20 May 2024, 21:41

Dugan Korupsi Pajak Jangan Sampai Membuat Ditjen Pajak ‘Loyo’ Kejar Penerimaan Negara

Ditjen Pajak

Ditjen Pajak

daulat.co – Anggota Komisi XI DPR RI M Misbakhun mengapresiasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang saat ini tengah bekerja mengungkap kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak Kemenkeu).

Di sisi lain, ia juga sekaligus mengapresiasi kinerja Ditjen Pajak yang bekerja keras untuk menghimpun penerimaan negara. Kata dia dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Rabu 3 Maret 2021.

Selasa 2 Maret 2021 kemarin, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan sedang mengusut kasus dugaan rasuah terkait pajak. Dugaan rasuah yang sedang diusut terkait pemeriksaan pajak, dimana diduga terjadi kongkalikong dan berujung praktik pemberian hadiah atau sesuatu. KPK juga telah menetapkan tersangka dalam kasus tersebut.

“Saya memberikan apresiasi atas kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi yang sedang bekerja untuk mengungkap kasus korupsi di Direktorat Jenderal Pajak,” kata Misbakhun.

“Saya juga mengapresiasi pegawai Ditjen Pajak yang selalu bekerja keras dalam menghimpun penerimaan negara, rupiah demi rupiah dari pajak untuk mengisi kas negara. Porsi lebih dari 80% dari pendapatan perpajakan APBN adalah angka yang sangat besar dan sangat berarti,” sambungnya.

Politisi Golkar itu menambahkan, Ditjen Pajak menjadi tulang punggung penerimaan negara. Mereka, para pegawai Ditjen Pajak tetap menjalankan tugas dan kewajibannya dengan menjaga situasi tetap kondusif di tengah tekanan publik dan godaan uang setiap saat.

Pada saat yang sama, lanjut Misbakhun, seperti diketahui bersama adanya tekanan terhadap penerimaan pajak sangat dalam akibat dari tekanan pada sektor ekonomi yag disebabkan pandemi oleh pandemi Covid-19.

Ia lantas mencontohkan bukti dedikasi dan kerja keras pegawai di DJP melalui kebijakan Tax Amnesty. Mereka  bekerja 7 kali seminggu, dari pagi sampai tengah malam, dari Senin sampai Minggu. Setiap tahun pelayanan SPT Tahunan pasa periode bulan Maret-April juga dilakukan dengan jam kerja yang sama intensitas dengan pelayanan Tax Amnesty.

“Ruang korupsi sangat besar di Ditjen Pajak, maka KPK telah menjadi bagian dari sistem pencegahan. Di internal mereka sendiri ada pengawasan internal sampai pada unit paling bawah. Saya juga mengetahui bahwa Ditjen Pajak bekerja sama dengan KPK sebagai bagian dari upaya pencegahan terjadinya korupsi mengingat demikian besar ruang korupsi yang ada di sana,” tuturnya.

Banyak pertukaran informasi antara Ditjen Pajak dengan KPK dilakukan dalam memperbaiki tingkat kepatuhan wajib pajak pas sektor-sektor dimana konsesi milik negara dikerjakan oleh pihak swasta seperti pertambangan, perkebunan, kehutanan dan lainnya.

Namun demikian, kejahatan korupsi tetap kejahatan korupsi. Tidak ada toleransi kapanpun, dimanapun dan oleh siapapun. Hukum tetap harus ditegakkan. Momentum ini adalah Ini adalah pembelajaran sekaligus peringatan untuk seluruh pegawai pajak dan seluruh Wajib Pajak bahwa ruang korupsi itu semakin sempit.

“Jangan hanya melihat kepada Pegawai Pajak, tetapi harus ditekankan bahwa peringatan ini juga untuk Wajib Pajak,” sebut Misbakhun.

Ia mengingatkan agar satu kasus korupsi ini membuat masyarakat melupakan bahwa masih ada 45.000 orang yang bekerja dengan baik untuk sektor pendapatan negara di APBN. Munculnya kasus yang bergulir di KPK diharapkan tidak menjadikan Ditjen Pajak tidak bersemangat dalam bekerja, karena kerja keras mereka sangat menentukan berapa besarnya utang yang harus dilakukan oleh negara untuk menutup kekurangan pendanaan APBN.

“Kerja keras pegawai Ditjen Pajak adalah penentu besaran defisit APBN kita,” ucap Misbakhun.

Dengan pegawai di sekitar 45.000 orang dan peranan serta tanggung jawab yang sangat besar, sudah saatnya kita memberi ruang gerak organisasi Ditjen Pajak agar semuanya bisa lebih efektif dalam melakukan kontibusinya kepada negara.

Saat ini disebutkan Misbakhun adalah momentum terbaik untuk melakukan penilaian kembali tentang kinerja Menteri Keuangan secara lebih menyeluruh dalam kaitan pengawasan terhadap direktorat jenderal yang berada dalam rentang kendali Kementrian Keuangan.

Tetapi, tentunya tetap harus ada tanggung jawab seorang menteri keuangan dalam kasus di Ditjen Pajak saat ini. Menteri Keuangan harus mengambil porsi tanggung jawabnya sebagai seorang menteri, karena dampak dan risiko organisasi tetap ada di Kemetrian Keuangan. Menteri Keuangan harus menyiapkan mitigasi risikonya.

(Sumitro)

Read Previous

Cabut Lampiran Perpres Miras, Bukti Bahwa Jokowi Anti Islam Tidak Benar

Read Next

Sinergi Sistem Layanan Pelanggan, PDAM Pemalang Jalin Kerjasama Dengan PDAM Surakarta