1 December 2021, 09:46

Dipertanyakan, Sikap DPR Tetap Ngotot Pertahankan Dua Calon BPK

Gedung MPR/DPR/DPD RI

Gedung MPR/DPR/DPD RI

daulat.co – Organisasi Mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus, Presidium Pusat Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (PP Hikmahbudhi) tidak habis pikir dengan keputusan yang diambil Komisi XI DPR RI terkait seleksi calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Keputusan mengikutkan I Nyoman Suryadnyana dan Harry Z Soeratin sebagai calon Anggota BPK, disebut PP Hikmahbudhi sebagai dagelan yang sama sekali tidak lucu. Karena DPR membuat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan RI, namun justru DPR sendiri yang sewenang-wenang melanggar aturan hukum yang dibuatnya sendiri.

“Ini benar-benar dagelan yang tidak lucu, dan itu dipertontonkan langsung ke masyarakat. Sudah jelas tidak boleh secara aturan, tapi DPR tetap memutuskan untuk mengikutkan dua calon anggota BPK yang tidak memenuhi syarat,” tegas Ketum PP Hikmahbudhi, Wiryawan, dalam keterangan tertulisnya, Selasa 7 September 2021.

Wiryawan mengungkapkan, PP Hikmahbudhi memberikan perhatian dalam seleksi dan penjaringan Calon Anggota BPK sejak awal di Komisi XI DPR. Dimana saat itu Hikmahbudhi mengkritisi tidak transparannya DPR dalam melakukan proses seleksi, karena tiba-tiba muncul nama-nama calon.

Padahal, semestinya DPR berlaku terbuka agar publik memberikan masukan dan penilaian terhadap calon-calon Anggota BPK RI. Terlebih BPK memegang peranan yang sangat penting dalam mengaudit pengelolaan keuangan negara semua instansi pemerintah tanpa kecuali.

“Soal transparansi ini kami tekankan diawal, agar publik juga terlibat, memberikan masukan, jadi ada partisipasi publik. Dengan waktu yang sangat terbatas kemudian diketahui ada dua calon tidak memenuhi syarat, kenapa DPR terus ngotot mempertahankan keduanya?,” kata Wiryawan geram.

“Kami menduga ada permainan kotor di kalangan elit sehingga nama calon bermasalah masih bisa diloloskan sampai saat ini. Permainan yang berpotensi melemahkan BPK ke depan, padahal BPK merupakan lembaga Vital negara yang berhak melakukan Audit di Daerah sampai tingkat nasional,” sambungnya.

Rapat internal di Komisi XI DPR RI, Senin 6 September 2021, diketahui memutuskan untuk mengikutikan dua calon anggota BPK RI yaitu I Nyoman Suryadnyana dan Harry Z Soeratin bersama 13 calon lainnya. Sementara satu calon diketahui mengundurkan diri sejak seleksi serupa di DPD RI atas nama Mulyadi.

Selain keputusan mengikutkan Nyoman Suryadnyana dan Harry Soeratin, Komisi XI DPR juga memutuskan pelaksanaan Fit and Proper Test bagi 15 Calon Anggota BPK hari ini, Selasa 7 September 2021.

Berdasarkan jadwal uji kelayakan calon anggota BPK yang diterima, ada nama yang akan menjalani uji kelayakan besok. Uji kelayakan di gelar di Komisi XI DPR mulai pukul 13.00 hingga pukul 16.30 WIB. Untuk jadwal di hari pertama adalah:

1. Dadang Suwarna
2. Dori Santosa
3. Encang Hermawan
4. Kritiawanto
5. Shohibul Imam
6. Nyoman Adhi Suryadnyana

Uji kelayakan kembali akan digelar pada Rabu (8/9). Pada hari kedua uji kelayakan, ada delapan nama calon anggota BPK. Mereka adalah:

1. Hari Pramudiono
2. Muhammad Komarudin
3. Nelson Humaris Halomoan
4. Widiarto
5. Muhammad Syarkawi Rauf
6. Teuku Surya Darma
7. Hary Zacharias Soeratin
8. Blucer Welington Rajagukguk
9. Laode Nusriadi

Sebelumnya, Pakar Politik Universitas Al Azhar Indonesia, Dr Ujang Komarudin, M Si, mengingatkan Pimpinan DPR RI dan Komisi XI agar mematuhi aturan perundang-undangan dalam proses seleksi Calon Anggota Badan Pemeriksa Badan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

“Kurang apa lagi? Sejak awal publik juga sudah mengingatkan soal dua calon yang seharusnya dicoret karena tidak memenuhi syarat formil. Sesuai aturan tidak memenuhi syarat, publik juga sudah mengingatkan berkali-kali,” tegas dr Ujang kepada wartawan, Senin 30 Agustus 2021.

Badan Keahlian DPR RI sebelumnya telah menyampaikan hasil kajian Pasal 13 huruf j Undang-Undang tentang BPK. Di Komite IV DPD RI, yakni dalam proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap 16 calon, DPD RI sebagaimana telah diparipurnakan secara resmi juga memberikan catatan terhadap dua calon yang tidak memenuhi syarat.

Terbaru, Pimpinan DPR juga telah menerima Fatwa dari Mahkamah Agung. Dimana dalam pokoknya, Mahkamah Agung meminta DPR RI untuk mematuhi amanat Undang-Undang BPK terkait pencalonan I Nyoman Suryadnyana dan Harry Soeratin sebagai Calon Anggota BPK.

Ketua MA dalam suratnya, mengingatkan bahwa Pasal 13 huruf j UU tentang BPK RI dimaksudkan agar Calon Anggota BPK tidak menimbulkan conflict of interest pada saat ia terpilih dan melaksanakan tugas sebagai anggota BPK RI.

“Tidak ada alasan tidak melaksanakan amanat Undang-Undang, kajian Badan Keahlian sangat jelas, Fatwa MA juga sudah sangat jelas,” kata dr Ujang Komaruddin.

(M Abdurrahman)

Read Previous

Berikut Harapan Menteri PANRB Bagi Insan Seni Budaya

Read Next

SDM Berkualitas Bisa Berikan Layanan Digital Lebih Berinovatif