28 February 2021, 07:27

Djoko Tjandra dan Anita Kolopaking Divonis 2,5 Tahun, Brigjen Prasetijo 3 Tahun Penjara

Palu hakim - ist

Palu hakim – ist

daulat.co – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan hukuman 2 tahun dan 6 bulan penjara terhadap Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra. Menurut majelis hakim, Djoko Tjandra terbukti bersalah menyuruh melakukan tindak pidana memalsukan surat secara berlanjut.

“Joko Soegiarto Tjandra terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara bersama-sama, menjatuhkan pidana terhadp Joko Soegiaeto Tjandra dengan pidana penjara dua tahun dan 6 bulan,” kata Hakim saat membacakan putusan, Selasa (22/12).

Dalam menjatuhkan hukuman, majelis hakim  mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Untuk hal memberatkan hakim menilai Djoko melakukan tindak pidana saat dirinya masih berstatus buron dalam kasus hak tagih (cassie) Bank Bali.

Djoko Tjandra juga dinilai membahayakan kesehatan masyarakat lantaran melakukan perjalanan tanpa melakukan tes COVID-19.

“Hal yang meringankan, terdakwa sopan selama persidangan, menyesali perbuatannya, dan sudah berusia lanjut,” kata hakim.

Perkara surat jalan dan dokumen palsu ini bermula saat Djoko Tjandra yang saat itu berstatus buron kasus hak tagih Bank Bali berkenalan dengan Anita Kolopaking di kantor Exchange, Kuala Lumpur, Malaysia. Pertemuan itu terjadi pada November 2019.

Djoko Tjandra berniat memakai jasa Anita Kolopaking untuk menjadi kuasa hukumnya. Dia meminta bantuan kepada Anita untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor 12PK/Pid.Sus/2009 tanggal 11 Juni 2009.

Kemudian pada April 2020, Anita yang sudah menjadi kuasa hukum Djoko Tjandra, mendaftarkan upaya hukum PK di PN Jakarta Selatan. Namun permohonan PK itu ditolak, karena Djoko Tjandra diminta untuk hadir langsung ke pengadilan.

Djoko Tjandra yang saat itu berada di luar negeri, tidak ingin diketahui keberadaannya. Dia meminta Anita Kolopaking untuk mengatur kedatangannya ke Jakarta dengan mengenalkan teman dekatnya, Tommy Sumadi.

Tommy lantas mengenalkan Anita Kolopaking dengan Brigjen Prasetijo Utomo yang saat itu menjabat sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri.

Kemudian Anita Kolopaking membicarakan soal keinginan kliennya kepada Brigjen Prasetijo. Merespons permintaan itu, Prasetijo mengurus keperluan kedatangan Djoko Tjandra dengan membuat surat jalan, surat keterangan kesehatan dan surat-surat lain terkait dengan pemeriksaan virus corona. 

Djoko Tjandra direncanakan masuk ke Indonesia melalui Bandara Supadio Pontianak. Kemudian, Djoko Tjandra akan menuju ke Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta dengan menggunakan pesawat sewaan.

Sementara itu, Anita Kolopaking divonis oleh majelis hakim PN Jaktim dengan hukuman 2 tahun 6 bulan atau 2,5 tahun pidana penjara. Majelis Hakim menyatakan, Anita terbukti bersalah menyuruh melakukan pembuatan surat jalan, surat keterangan pemeriksaan Covid-19, hingga surat rekomendasi kesehatan.

Tak hanya itu, Anita juga terbukti memberi pertolongan kepada Joko Tjandra yang saat itu menjadi terpidana dan buronan untuk melarikan diri.

“Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Anita Kolopaking oleh karena itu dengan pidana penjara dua tahun dan enam bulan,” kata Ketua Majelis Hakim Muhammad Sirat.

Dalam menjatuhkan hukuman, Majelis Hakim mempertimbangkan sejumlah hal. Untuk hal yang memberatkan, Majelis Hakim menilai perbuatan Anita telah menciderai profesi advokat. Selain itu, perbuatan Anita juga membahayakan keselamatan masyarakat dengan melakukan perjalanan tanpa tes Covid-19.

“Hal meringankan Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan, belum pernah dihukum,” terang hakim.

Adapun mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo divonis hukuman 3 tahun penjara. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jaktim menyatakan Prasetijo terbukti melakukan pemalsuan surat, membiarkan terpidana melarikan diri, dan menghalang-halangi penyidikan perkara Djoko Tjandra.

Dalam menjatuhkan hukuman terhadap Prasetijo, Majelis Hakim mempertimbangkan sejumlah hal. Untuk hal yang memberatkan, Prasetijo adalah telah 2 kali menggunakan surat palsu, perbuatannya membahayakan masyarakat karena tidak melakukan pemeriksaan kesehatan.

Selain itu, Prasetijo tidak merasa bersalah dan menyesali perbuatan. Sebagai Karo Korwas PPNS, kata hakim, Prasetijo seharusnya bisa mengemban amanat.

“Hal yang meringankan, terdakwa berlaku sopan selama persidangan dan sudah 30 tahun mengabdi sebagai anggota Polri,” ucap hakim.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

KPK Bisa Usut Dugaan Bansos untuk Kampanye di Sumbawa

Read Next

Gus Yaqut Tekankan Semangat Toleransi & Agama Sebagai Inspirasi