24 May 2024, 01:00

Djoko Tjandra Divonis 4,5 Tahun Bui, Lebih Berat dari Tuntutan Jaksa

Palu hakim - ist

Palu hakim – ist

daulat.co – Djoko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan hukuman 4 Tahun dan 6 bulan penjara. Suami Anna Boentaran itu juga dihukum denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan.

Majelis hakim menyatakan Djoko Tjandra  terbukti telah menyuap dua jenderal polisi terkait pengecekan status red notice dan penghapusan namanya dari Daftar Pencarian Orang (DPO) di Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Diketahui, Djoko Tjandra melalui rekannya Tommy Sumardi memberikan uang kepada eks Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadivhubinter) Polri, Irjen Napoleon Bonaparte sebanyak S$200 ribu dan US$370 ribu.

Djoko Tjandra juga terbukti memberikan uang sejumlah US$100 ribu kepada eks Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri, Brigjen Prasetijo Utomo.  Hal tersebut dilakukan agar Djoko Tjandra bisa masuk ke wilayah Indonesia secara sah dan tidak ditangkap oleh aparat penegak hukum karena berstatus buron.

Djoko Tjandra terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 juncto Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP.

Tak hanya itu, Djoko terbukti menyuap mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi 2 pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung, Pinangki Sirna Malasari. pemberian uang itu terkait pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA). 

Adapun fatwa tersebut dimaksudkan agar meloloskan Djoko dari hukuman MA terkait kasus korupsi hak tagih Bank Bali. Djoko dinilai terbukti menyuap Pinangki sejumlah  US$500 ribu.

Uang itu merupakan fee dari jumlah US$1 juta yang dijanjikan Djoko. Uang itu diterima Pinangki melalui perantara yang merupakan kerabatnya sekaligus politikus Partai NasDem, Andi Irfan Jaya.

Djoko juga dinyatakan terbukti melakukan pemufakatan jahat dengan Pinangki dan Andi Irfan Jaya dalam pengurusan fatwa MA.

Djoko Tjandra terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 juncto Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP.

“Menyatakan terdakwa Djoko Soegiarto Tjandra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” ucap Ketua Majelis Hakim Muhammad Damis, saat membacakan amar putusan, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (5/4/2021).

Dalam putusannya, majelis hakim juga menolak permohonan Djoko Soegiarto Tjandra menjadi justice collaborator (JC) atau saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum. Hakim meyakini Djoko Tjandra tak memiliki unsur sebagai JC.

“Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2011, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai ‘justice collaborator’ sehingga permintaan terdakwa sebagai ‘justice collaborator’ tidak dapat dipertimbangkan,” kata Hakim Anggota, Saifudin Zuhri.

Majelis Hakim menganggap Djoko Tjandra merupakan pelaku utama dalam kasus dugaan suap pejabat negara dan permufakatan jahat. Hal tersebut karena Djoko Tjandra berposisi sebagai pihak pemberi suap. Djoko Tjandra juga dinilai tidak mengakui perbuatannya.

Diketahui, salah satu syarat untuk menjadi JC yakni bukan pelaku utama, dan mau mengakui perbuatannya. Ketentuan pemberian status JC diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011.

Dalam menjatuhkan hukuman tersebut, majelis hakim mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan. Untuk hal memberatkan Djoko Tjandra dinilai tidak mendukung pemerintah dalam mencegah dan memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme.

“Perbuatan dilakukan sebagai upaya untuk menghindari keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penyuapan dilakukan ke penegak hukum,” ungkap Hakim

Adapun hal meringankan, Djoko Tjandra dinilai bersikap sopan selama persidangan. Djoko juga dinilai  sudah berusia lanjut.

Vonis tersebut lebih berat daripada tuntutan jaksa penuntut umum. Penuntut umum sebelumnya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap Djoko Tjandra.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Generasi Milenial Pancasila, Romo Benny: Anda Bisa Merubah Dunia Tanpa Merusak

Read Next

KPK Akhiri Pelarian Samin Tan, Buron Pemilik PT Borneo Lumbung Energi