24 November 2020, 22:53

Djoko Tjandra Didakwa Bersama Brigjen Pol Prasetijo Membuat dan Pakai Surat Palsu

Pengadilan Tipikor Jakarta

Pengadilan Tipikor Jakarta

daulat.co – Pengusaha Djoko Soegiarto Tjandra didakwa bersama dengan Brigjen Pol Prasetijo, dan Anita Dewi Anggraeni Kolopaking membuat surat jalan palsu. Surat palsu itu demi masuk ke Indonesia untuk keperluan pengajuan upaya hukum peninjauan kembali (PK) atas kasus korupsi hak tagih Bank Bali ke Mahkamah Agung (MA).

“Telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak,” ucap jaksa saat membacakan dakwaan, Selasa (13/10/2020).

Itu bermula saat Djoko Tjandra berkenalan dengan Anita Kolopaking di kantor Exchange lantai 106, Kuala Lumpur, Malaysia pada November 2019. Terpidana Cessie Bank Bali itu bermaksud memakai jasa Anita Kolopaking untuk menjadi kuasa hukumnya.

Djoko Tjandra meminta bantuan pada Anita Kolopakaing untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung dengan Nomor 12PK/Pid.Sus/2009 tanggal 11 Juni 2009. Saat itu, sambung jaksa, Anita D Kolopaking menyetujui.

“Untuk itu dibuatlah surat kuasa khusus tertanggal 19 November 2019,” ujar jaksa.

Pada April 2020, Anita kemudian mendaftarkan PK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, Anita saat itu tak menghadirkan Djoko Tjandra selaku pihak pemohon.

Lantaran tak dihadir Djoko Tjandra, permohonan PK itu ditolak oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan dasar Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2012. Saat itu, kata jaksa, Djoko Tjandra yang berada di luar negeri tidak ingin diketahui keberadaannya. Djoko kemudian meminta Anita Kolopaking untuk mengatur kedatangannya ke Jakarta dengan mengenalkan sosok Tommy Sumadi.

Kemudian Tommy mengenalkan Anita Kolopaking dengan sosok Brigjen Prasetijo Utomo. Saat itu, Prasetujo menjabat sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri.

“Bahwa terdakwa Joko Soegiarto Tjandra mempercayakan hal tersebut kepada saksi Tommy Sumardi di mana selanjutnya saksi Tommy Sumardi yang sebelumnya sudah kenal dengan saksi Brigjen Prasetijo Utomo memperkenalkan saksi Anita Dewi A Kolopaking dengan saksi Brigjen Prasetijo Utomo,” ungkap jaksa.

Selanjutnya Anita membicarakan keinginan kliennya untuk datang ke Jakarta dengan Prasetijo. Prasetijo kemudian mengurus keperluan kedatangan Djoko Tjandra dengan membuat surat jalan, surat keterangan kesehatan, dan surat-surat palsu lain terkait dengan pemeriksaan virus Covid-19.

“Bahwa guna melengkapi surat jalan tersebut dan dengan adanya pandemi Covid-19, diperlukan Surat Keterangan Pemeriksaan Covid-19. Maka saksi Brigjen Prasetijo Utomo memerintahkan saksi Sri Rejeki Ivana Yuliawati melalui saksi Etty Wachyuni untuk membuat Surat Keterangan Pemeriksaan Covid-19 yang ditandatangani dr Hambek Tanuhita,” kata jaksa.

“Bahwa surat keterangan pemeriksaan Covid-19 dan juga surat rekomendasi kesehatan baik atas nama saksi Anita Dewi A Kolopaking ataupun atas nama terdakwa Joko Soegiarto Tjandra yang ditandatangani oleh dr Hambek Tanuhita juga merupakan surat keterangan yang tidak benar karena substansi surat tersebut bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya,” ditambahkan jaksa.

Djoko Tjandra diagendakan masuk ke Indonesia lewat Bandara Supadio di Pontianak. Dari sana, Djoko Tjandra akan  menuju ke Bandara Halim Perdanakusuma di Jakarta menggunakan pesawat sewaan.

Dalam membuat surat jalan palsu untuk Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo mengesampingkan nama Kabareskrim Komjen Listyo Sigit. Sejatinya, surat jalan ditandatangi oleh Komjen Listyo, namun atas perintah Brigjen Prasetijo, nama Komjen Listyo dicoret.

Terkait upaya itu, Brigjen Prasetijo awalnya memerintahkan Dody Jaya selaku Kaur TU Ro Korwas PPNS Bareskrim Polri untuk membuat surat jalan Djoko Tjandra ke Pontianak, Kalimantan Barat dengan keperluan bisnis tambang. Namun, dalam surat jalan tersebut Brigjen Prasetijo Utomo memerintahkan Dody Jaya agar mencantumkan keperluan tersebut diganti menjadi monitoring pandemi di Pontianak dan wilayah sekitarnya.

Setelah surat jalan dibuat dan diterima, Brigjen Prasetijo memerintahkan Dody Jaya untuk merevisi surat jalan tersebut. Suarat itu awalnya menggunakan kop surat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal menjadi Badan Reserse Kriminal Polri Biro Korwas PPNS.

“Untuk pejabat yang menandatangani sebelumnya tertulis Kepala Badan Reserse Kriminal Polri dicoret dan diganti menjadi Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS termasuk nama Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo dicoret dan diganti menjadi nama saksi Brigjen Prasetijo Utomo dan pada bagian tembusan dicoret atau tidak perlu dicantumkan tembusan,” ucap jaksa.

Menurut jaksa perubahan surat jalan itu tidak sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2017 tentang Naskah Dinas dan Data Persuratan Dinas di Lingkungan Polri. Namun Brigjen Prasetijo tetap memerintahkan anak buahnya untuk merevisi surat jalan itu.

“Brigjen Prasetijo Utomo perintahkan dengan mengatakan, ‘sudah buat saja karena Biro Korwas itu saya yang memimpin’,” kata jaksa.

Atas perbuatan itu, Djoko Tjandra didakwa melanggar Pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP, Pasal 426 KUHP, dan Pasal 221 KUHP. Dia diancam hukuman lima tahun penjara.

“Bahwa penggunaan surat jalan, surat keterangan pemeriksaan COVID-19, dan surat rekomendasi kesehatan yang tidak benar tersebut merugikan Polri secara immateriil karena hal itu mencederai dan/atau mencoreng nama baik Kepolisian Republik Indonesia secara umum dan Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri serta Pusdokkes Polri pada khususnya,” ujarnya.

“Mengingat terdakwa Joko Soegiarto Tjandra adalah terpidana perkara korupsi dan menjadi buronan Kejaksaan Agung sejak tahun 2009, yang mana seolah-olah Polri khususnya Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri telah memfasilitasi perjalanan seperti layaknya perjalanan dinas yang dilakukan oleh orang bukan anggota Polri,” sambung jaksa.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Komisi VIII Tinjau Pesantren Pembelajaran Tatap Muka

Read Next

Masyarakat Diminta Waspada Soal Fenomena La Nina