15 June 2024, 08:07

Direktur PT Diratama Jaya Mandiri Irfan Kurnia Saleh Dituntut 15 Tahun Penjara

daulat.co – Direktur PT Diratama Jaya Mandiri, Irfan Kurnia Saleh dituntut oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan untuk Irfan. Jaksa juga menjatuhkan hukuman pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 177.712.972.054,60 atau Rp 177,7 miliar yang harus dibayar terdakwa paling lambat dalam kurun waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Tuntutan itu diberikan lantaran jaksa meyakini jika terdakwa Irfan Kurnia Saleh terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam tindak pidana korupsi pengadaan helikopter Agusta Westland (AW)-101 di TNI Angkatan Udara (AU) tahun 2015-2017. KPK menilai, Irfan terbukti bersalah telah memperkaya diri sendiri, orang lain, maupun korporasi sehingga menimbulkan kerugian negara.

Menurut jaksa perbuatan Irfan Kurnia Saleh terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa John Irfan Kenway alias Irfan Kurnia Saleh alias Irfan Kurnia berupa pidana penjara selama 15 tahun dan pidana denda Rp 1 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan,” ujar Jaksa KPK Arif Suhermanto saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (30/1/2023).

Jaksa sebelumnya mendakwa Direktur PT Diratama Jaya Mandiri John Irfan Kenway alias Irfan Kurnia Saleh merugikan keuangan negara sebesar Rp 738.900.000 atau Rp 738,9 miliar terkait pembelian Helikopter Augusta Westland (AW)-101 di TNI AU. Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini Irfan terbukti bersalah memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

Korupsi pengadaan AW-101 itu dilakukan secara bersama-sama dengan sejumlah pihak, baik sipil maupun anggota TNI AU.
Jaksa menyebut Irfan melakukannya bersama-sama dengan Head of Region Southeast Asia Leonardo Helicopter Division AgustaWestland Products Lorenzo Pariani, Direktur Lejardo Pte. Ltd. Bennyanto Sutjiadji, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) periode Januari 2015-Januari 2017 Agus Supriatna.

Lalu, Kepala Dinas Pengadaan Angkatan Udara (Kadisada AU) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) periode 2015 – 20 Juni 2016 Heribertus Hendi Haryoko, Kadisasa AU dan PPK periode 20 Juni 2016 – 2 Februari 2017 Fachri Adamy, Asisten Perencanaan dan Anggaran KSAU TNI AU periode 2015 – Februari 2017 Supriyanto Basuki, dan Kepala Pemegang Kas Mabes TNI AU periode 2015 – Februari 2017 Wisnu Wicaksono.

Pada Mei 2015 hingga Februaei 2017, sebut jaksa, Irfan dan yang lainnya mengatur spesifikasi teknis pengadaan helikopter angkut AW-101, mengatur proses pengadaan helikopter angkut AW-101, menyerahkan barang hasil pengadaan berupa helikopter angkut AW-101 yang tidak memenuhi spesifikasi.

Atas dugaan korupsi tersebut, Irfan disebut memperkaya diri sendiri 183.207.870.911,13; Eks KSAU Agus Supriatna Rp 17.733.600.000, korporasi Agusta Westland 29.500.00 dollar AS atau Rp 391.616.035.000; serta perusahaan Lejardo. Pte.Ltd., sebesar 10.950.826,37 dollar AS atau Rp 146.342.494.088,87.

“Serta memberikan uang sebesar Rp 17.733.600.000 sebagai Dana Komando (DK/Dako) untuk Agus Supriatna selaku KSAU dan KPA yang diambilkan dari pembayaran kontrak termin ke-1,” ungkap jaksa KPK Arif Suhermanto membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Rabu (12/10/2022).

Agus dan pengacaranya telah berulang kali membantah dakwaan KPK. Berbekal barang bukti, KPK berjanji bakal mengembangkan kasus tersebut. Pun termasuk, mengusut dugaan aliran uang ke Agus Supriatna.

(Rangga)

Read Previous

Komisi I Beri Saran Kemenlu Lakukan Asesmen Ulang Perwakilan Indonesia

Read Next

Polri Diminta Profesional Tangani Kasus Kecelakaan Mahasiswa UI