16 January 2021, 09:01

Dijebloskan ke Bui, Tersangka Dirut PT PAL Diduga Kecipratan Ratusan Juta

Rutan Cabang KPK Kavling C1 – dok KPK

daulat.co – KPK resmi mengumumkan penetapan tersangka Direktur Utama PT PAL Indonesia, Budiman Saleh, Kamis (22/10/2020). Pengumuman ini sejurus dengan upaya penahanan tersangka kasus dugan korupsi terkait kegiatan penjualan dan pemasaran di PT Dirgantara Indonesia (PT DI) tahun 2007-2017.

“Dalam proses penyidikan, KPK mencermati fakta-fakta yang berkembang sehingga menemukan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan pihak lain. Setelah menemukan bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ke penyidikan dan menetapkan tersangka pada 12 Maret 2020, yakni BUS (Budiman Saleh),” ucap Deputi Penindakan KPK, Karyoto di Gedung KPK, Jakarta.

Demi kepentingan penyidikan, KPK langsung menahan Budiman Saleh usai diperiksa sebagai tersangka pada hari ini. Budiman ditahan di Rutan Gedung Merah Putih KPK selama 20 hari ke depan.

“Pada hari ini, Kamis, 22 Oktober 2020 setelah dilakukan pemeriksan pada kepada BUS, penyidik melakukan penahanan untuk 20 hari ke depan terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan 10 November 2020 di Rutan Cabang KPK di Gedung Merah Putih KPK,” ungkap Karyoto.

KPK sebelumnya telah mengumumkan  penetapan tersangka terhadap mantan Dirut PT DI Budi Santoso dan mantan Asisten Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia bidang Bisnis Pemerintah Irzal Rizaldi Zailani. Keduanya telah dijebloskan ke jeruji besi.

Budiman ditetapkan tersangka dalam kapasitasnya sebagai Direktur Aerostructure periode 2007- 2010, Direktur Aircraft Integration (2010-2012); dan Direktur Niaga dan Restrukturisasi (2012-2017).

Kasus ini bermula dari rapat dewan direksi PT DI pada akhir 2007 yang antara lain membahas dan menyetujui penggunaan mitra penjualan (keagenan) beserta besaran nilai imbalan mitra dalam rangka memberikan dana kepada customer/pembeli PT DI (Persero) atau end user untuk memperoleh proyek.

Pelaksanaan teknis kegiatan mitra penjualan dilakukan oleh direktorat terkait tanpa persetujuan dewan direksi dengan dasar pemberian kuasa kepada direktorat terkait.

“Persetujuan atau kesepakatan untuk menggunakan mitra penjualan sebagai cara untuk memperoleh dana khusus guna diberikan kepada customer/end
user dilanjutkan oleh Direksi periode 2010-2017,” terang Karyoto.

Menindaklanjuti persetujuan Direksi itu, para pihak di PT DI melakukan kerja sama dengan Didi Laksamana serta para pihak di lima perusahaan, yakni PT Bumiloka Tegar Perkasa, PT Angkasa Mitra Karya, PT Abadi Sentosa Perkasa, PT Penta Mitra Abadi, dan PT Niaga Putra Bangsa serta Ferry Santosa Subrata selaku Dirut PT Selaras Bangun

Usaha untuk menjadi mitra penjualan. Selama periode 2008-2016, penandatanganan kontrak mitra penjualan tersebut sebanyak 52 kontrak.

“Kontrak mitra penjualan tersebut adalah fiktif, dan hanya sebagai dasar pengeluaran dana dari PT DI (Persero) dalam rangka pengumpulan dana untuk diberikan kepada customer/end user,” ujar Karyoto.

Diduga pembayaran dari PT DI kepada perusahaan mitra penjualan yang pekerjaannya fiktif tersebut dilakukan dengan cara mentransfer langsung ke rekening perusahaan mitra penjualan.

Sejumlah yang yang ada di rekening tersebut kemudian dikembalikan secara transfer/tunai/cek ke pihak-pihak di PT DI maupun ke pihak lain atas perintah pihak PT DI serta digunakan sebagai fee mitra penjualan.

“Dana yang dihimpun oleh para pihak di PT DI melalui pekerjaan mitra penjualan yang diduga fiktif tersebut digunakan untuk pemberian aliran dana kepada pejabat PT DI (Persero), pembayaran komitmen manajemen kepada pihak pemilik pekerjaan dan pihak-pihak lainnya serta pengeluaran lainnya,” kata Karyoto.

Budiman Saleh menerima kuasa dari Budi Santoso selaku Dirut PT DI untuk menandatangani perjanjian kemitraan dengan mitra penjualan. Budiman Saleh selain itu diduga memerintahkan Kadiv Penjualan agar memproses lebih lanjut tagihan dari mitra penjualan meskipun mengetahui bahwa mitra penjualan tidak melakukan pekerjaan pemasaran.

Dari tindak pidana yang diduga dilakukan sejumlah pihak di PT DI itu keuangan negara ditaksir dirugikan senilai Rp 202.196.497.761 dan USD 8.650.945,27. Diduga Budiman Saleh sendiri mendapat aliran dana hasil pencairan pembayaran pekerjaan mitra penjualan fiktif sebesar Rp 686.185.000.

“Total kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 315 miliar dengan asumsi kurs 1 USD adalah Rp14.600,” kata Karyoto.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Budiman Saleh disangkakan melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Dalam proses penyidikan sejauh ini, KPK telah memeriksa saksi sebanyak 108 orang dan telah menyita uang serta properti dengan nilai sebesar kurang lebih Rp 40 miliar.

KPK dalam kesempatan ini kembali mengingatkan seluruh BUMN dan pelaku usaha lainnya untuk menerapkan secara ketat prinsip-prinsip good corporate governance. Hal ini untuk menghindari terjadinya modus-modus korupsi yang berakibat terjadinya kerugian keuangan negara.

“Apalagi mengingat saat ini kondisi Pandemi Covid19 dan kondisi ekonomi tengah sulit. Sudah sepatutnya penggunaan anggaran negara adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” tandasnya.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

KPK Gandeng BPK Usut Dugaan Korupsi PT PINS, Anak Usaha PT Telkom

Read Next

KPK Isyaratkan Ambil Alih Kasus Korupsi PT PINS dari Kejagung