30 May 2024, 08:06

DPR Dukung Pemekaran Daerah, Jika Moratorium Dicabut Pemerintah

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung - dok DPR

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung – dok DPR

daulat.co – Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengungkapkan jika komisi yang dipimpinnya banyak menerima aspirasi dan keinginan dari daerah yang ingin membentuk daerah otonom yang baru.

Secara prinsip, Komisi II DPR sebenarnya mendukung dengan adanya pemekaran daerah ataupun otonomi daerah. Terutama sepanjang hal itu memang menjadi kebijakan pemerintah untuk melakukan pemekaran.

“Sikap kami, Komisi II akan mendukung apabila ada kebijakan yang diambil pemerintah terkait pemekaran atau otonomi ini. Artinya kalau memang ada pencabutan moratorium maka kami akan mendukung,” ucapnya.

Doli menyatakan demikian dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Tim Pemekaran Papua se-Tanah Tani dan Saireri, serta Badan Persiapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias, di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Senin 25 Januari 2021.

Menurutnya, jika membaca risalah pembentukan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, ada perintah undang-undang pada pemerintah untuk membentuk peraturan pemerintah tentang desain besar penataan otonomi daerah yang sampai saat ini belum selesai dilakukan.

Komisi II DPR RI dalam hal ini sudah mendiskusikannya mengenai kemungkinan dilakukannya revisi atau penyempurnaan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah tersebut. Dengan begitu bisa dimasukkan dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

“Saya tahu persis kebutuhan beberapa daerah, termasuk di Kepulauan Nias. Saya juga merasakan betapa pentingnya Pulau Nias itu untuk bisa dijadikan provinsi. Sama juga dengan beberapa daerah yang lain tentunya,” kata Doli.

(Sumitro)

Read Previous

Tegas! Arzeti Bilbina Ingatkan Calon Dewas Benahi Permasalahan di BPJS Kesehatan

Read Next

Jadi Tersangka Korupsi CSRT, Komut PT Ametis Indogeo Prakarsa Dijebloskan ke Bui