23 June 2024, 08:52

Dinonaktifkan Sementara, Ternyata Kades Pakembaran Sudah Ditetapkan TSK di Polres Pemalang Sejak 9 Maret

daulat.co – Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Pemalang mengungkapkan jika proses hukum terhadap Kepala Desa Pakembaran, Kecamatan Warungpring, H Makhfud Yunus, saat ini tengah berjalan di Polres Pemalang.

Karena itu, Dispermades mengimbau masyarakat Desa Pakembaran yang menuntut pengunduran diri Kades Makhfud Yunus untuk bersabar mengikuti proses hukum yang tengah berjalan.

“Proses pemeriksaan terhadap Kepala Desa Pakembaran sudah dilaksanakan oleh Polres Pemalang sehingga kami berharap warga Desa Pakembaran bersabar,” terang Bagus Sutopo selaku Kasi PMD Dispermades Kabupaten Pemang kepada wartawan di Pendopo Kecamatan Warungpring, Rabu 3 Juni 2020.

Bagus menekankan demikian menjawab tuntutan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli (FMP) Desa Pakembaran dalam audensi di Pendopo Kecamatan setempat. FMP menuntut kades mengundurkan diri terkait dugaan penyalahgunaan anggaran Pemdes Tahun 2019.

Selain meminta masyarakat tenang dan sabar, Dispermades juga mengatakan jika status Kades Makhfud Yunus saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Pemalang. Untuk itu, Pemkab Pemalang menindaklanjutinya dengan menonaktifkan sementara kades bersangkutan.

“Kades Pakembaran sudah ditetapkan sebagai tersangka, untuk itu akan kami lakukan pemberhentian sementara sambil menunggu nanti proses hukum yang tetap,” jelasnya.

“Proses pemberhentian sementara insyaAllah dalam dua minggu sudah ada putusan dan saya meminta dalam proses pengangkatan Penjabat Kades jangan ada kepentingan apalagi sampai membuat gaduh di masyarakat,” sambung Bagus.

Senada, Kasat Reskrim Polres Pemalang AKP Suhadi SH MH mengatakan bahwa pihaknya sudah memproses dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Kades Makhfud Yunus. Proses hukum dilakukan sesuai dengan aturan yang ada.

Penetapan tersangka Kades Makhfud Yunus sendiri diterbitkan Polres Pemalang per tanggal 9 Maret 2020 lalu. Dari Polres, setelah berkas lengkap selanjutnya melimpahkan ke Kejaksaan Negeri Pemalang pada 6 April 2020. Hanya saja, berkas dikembalikan ke Polres karena ada yang masih kurang.

“Saya tegaskan tidak ada proses hukum yang kami tutup-tutupi,” kata Kasat Reskrim AKP Suhadi.

(Sumitro)

Read Previous

Kades Pakembaran Dinonaktifkan, Warga Cukur Gundul Luapkan Rasa Syukur

Read Next

Preskom PT TRAM Heru Hidayat Didakwa Rugikan Negara Rp 16,8 Triliun