13 June 2024, 21:19

Dituntut 8 Tahun, LCW Disebut Tak Punya Kewenangan Terbitkan Persetujuan Ekspor CPO

daulat.co – Terdakwa Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei disebut tak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan persetujuan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Lin Che Wei juga disebut tidak pernah mendapatkan fee atau pembayaran terkait dengan bantuan dalam mengatasi kelangkaan minyak goreng.

Demikian diungkapkan Kuasa Hukum Lin Che Wei Maqdir Ismail menanggapi tuntutan Jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung yang meminta majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara terhadap Lin Che Wei. Lin Che Wei juga dituntut agar dijatuhi hukuman berupa denda sejumlah Rp 1 miliar subsider 6 bulan.

Jaksa menilai Lin Che Wei terbukti bersalah dalam kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan produk turunannya atau kasus minyak goreng. Lin Che dinilai terbukti bersalah melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

“Terdakwa Lin Che Wei tidak punya kewenangnan dan tidak menggunakan kedudukannya sebagai Tim Asistensi Menko Bidang Perekonomian untuk bertindak seolah-olah sebagai sebagai pejabat yang mempunyai kewenangan dalam penerbitan Persetujuan Ekspor (PE) CPO,” ungkap Maqdir, di PN Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (22/12/2022).

Dikatakan Maqdir, dalam bukti komunikasi melalui pesan Whatsapp dengan eks Dirjen Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Wardhana, Lin Che Wei menolak untuk dilibatkan dalam proses PE karena mudah difitnah. Menurut Maqdir, Lin Che Wei baru diundang secara resmi oleh Mendag Muhammad Lutfi untuk menjadi mitra diskusi tiga hari setelah Kemendag memberlakukan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng pada 11 Januari 2022.

“Terdakwa Lin Che Wei, tidak pernah mengusulkan perubahan syarat persetujuan ekspor hanya berdasarkan realisasi distribusi DMO. Sementara usulan untuk mengembalikan persyaratan PE dalam Permendag 8/2022 ke peraturan sebelumnya, yaitu Permendag 2/2022, dalam fakta persidangan terbukti berasal dari pelaku usaha. Namun, usulan tersebut tidak pernah diimplementasikan,” ujar Maqdir.

Maqdir juga mengklaim bahwa Lin Che Wei tidak pernah merancang, mengolah dan membuat analisis realisasi Komitmen (pledge) dari pelaku usaha yang tidak menggambarkan kondisi pemenuhan kewajiban DMO yang sebenarnya, sebagai dasar oleh Indrasari dalam penerbitan PE CPO dan turunannya.

“Terdakwa Lin Che Wei tidak punya konflik kepentingan dalam kedudukan sebagai Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang membantu Mendag Muhammad Lutfi,” kata Maqdir.

Jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung sebelumnya mendakwa lima terdakwa kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) merugikan negara sejumlah Rp 18.359.698.998.925 (Rp 18,3 triliun).

Lima terdakwa dimaksud yakni ialah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI Indra Sari Wisnu Wardhana dan Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor. Kemudian, Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari Stanley MA, General Manager (GM) Bagian General Affair PT Musim Mas Pierre Togar Sitanggang, Penasihat Kebijakan/Analis pada Independent Research & Advisory Indonesia (IRAI), dan Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei.

(Rangga)

Read Previous

Tuntutan JPU ke Terdakwa Kasus Ekspor Migor 7 Hingga 12 Tahun Dinilai Ilusioner

Read Next

Hari Ibu jadi Momentum Realisasikan Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Indonesia