28 October 2020, 11:46

Dewas: Ketua KPK Firli Bahuri Bersalah Melanggar Kode Etik

dok KPK

dok KPK

daulat.co – Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Ketua KPK Firli Bahuri terbukti bersalah melakukan pelanggaran kode etik. Pelanggaran tersebut terkait gaya hidup mewah menggunakan helikopter dalam perjalanan pribadi Firli ke Baturaja, Sumatera Selatan beberapa waktu lalu.

Demikian diungkapkan Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean saat membacakan putusan dugaan pelanggaran kode etik Firli Bahuri di Gedung ACLC KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (24/9/2020). Menurut Dewas KPK, Firli terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku ‘Integritas’ pada Pasal 4 ayat (1) huruf c atau huruf n atau Pasal 4 ayat (2) huruf m dan/atau perilaku ‘Kepemimpinan’ pada Pasal 8 Ayat (1) huruf f Peraturan Dewan Pengawas Nomor 2 Tahun 2020.

“Menyatakan terperiksa bersalah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku. Karena tidak mengindahkan kewajiban, menyadari sepenuhnya bahwa seluruh sikap dan tindakannya selalu melekat dalam kapasitasnya sebagai insan komisi dan menunjukkan keteladanan dalam tindakan dan perilaku sehari-hari yang diatur dalam pasal 4 ayat 1 huruf n dan pasal 8 ayat 1 huruf f Peraturan Dewan Pengawas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi,” ungkap Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean saat membacakan putusan dugaan pelanggaran kode etik Firli Bahuri di Gedung ACLC KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (24/9/2020).

Kendati terbukti bersalah melakukan pelanggaran kode etik, Dewan Pengawas KPK hanya menjatuhkan sanksi ringan kepada anggota Polri berpangkat Komjen Pol tersebut. Firli dijatuhkan sanksi ringan berupa teguran tertulis dua.

Hal itu sebagaimana termaktub dalam Peraturan Dewan Pengawas Nomor 2 Tahun 2020, sanksi teguran tertulis dua berlaku selama enam bulan. Dengan begitu, Firli selama enam bulan tak bisa mengikuti program promosi, mutasi, rotasi maupun pelatihan baik yang diselenggarakan di dalam maupun luar negeri.

Atas pelanggaran itu, Dewas KPK mewanti-wanti Firli agar tidak mengulangi kesalahannya. Dewas juga mengingatkan agar Ketua KPK menjaga sikap dan perilaku dengan mentaati larangan dan kewajiban yang diatur dalam kode etik dan pedoman perilaku lembaga antirasuah.

“Menghukum terperiksa dengan sanksi ringan berupa teguran tertulis dua, yaitu agar terperiksa tidak mengulangi lagi perbuatannya dan agar terperiksa sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi senantiasa menjaga sikap dan perilaku dengan mentaati larangan dan kewajiban yang diatur dalam kode etik dan pedoman perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi,” ujar Tumpak.

Dalam menjatuhkan hukuman terhadap Firli, Dewan Pengawas mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan. Untuk hal yang memberatkan, Firli sebagai Ketua KPK seharusnya menjadi teladan, bukan melakukan hal yang sebaliknya. Firli juga dinilai tidak menyadari pelanggaran yang telah dilakukan.

“Hal yang meringankan terperiksa belum pernah dihukum akibat pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku, terperiksa kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan,” tegas Tumpak.

Pasrah
Firli pasrah dirinya dipitus bersalah melanggar kode etik oleh Dewan Pengawas KPK. Dia mengaku menerima putusan dewan pengawas.

“Saya mehon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia yang mungkin tidak nyaman, dan tentu putusan saya terima dan saya pastikan saya tidak akan mengulangi itu terima kasih,” ujar Firli Bahuri menanggapi putusan Dewas KPK.

Sidang pelanggaran etik terhadap Firli ini berangkat atas laporan Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. Sebelumnya, Firli dilaporkan terkait dua dugan pelanggaran kode etik.

Pertama terkait dugaan ketidakpatuhan Firli atas protokol kesehatan. Kedua, terkait gaya hidup mewah dengan menggunakan sebuah 
helikopter bercorak hitam dengan kode PK-JTO untuk kepentingan pribadi melakukan ziarah ke makam orang tuanya pada Sabtu, 20 Juni 2020.

Heli dengan kode tersebut dioperatori oleh PT Air Pasifik Utama yang beralamat di kompleks bisnis Cyber Park Lippo Karawaci, Tangerang, Banten. Perusahaan itu dikabarkan merupakan milik PT Multipolar Tbk, yang merupakan bagian dari Lippo Group.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Purbaya Yudhi Sadewa Dilantik Menjadi Ketua DK LPS

Read Next

Kemenag: Arab Saudi Bertahap Buka Ibadah Umrah