2 March 2021, 02:53

Dirut PT Jasa Marga Desi Arryani Masih Mangkir Pemeriksaan KPK

Gedung KPK

Gedung KPK

Dirut PT Jasa Marga Desi Arryani Masih Mangkir Pemeriksaan KPK

daulat.co – Direktur Utama PT Jasa Marga, Desi Arryani, tidak memenuhi panggilan alias mangkir dari panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diagendakan hari ini, Rabu 20 November 2019.

Mantan Kepala Divisi III PT Waskita Karya (Persero) Tbk itu sedianya dijadwalkan diperiksa penyidik sebagai saksi kasus dugaan korupsi pekerjaan fiktif dalam 14 proyek yang digarap PT Waksita Karya untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka mantan Kepala Divisi II PT Waskita Karya, Fathor Rachman.

Selain hari ini, Desi juga diagendakan diperiksa pada Kamis (21/11/2019) besok. “Pihak saksi melalui stafnya menyampaikan tidak dapat datang hari ini dan akan memenuhi jadwal pemeriksaan besok siang di KPK,” ucap Juru Bicara KPK, Febri Diansyah melalui pesan singkat, Rabu siang.

Lembaga antikorupsi menunggu sikap koperatif Desi untuk memenuhi panggilan penyidik. “Kami menunggu sikap koperatif yang bersangkutan untuk datang memenuhi penjadwalan sebagai saksi,” ujar Febri.

Seperti diketahui, pemanggilan terhadap Desi ini merupakan penjadwalan ulang lantaran mangkir atau tidak memenuhi panggilan pemeriksaan tim penyidik sebelumnya. Pada 28 Oktober, Desi tak memenuhi panggilan penyidik dengan alasan sedang tugas di Semarang. Desi kembali mangkir saat dijadwalkan ulang pada Senin (11/11/2019) lalu.

Bahkan KPK sampai mengirimkan surat kepada Menteri BUMN Erick Thohir atas sikap Desi yang berulang kali mangkir dari pemeriksaan tim penyidik tersebut, pada Selasa (12/11/2019) lalu.

KPK dalam surat itu meminta Erick Thohir dan jajarannya memerintahkan seluruh pejabat di Kementerian BUMN dan petinggi perusahaan BUMN untuk koperatif terhadap proses hukum yang dilakukan Lembaga Antikorupsi dengan memenuhi panggilan penyidik. Pun termasuk Desi Arryani.

KPK dalam surat ini juga melampirkan surat panggilan terhadap Desi untuk diperiksa pada hari ini dan Kamis besok. Surat dari KPK telah diterima dan direspon Kementerian BUMN. Bahkan Kementerian BUMN telah memerintahkan Desi untuk segera memenuhi panggilan penyidik KPK.

Sebagai pejabat publik, kata Febri, Desi seharusnya memberikan contoh yang baik dengan menghormati dan koperatif terhadap proses hukum yang berjalan. Terlebih, saat ini Kementerian BUMN sedang gencar melakukan pembenahan dan mendukung upaya pemberantasan korupsi.

“Sebagai pejabat publik, apalagi di tengah upaya Kementerian BUMN berbenah, jangan sampai memberikan contoh tidak baik,” ungkap Febri.

Tim penyidik dalam pemeriksaan nanti bakal mencecar peran Desi selaku salah satu kepala divisi di Waskita Karya ketika itu. Pun termasuk kebijakan Desi saat itu terkait pekerjaan-pekerjaan fiktif dalam 14 proyek yang digarap Waskita Karya.

Pemeriksaan terhadap Desi selain itu juga diduga dilakukan penyidik untuk mendalami sejumlah dokumen penting terkait kasus dugaan korupsi pekerjaan fiktif dalam 14 proyek yang digarap Waskita Karya. Sebelumnya, dokumen-dokumen itu disita tim penyidik saat menggeledah rumah Desi pada 11 Februari 2019 lalu.

Selain kediaman Desi, saat itu tim penyidik juga menggeledah dua rumah yang berada di kawasan Makasar, Jakarta Timur milik pensiunan PNS Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera).

“Dalam posisi Saksi saat menjabat sebagai pejabat di WK. Tentu terkait subkontrak,” ujar Febri.

Tak hanya Desi, tim penyidik KPK juga menjadwalkan memeriksa staf Keuangan Divisi II PT Waskita Karya, Wagimin, serta dua karyawan PT Waskita Karya, yakni Fatkhur Rozak dan Sutopo Broto Cahyono pada hari ini. Ketiganya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Fathor Rachman.

Wagimin diketahui telah berulang kali dipanggil dan diperiksa penyidik. Dalam pemeriksaan pada Selasa (19/11/2019), tim penyidik mencecar Wagimin dan sejumlah saksi lainnya mengenai proses pembayaran proyek yang dilaksanakan oleh subkontraktor fiktif.

Adapun Fathor dan mantan Kabag Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya Yuly Ariandi Siregar dalam kasus ini diduga menunjuk sejumlah perusahaan subkontraktor untuk melakukan pekerjaan fiktif pada 14 proyek yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya. Proyek-proyek tersebut tersebar di Sumut, Banten, Jakarta, Jabar, Bali, Kaltim, hingga Papua.

Sebenernya proyek-proyek tersebut telah dikerjakan oleh perusahaan lainnya. Akan tetapi tetap dibuat seolah-olah akan dikerjakan oleh empat perusahaan yang teridentifikasi sampai saat ini.

Namun, empat perusahaan tersebut diduga tidak melakukan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak. Anehnya, PT Waskita Karya disinyalir atas subkontrak pekerjaan fiktif ini selanjutnya melakukan pembayaran kepada perusahaan subkontraktor tersebut.

Pasca menerima pembayaran, perusahaan-perusahaan subkontraktor tersebut menyerahkan kembali uang pembayaran dari PT Waskita Karya itu kepada sejumlah pihak. Pun termasuk yang diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Fathor dan Ariandi.

Diduga keuangan negara ditaksir kerugian hingga Rp 186 miliar atas tindak pidana ini. Perhitungan itu merupakan jumlah pembayaran dari PT Waskita Karya kepada perusahaan-perusahaan subkontraktor pekerjaan fiktif.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Menag Sambut Baik Program World Bank Untuk Madrasah

Read Next

Evaluasi Buku PAI Untuk Tingkatkan SDM Unggul