21 May 2024, 22:49

Di Rakornas LKPP, Jokowi Ingatkan Untuk Merubah “Minset”

daulat.co – Presiden Jokowi mengingatkan bahwa proses-proses e-procurement sudah jalan bertahun-tahun tapi mindset kita masih mindset manual. Ia mempertanyakan apa gunanya e-procurement, e-purchasing, e-tendering, kalau bulan November masih ada e-tendering Rp31 triliun dan itu konstruksi.

Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan pada acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019, di Plenary Hall JCC, Jakarta, Rabu (6/11).

“Kita ini senengnya kejar-kejaran pasti bulan Oktober, November, Desember. Ini mindset seperti ini yang harus dirubah. Apa sih bedanya? Kita lakukan di bulan September dengan kejar-kejaran sama bulan Januari? Ayo langsung main di tahun awal. Enak kerjanya enak, kualitasnya juga pasti akan baik, kontraktornya juga masih tidak dikejar-kejar kayak dikejar-kejar hantu kalau kerja. Enak,” kata Jokowi.

Untuk itu, menurut Presiden, tantangan besar yang harus dijawab peserta Rakornas LKPP adalah memastikan proses maupun timing pengadaan barang dan jasa.

“Sekali lagi harus seawal mungkin. Januari harus mulai belanja, karena ini menyangkut pertumbuhan ekonomi, menyangkut ekonomi makro kita, menyangkut pertumbuhan ekonomi di daerah kita masing-masing. Kalau uangya nggak keluar artinya perputaran uang di daerah itu menjadi tidak ada atau menjadi berkurang,” ucap Jokowi.

“Jangan menyepelekan ini. Kalau uang tidak ada yang berputar artinya ekonomi disitu pasti akan, growth nya pasti akan rendah. Pasti itu sudah. Itu rumus ekonomi. Tidak bisa dipatahkan hal-hal seperti ini. Kalau tidak ada pertumbuhan ekonomi, tidak ada uang yang berputar artinya rakyat kita akan menderit,” tambah Jokowi.

Presiden menilai, sejak 15 tahun yang lalu proses-proses pengadaan kita ini sebetulnya sudah bagus sekali. Tapi dalam prakteknya masih dengan mindset yang lama. Oleh sebab itu, Presiden mengingatkan Januari main.

“Ini terutama di Kementerian PU, Kementerian Perhubungan. Kalau Kementerian PU itu, DIPA keluar langsung detik itu juga Pak Menteri PU ini langsung main biasanya. Karena duitnya gede. Kalau tidak seperti itu, masih nunggu Januari ya berarti terlambat 1,5 bulan. Biasanya kita berikan DIPA itu di pertengahan November,” ucap Jokowi.

Presiden pun mengingatkan kembali, bahwa proses pengadaan barang dan jasa pemerintah harus tepat waktu. Keterlambatan sedikit saja dapat mengurangi daya dorong APBN APBD dalam pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah.

“Ini tolong digarisbawahi. Terutama sekali lagi belanja infrastruktur yang sangat sensitif terhadap waktu,” pungkas Kepala Negara.

(Muh Nurrohman)

Read Previous

Peran APBN Penting Untuk Pertumbuhan Ekonomi

Read Next

Mendagri Imbau Kepala Daerah Tertibkan Manajemen Parkir