26 May 2024, 12:59

DPR Berang, Buku Sejarah Tanpa KH Hasyim Asy’ari Tetap Beredar

Buku Sejarah Nasional Indonesia

Buku Sejarah Nasional Indonesia

daulat.co – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyayangkan kamus kontroversial terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berjudul Kamus Sejarah Indonesia Jilid I dan II tetap beredar, bahkan diperjualbelikan di toko daring.

“Padahal kata Mas Menteri (Nadiem Makarim) dan Dirjen Kebudayaan sudah ditarik, tapi percuma karena sudah beredar di masyarakat, kecuali dilarang,” tegas dia dalam keterangan kepada wartawan, Kamis (22/4/2021).

Menurutnya, Kamus Sejarah Indonesia Jilid I dan II terbitan Kemendikbud saat ini meski sudah ada pernyataan ditarik, namun masih mudah ditemui di toko daring semudah mengklik di mesin pencari di internet.

“Jadi ini seperti mau menghapus kesalahan, tapi dosanya terlanjur menjalar kemana-mana,” ucap politisi PKS itu.

Mendikbud dan Dirjen Kebudayaan mengakui adanya kesalahan atas penerbitan buku tersebut. Karena itu sebaiknya Kemendikbud mulai melakukan pembersihan ‘dosa’ dan segera melarang peredarannya, karena sangat meresahkan.

Kamus Sejarah Indonesia diketahui terdiri atas dua jilid. Jilid I dengan sub-judul Nation Formation (1900-1950) dan Jilid II : Nation Building (1951-1998).

Namun dalam buku kamus itu, tokoh penting nasional yang sekaligus pendiri Nahdatul Ulama, Hadratusy Syaikh Hasyim Asy’ari tidak ada dalam entry khusus  dalam kamus tersebut. Demikian pula dengan kiprah proklamator RI, Soekarno dan Mohammad Hatta, tidak ditemukan dalam entry alfabetis di dalam Kamus Jilid II.

Fikri Faqih mengajak semua elemen negeri untuk bersama meluruskan sejarah bangsa yang mulai dicemari upaya pembelokan dan penghilangan sejarah, terutama kiprah KH Hasyim Asyhari.

“Bila tanpa adanya fatwa jihad dari Hadratusy Syaikh Hasyim Asy’ari pada waktu itu, Bung Tomo dan puluhan ribu rakyat Surabaya tidak mungkin bertempur gagah berani dengan satu semboyan: merdeka atau mati, karena ulama adalah tokoh paling ditaati saat itu,” kata dia.

Lebih lanjut, legislator dapil Jawa Tengah IX itu menilai, kamus sebagai referensi pengetahuan yang sudah berani menghilangkan salah satu tokoh kunci pahlawan pejuang kemerdekaan, akan sangat menyesatkan keilmuan bagi anak bangsa ke depannya.

Di sisi lain, ia mengungkap Adya keanehan soal penerbitan Kamus Sejarah Indonesia Jilid I dan II yang katanya akibat ketidak-sengajaan oleh pihak Direktorat Sejarah Kemendikbud itu. Namun ia mempertanyakan, bagaimana bisa belum siap diedarkan, tapi sudah terbit ISBN.

International Standard Book Number (ISBN) atau angka standar buku internasional adalah kode pengidentifikasian terdiri atas deretan angka 13 digit yang bersifat unik, yang menjadi pembeda dengan ISBN pada buku lain . ISBN berisi informasi tentang judul, penerbit, dan kelompok penerbit tercakup dalam ISBN.

Sesuai Undang-Undang Nomor 3 tahun 2017 tentang Perbukuan, Pasal 30 ayat (f) menyebut, penerbit berkewajiban mencantumkan ISBN. Dan pasal 48 ayat (b) menyebut, buku baru dapat diterbitkan setelah mencantumkan ISBN, sebagaimana pasal 30 ayat (f) tersebut.

“Hal ini menunjukkan kamus jilid I dan II ini sudah siap terbit, bukan tidak disengaja atau masih naskah,” pungkas Fikri Faqih.

(Sumitro)

Read Previous

M Hekal: Kekayaan Nikel Indonesia Harus Diamankan Untuk Kesejahteraan Rakyat

Read Next

Diduga jadi Korban Kriminalisasi Oknum, Kakek Tua Renta ini Lapor Propam Mabes Polri