23 May 2024, 21:34

Dua Kasus Peselingkuhan Sesama Pegawai KPK Cuma Disanksi Minta Maaf

daulat.co – Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) banyak menerima aduan terkait perselingkuhan sesama pegawai selama 2021 dan 2022. Dari sejumlah aduan, dua kasus dibawa ke persidangan etik.

Anggota Dewas KPK, Albertina Ho mengatakan, pihaknya menyidangkan dua kasus perselingkuhan pegawai KPK sepanjang 2022. Insan KPK yang disidangkan itu telah dijatuhi sanksi berupa permintaan maaf.

“Kasus kedua yang carry over dari 2021, itu mengenai perselingkuhan, perselingkuhan ini ada dua orang insan komisi yang diperiksa. Mereka berdua ini dinyatakan melanggar ketentuan menyadari seluruhnya bahwa seluruh sikap dan tindakannya selalu melekat dalam kapasitasnya sebagai insan komisi,” ungkap Albertina, dalam paparan kinerja Dewas KPK Tahun 2022, di Kantor Dewas KPK, Jakarta Selatan, Senin (9/1/2023).

Kasus perselingkuhan itu terjadi pada 2021 dan 2022. Salah satu kasus perselingkuhan melibatkan staf perempuan KPK inisial SK dengan jaksa KPK inisial DWLS. Keduanya sudah terbukti bersalah melanggar kode etik pegawai KPK.

“Untuk kasus kedua ini dikenai sanksi sedang berupa permintaan maaf secara terbuka tidak langsung, kalau yang kasus pertama yang satu sanksi ringan berupa permintaan maaf secara tertutup, dan yang satu sanksi sedang berupa permintaan maaf secara terbuka tidak langsung,” ujar Albertina.

Albertina lantas berseloroh, kasus perselingkuhan sedang ramai pada 2022 lalu. Pun demikian, dia mengaku tak mengerti mengapa perselingkuhan bisa terjadi pada insan KPK.

“Mungkin teman-teman media kok banyak selingkuhnya, Bu? Ini juga saya tidak tahu, kebetulan saja ini di tahun 2022 lagi ngetren, saya nggak ngerti juga tapi ada perselingkuhan,” ucap Albertina.

Selain dua kasus itu, Dewas KPK juga menyidangkan tiga kasus etik lainnya sepanjang 2022. Ketiga kasus itu yakni :

  1. Kasus Etik Lili Pintauli Siregar

Mantan Wakil Ketua KPK itu disidang etik karena diduga melakukan pelanggaran berupa mengadakan hubungan dengan pihak beperkara dalam hal ini pihak Pertamina atau menggunakan jabatan dan kewenangannya sebagai pimpinan KPK untuk memperoleh fasilitas dari Pertamina dan tidak melaporkan gratifikasi yang dianggap suap. Dalam hal ini diduga menerima gratifikasi akomodasi dan tiket menonton MotoGP Mandalika.

Perkara Lili Pintauli sempat disidangkan. Sidang pertama ditunda dengan alasan Lili Pintauli sedang bertugas ke Bali.

Ketika sidang kembali digelar, Lili Pintauli sudah mengantongi surat pemberhentian dari Presiden Jokowi. Alhasil, Dewas KPK menilai sidang Lili Pintauli gugur. Sebab, ia sudah bukan lagi Insan KPK.

“Untuk Ibu LPS ini, kita sudah melakukan persidangan tetapi dalam persidangan itu. Pada sidang kedua, yang bersangkutan hadir dan yang bersangkutan menyerahkan kepada majelis dalam persidangan itu, keputusan Presiden yang menyatakan Beliau telah diberhentikan sebagai pimpinan KPK pada hari persidangan itu, dihitung pada hari persidangan itu,” tutur Albertina.

  1. Kasus Etik Terkait Pelanggaran SOP

Pelanggaran etik terjadi di Kedeputian Penindakan dan Eksekusi. Ada pegawai yang bekerja tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP).

“Ini sehubungan yang bersangkutan ini sebagai atasan di dalam perkara bendahara pengeluaran pengganti di Kedeputian Penindakan dan Eksekusi. Nah, ini sebagai atasan, di situ dinyatakan bekerjanya tidak sesuai SOP, dalam hal tentu saja melakukan pengawasan terhadap di bawahnya,” terang Albertina.

Dalam kasus ini dua orang yang diperiksa. Satu atasan dan satu bendahara pengeluaran pembantu itu sendiri.

“Dimana yang bersangkutan bekerja tidak akuntabel dan tuntas, yang mengakibatkan ada ketidakberesan di dalam pertanggungjawaban pengeluaran uang APBN. Dan itu sudah diselesaikan,” ucap Albertina.

Dua orang yang menjadi terperiksa etik ini diberi sanksi ringan. Kasus ini salah satu dari perkara yang berasal dari 2021.

“Yang satu ringan berupa permintaan maaf tertutup dan satu berupa saksi sedang berupa permintaan maaf secara terbuka, tidak langsung,” kata Albertina.

  1. Kasus Etik Pelanggaran Administrasi

Terakhir kasus yang disidangkan yakni terkait praktik administrasi. Dalam kasus ini, dua orang diperiksa, yang satu petugas yang membuat surat-surat laporan pertanggungjawaban (LPJ) dan atasan langsung yang berfungsi sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK). Keduanya dijatuhi sanksi ringan berupa permintaan maaf secara tertutup.

“Kasus yang terakhir ini, menyangkut menggunakan scan tanda tangan untuk mempertanggungjawabkan keuangan. Pengeluaran keuangan, itu menggunakan pertanggungjawaban keuangannya itu menggunakan scan tanda tangan dan teman-teman sudah mesti memahami itu sebenarnya tidak diperbolehkan, seharusnya tanda tangan langsung. Itu sidang yang dilaksanakan di tahun 2022 oleh Dewas tandas Albertina.

(Rangga)

Read Previous

4 Tersangka Penyuap Bupati Pemalang Diputuskan 1,5 Tahun Penjara Denda 50 Juta

Read Next

Sidang Surya Darmadi, Ahli: Kerugian Perekonomian Negara Harus Nyata dan Pasti