21 May 2024, 23:28

Digitalisasi Bisa Tekan Pengeluaran Yang Jadi Penyebab Utang PLN

Anggota Komisi VI DPR RI Lamhot Sinaga - dok DPR

Anggota Komisi VI DPR RI Lamhot Sinaga – dok DPR

daulat.co – Anggota Komisi VI DPR RI, Lamhot Sinaga memberikan tanggapan soal PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang tercatat memiliki utang sebesar Rp649,2 triliun pada akhir 2020. Jumlah tersebut terdiri dari utang jangka panjang sebesar Rp499,58 triliun dan utang jangka pendek Rp149,65 triliun.

“Sebenarnya masalah utang bisa selesai jika dengan efisiensi dan digitalisasi dari PLN sendiri,” kata dia kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Selasa (25/5/2021).

Lamhot Sinaga mengungkapkan, efisiensi dapat dilakukan dengan mengurangi pengeluaran substansif yang dikeluarkan oleh PLN. Dengan begitu tingkat kebocoran listrik juga dapat teratasi.

“Salah satu program efisiensi masif itu adalah dengan melakukan digitalisasi pencatatan meteran, sebab banyak komponen yang bisa dihemat dari digitalisasi tersebut. Selain itu tingkat kebocoran listrik juga akan bisa teratasi,” ungkapnya.

Politikus Golkar ini mengatakan, digitalisasi juga bisa meminimalisir utang PLN. Apalagi, di tengah era digital ini, PLN terlihat masih tertinggal dengan negara lain dalam konsep penanganan kelistrikan.

“PLN itu sangat kurang dalam digitalisasi, padahal dengan digitalisasi BUMN ini bisa lebih maju dan menekan pengeluaran yang selalu menjadi penyebab munculnya utang,” jelasnya.

PT PLN diketahui memiliki utang sebesar Rp649,2 triliun pada akhir 2020. Jumlah tersebut terdiri dari utang jangka panjang sebesar Rp499,58 triliun dan utang jangka pendek Rp149,65 triliun.

Berdasarkan laporan keuangan PLN, utang jangka panjang PLN didominasi oleh obligasi dan sukuk sebesar Rp192,8 triliun, utang bank sebesar Rp154,48 triliun, utang imbalan kerja Rp54,6 triliun, liabilitas pajak tangguhan Rp31,7 triliun, dan penerusan pinjaman Rp35,61 triliun.

Selanjutnya, ada pendapatan ditangguhkan Rp5,6 triliun, utang sewa Rp14 triliun, utang kepada pemerintah dan lembaga keuangan non bank Rp3,6 triliun, utang listrik swasta Rp6 triliun, utang KIK-EBA Rp655 miliar, utang pihak berelasi Rp9,4 miliar, dan utang lain-lain Rp182 miliar.

Sementara utang jangka pendek didominasi utang pihak ketiga Rp30,6 triliun, utang bank Rp18,8 triliun, utang obligasi dan sukuk Rp14,9 triliun, hingga uang jaminan langganan Rp14,8 triliun.

Namun demikian, jika dibandingkan periode sama 2019 yang mencapai Rp655,67 triliun, posisi utang PLN relatif berkurang. Pada tahun sebelumnya, utang jangka panjang mencapai Rp496,37 triliun sementara utang jangka pendek sebesar Rp159,29 triliun.

(Sumitro)

Read Previous

Harry Van Sidabukke Tak Pernah Diminta Fee Bansos oleh Juliari

Read Next

Kebocoran Data Pribadi Bisa Gerus Kepercayaan Publik Terhadap Pemerintah