23 September 2021, 19:05

Diduga Terima Fee Hingga Rp 2,1 M Dari Proyek Infrastruktur, Bupati Banjarnegara Mengelak

Kantor Dinas PUPR Kabupaten Banjarnegara dijaga aparat kepolisian saat dilakukan penggeledahan KPK, Senin (9/8/2021) - ist

Kantor Dinas PUPR Kabupaten Banjarnegara dijaga aparat kepolisian saat dilakukan penggeledahan KPK, Senin (9/8/2021) – ist

daulat.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono (BS) dan pihak swasta Kedy Afandi (KA) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Banjarnegara 2017-2018. Lembaga antikorupsi diduga menerima fee dari korupsi sejumlah proyek infrastruktur di kabupaten tersebut.

“Dengan telah dilakukannya pengumpulan berbagai informasi dan data yang kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ini ke penyidikan pada bulan Mei 2021,” ucap Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers, di kantornya, Jakarta, Jumat, (3/9/2021).

Dugaan rasuah itu mencuat setelah Budhi Sarwono dilantik menjadi Bupati Kabupaten Banjarnegara untuk periode 2017-2022. Budhi kemudian melalui orang kepercayaannya Kedy Afandi mengumpulkan asosiasi jasa konstruksi di salah satu rumah makan.

Dalam pertemuan itu, Kedy menyampaikan bahwa paket proyek pekerjaan akan dilonggarkan dengan menaikan harga perkiraan sendiri sebanyak 20 persen dari nilai proyek. Untuk perusahaan yang ingin mendapatkan paket proyek itu, harus menyerahkan uang 10 persen dari nilai proyek.

“Pertemuan lanjutan kembali dilaksanakan dirumah kediaman pribadi BS yang dihadiri beberapa perwakilan asosiasi Gapensi Banjarnegara dan secara langsung BS menyampaikan, diantaranya menaikkan HPS senilai 20 % dari harga saat itu, dengan pembagian lanjutan, senilai 10 % untuk BS sebagai komitmen fee dan 10 % sebagai keuntungan rekanan,” ujar Firli.

Lebih lanjut dikatakan Firli, Budhi juga berperan aktif dengan ikut langsung dalam pelaksanaan pelelangan pekerjaan infrastruktur, diantaranya membagi paket pekerjaan di Dinas PUPR, mengikutsertakan perusahaan milik keluarganya, dan mengatur pemenang lelang.

Kedy, sambung Firli, juga selalu dipantau serta diarahkan oleh Budhi saat melakukan pengaturan pembagian paket pekerjaan yang nantinya akan dikerjakan oleh perusahaan milik Budhi yang tergabung dalam grup Bumi Redjo.

KPK menduga penerimaan komitmen fee senilai 10 % oleh Budhi dilakukan secara langsung maupun melalui perantaraan Kedy. Budhi diduga telah menerima komitmen fee atas berbagai pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara, sekitar sejumlah Rp 2,1 miliar.

“Diduga BS telah menerima komitmen fee atas berbagai pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara, sekitar sejumlah Rp 2,1 miliar,” ungkap Firli.

Atas perbuatannya, Budhi dan Kedy disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (i) dan atau 12B Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

“Pengadaan infrastruktur sangat penting untuk menunjang perekonomian nasional. Sudah sepatutnya pengadaan ini dilakukan dengan penuh integritas dan sesuai aturan yang berlaku. Agar infrastruktur yang dibangun terjamin kualitas dan kuantitasnya demi memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tutur Firli.

Usai menjalani pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai tersangka, Budhi dan Kedy langsung dijebloskan ke bui. Budhi ditahan di Rumah Tahanan Kavling C1, sementara Kedy ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur.

“Sebagai langkah antisipasi penyebaran virus Covid-19 dilingkungan Rutan KPK, para Tersangka akan dilakukan isolasi mandiri pada Rutan masing-masing,” tandas Firli.

Sebelum dijebloskan ke jeruji besi, Budhi sempat memberikan keterangan kepada awak media. Dia menampik melakukan korupsi tersebut. Budhi justru  menantang balik KPK untuk membuktikan tuduhannya.

Meski tidak merasa menerima uang, Budhi menegaskan akan patuh dengan hukum. Dia akan menjelaskan semua yang diminta KPK dalam kasus tersebut saat diperiksa penyidik ke depannya.

“Saya tadi diduga menerima uang Rp 2,1 miliar mohon untuk ditunjukkan yang memberi siapa? Kepada siapa? Silakan ditunjukkan. Saya tidak pernah menerima sama sekali. Tolong ditunjukkan yang memberi siapa,” kata Budhi yang mengenakan rompi tahanan KPK.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Ketua MPR Dukung Rencana Pembangunan Sirkuit Balap di Ngawi

Read Next

Berikut Pesan Menkeu Saat Perayaan Hari Jadi Setjen ke-76