30 May 2024, 07:32

Disebut Bagian Anak Pak Lurah, KPK Akan Dalami Dugaan Keterlibatan Gibran

dok KPK

daulat.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak akan membiarkan informasi soal dugaan keterlibatan Gibran Rakabuming Raka dalam sengkarut korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid-19. Lembaga antokorupsi memastikan akan mendalami hal tersebut.

“Kami memastikan setiap informasi akan digali dan dikonfirmasi pada saksi-saksi yang diperiksa,” ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Senin (20/12/2020).

Seperti diberitakan tempo, Putra sulung Presiden Joko Widodo itu disebut sebagai pihak yang merekomendasikan PT Sritex dalam pengadaan goodie bag bansos Covid-19. Dalam berita Tempo disebutkan “Itu bagian anak Pak Lurah,”. Sebutan “Pak Lurah” diaebut mengacu pada Jokowi.

Nah, informasi itu akan didalami penyidik seiring proses penyidikan kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid-19 yang menjerat Menteri Sosial Juliari Batubara dan sejumlah pihak. Dikatakan Ali, peroses penyidikan kasus ini masih berjalan. Sehingga tak menutup kemungkinan tim penyidik akan mendalami informasi tersebut dengan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan sejumlah pihak. Tak terkecuali terhadap Gibran.

“Saat ini proses penyidikan dan penyelesaian berkas perkara tersebut masih terus berlangsung. Penyidik masih akan melengkapi bukti, data dan informasi dengan memanggil dan memeriksa sejumlah saksi,” ungkap Ali.

Terpisah, Gibran menepis telah merekomendasikan PT Sri Rejeki Isman Textile Tbk atau PT Sritex mendapat proyek pengadaan goodie bag untuk bantuan sosial (bansos) sembako dari Kementerian Sosial. Gibran mempersilahkan para pihak yang tidak percaya akan hal tersebut untuk menelusurinya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun PT Sritex.

“Enggak pernah seperti itu, itu berita yang tidak benar. Ya nanti silakan aja dikroscek ke KPK, kroscek ke Sritex, kayaknya pihak Sritex juga sudah mengeluarkan statment,” kata Gibran dalam keterangan video.

Gibran juga mempersilakan masyarakat untuk mengecek harta kekayaannya pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Andaikata membutuhkan proyek, Gibran menyebut lebih baik menggarap proyek yang nilainya jauh lebih besar.

“Kalau mau korupsi ya kenapa korupsinya baru sekarang, enggak dulu-dulu, saya enggak pernah seperti itu. Kalau pingin proyek, ya proyek yang lebih gede, PLN, Pertamina, jalan tol, itu nilainya triliunan,” ungkap Gibran.

Sementara itu, PT Sritex menyatakan partisipasi dalam program tersebut dimulai dari pertemuan antara pihak Kemensos dan perseroan. Perusahaan dengan kode emiten SRIL ini mengaku mendapatkan order goodie bag bansos dari Kementerian Sosial sekitar sebulan setelah pandemi Covid-19.

“Sritex mendapatkan pesanan goodie bag bansos setelah di-approach oleh pihak Kemensos. Pada saat itu kami disampaikan bahwa kebutuhannya mendesak alias urgent,” kata Head of Corporate Communication PT Sri Rejeki Isman Tbk, Joy Citradewi, Minggu (20/12/2020).

KPK sejauh ini baru menetapkan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara bersama Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemensos serta dua pihak swasta bernama Ardian Iskandar Maddanatja dan Harry Van Sidabukke sebagai tersangka kasus dugaan suap bansos Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek.

Juliari dan dua anak buahnya itu diduga menerima suap senilai sekitar Rp 17 miliar dari Ardian dan Harry selaku rekanan Kemensos dalam pengadaan paket bansos Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020.

Kasus ini bermula dari pengadaan bansos penanganan Covid-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial tahun 2020 dengan nilai sekitar Rp 5,9 triliun dengan total 272 kontrak pengadaan dan dilaksanakan dengan dua periode. Juliari selaku Menteri Sosial menujuk Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai PPK dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukkan langsung para rekanan.

Diduga disepakati adanya “fee” dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui Matheus Joko Santoso. Fee untuk setiap paket bansos disepakati oleh Matheus dan Adi Wahyono sebesar Rp 10 ribu per paket sembako dari nilai Rp 300 ribu per paket bansos.

Selanjutnya Matheus dan Adi pada Mei sampai dengan November 2020 membuat kontrak pekerjaan dengan beberapa supplier sebagai rekanan yang di antaranya Ardian Iskandar Maddanatja, Harry Van Sidabukke, dan juga PT Rajawali Parama Indonesia (RPI) yang diduga milik Matheus. Penunjukan PT RPI sebagai salah satu rekanan tersebut diduga diketahui Juliari dan disetujui oleh Adi Wahyono.

Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga diterima fee Rp 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Matheus kepada Juliari P Batubara melalui Adi dengan nilai sekitar Rp 8,2 miliar. Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh Eko dan Shelvy N, selaku orang kepercayaan Juliari untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi Juliari.

Untuk periode kedua pelaksanaan paket Bansos sembako, terkumpul uang “fee” dari bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sejumlah sekitar Rp 8,8 miliar yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan Juliari P Batubara.

Atas dugaan tersebut, Juliari P Batubara disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sementara Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Adapun Ardian IM dan Harry Sidabukke yang diduga pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

KemenPAN-RB Anugerahi Tiga Satker Kemenag Zona Integritas 2020

Read Next

Suap Eks Bupati Cirebon, KPK Jebloskan Dirut PT Kings Property ke Bui