi Prioritas