23 September 2021, 19:37

Dyah Roro Esti Interupsi, Pimpinan DPR Mengamini

Dyah Roro Esti

Dyah Roro Esti

daulat.co – Anggota Komisi VII DPR Dyah Roro Esti pada awal Mei 2021 lalu pernah menyampaikan interupsi keras terkait minimnya mitra Komisi VII DPR RI. Saat itu, politisi Golkar kelahiran Jakarta tanggal 25 Mei 1993 meminta agar Komisi VII DPR dibubarkan.

Pasalnya, Komisi VII hanya mempunyai mitra kerja dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Anggota DPR dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Timur X itu menyampaikan ‘uneg-unegnya’ dalam rapat paripurna pada pembukaan Masa Sidang V Tahun 2020-2021.

“Saat ini Komisi VII hanya bermitra dengan satu kementerian, yaitu Kementerian ESDM mengingat Ristek sudah bergabung dengan Kemendikbud maka otomatis menjadi mitra Komisi X,” sebut Roro Esti, 6 Mei 2021.

“Maka dari itu saya mohon sekali pertimbangan dari pimpinan DPR untuk dapat menambah mitra yang tentunya cocok untuk Komisi VII baik di sektor energi, lingkungan ataupun ristek,” sambungnya.

Selain Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang sebelumnya bermitra dengan Komisi IV dan Komisi VII DPR RI. Sementara, saat ini kemitraan tersebut berubah karena hanya bermitra dengan Komisi IV DPR RI.

Selasa, 22 Juni 2021, apa yang menjadi uneg-uneg Dyah Roro Esti membuahkan hasil. Komisi VII yang dipimpin Sugeng Suparwoto mendapatkan mitra dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Kementerian ini sebelumnya bermitra dengan Komisi VI DPR RI.

Keputusan Kemenperin menjadi mitra Komisi VII diputuskan dalam rapat paripurna DPR ke-21 masa sidang tahun 2020-20210. DPR juga menetapkan Kementerian Investasi menjadi mitra Komisi VI. Serta Kemendikbud Ristek yang menjadi mitra Komisi X.

“Berdasarkan keputusan rapat konsultasi pengganti rapat Bamus tanggal 17 Juni tahun 2021 memutuskan penetapan mitra kerja, yaitu Kementerian Pendidikan, kebudayaan, Riset dan teknologi menjadi mitra kerja Komisi X DPR RI,” kata Ketua DPR, Puan Maharani, dalam rapat tersebut.

“Kementerian Investasi menjadi mitra kerja Komisi VI DPR RI. Selanjutnya dengan mempertimbangkan pemerataan dan beban tugas pada alat kelengkapan Dewan, rapat konsultasi pengganti rapat Bamus juga memutuskan Kementerian Perindustrian semula mitra kerja Komisi VI menjadi mitra Komisi VII,” sambungnya.

Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan, keputusan diambil dengan mempertimbangkan pemerataan dan beban tugas pada alat kelengkapan dewan. Rapat konsultasi pengganti rapat Bamus sebelumnya juga telah memutuskan Kementerian Perindustrian semula mitra kerja Komisi VI menjadi mitra kerja Komisi VII.

DPR menyepakati penetapan mitra kerja baru berlaku setelah pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (R-APBN) Tahun 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 selesai dibahas. (Sastro)

Read Previous

Kemendagri Mantapkan Draf Regulasi PP Soal Kawasan Ibukota Maluku Utara

Read Next

Komite GNB Gelar Pertemuan Luar Biasa Bahas Soal Palestina