23 May 2024, 16:39

Desak Praktik Mafia Covid-19 Dibongkar, Said Abdullah Ingatkan RS Setop Berburu Rente Dari Data Pasien

Vaksin Covid-19

Vaksin Covid-19

daulat.co – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta rumah sakit agar tidak menjadikan layanan pandemi Covid-19 sebagai ajang pemburu rente. Yakni dengan menggunakan modus mengubah pasien negatif Covid-19 menjadi positif untuk mendapat klaim BPJS Kesehatan.

“Saya meminta pemerintah membongkar praktik mafia rumah sakit yang memanfaatkan pandemi Covid-19 untuk mengeruk keuntungan finansial,” tegas dia dalam keterangan tertulisnya, Senin 15 Maret 2021.

Said Abdullah mensinyalir, pandemi Covid-19 menjadi sumber bisnis baru bagi rumah sakit. Modus mengubah data pasien dilakukan beberapa rumah sakit demi meraup keuntungan dari dana pertanggungjawaban BPJS Kesehatan.

Padahal, alokasi anggaran untuk mengatasi pandemi Covid-19 ini sangat cukup. Sayangnya, dalam praktiknya masih ada RS yang memanipulasi data pasien Corona sejak kuartal 3 tahun anggaran 2020 hingga sekarang masih banyak rumah sakit yang main-main dalam meng-input data pasien.

“Pasien negatif dimasukkan positif agar rumah sakit bisa langsung melakukan tagihan ke BPJS. Ini kan udah nggak benar,” sebut Said.

Ditambahkan, praktik nakal rumah sakit harus segera ditertibkan. Hal ini penting agar kerugian yang dialami masyarakat Indonesia tidak semakin meluas. Banyak cara dan modus dilakukan oleh berbagai rumah sakit untuk mendapatkan tambahan dana dari BPJS Kesehatan. Pemerintah harus mengontrol secara ketat untuk mencegah manipulasi data pasien Covid-19.

Caranya, sejak awal proses pasien masuk rumah sakit harus dikawal aparat penegak hukum (APH). Bahkan, untuk menginput data pasien Covid-19 bisa dilakukan oleh APH juga. Ini penting agar tidak terjadi moral hazard dimana rumah sakit menangguk profit luar biasa karena biaya pasien positif ditanggung oleh pemerintah.

“Saya minta, rumah sakit agar jangan menjadikan Covid-19 sebagai ladang bisnis baru para pemilik layanan kesehatan,” tegas Anggota Komisi XI DPR RI itu.

Said menambahkan, politik anggaran Covid-19 masih sangat memadai. Kondisi tersebut sekaligus mengonfirmasikan perhatian pemerintah terhadap upaya memitigasi penyebaran Covid-19 sangat besar. Terbukti, pemerintah menaikkan anggaran program pemulihan ekonomi nasional menjadii Rp699,43 triliun pada 2021 atau meningkat dari alokasi tahun 2020 sebesar Rp688,33 triliun.

Dari angka tersebut, alokasi untuk anggaran kesehatan sebesar Rp176,3 triliun. Anggaran ini digunakan untuk membiayai  program vaksinasi Rp58,18 triliun, diagnostik (testing dan tracing) Rp9,91 triliun, therapeautic Rp61,94 triliun, insentif pajak kesehatan Rp18,61 triliun, dan penanganan lainnya Rp27,67 triliun.

“Dengan melihat postur anggaran sektor kesehatan yang cukup besar ini, saya minta kenakalan rumah sakit ini disetop,” ucapnya.

Peningkatan pengawasan menjadi keniscayaan sambil membenahi tata kelola pengunaan dana Covid-19 agar benar-benar tepat sasaran. Untuk itu, perlu deteksi dini guna memastikan dana Covid ini tidak disalahgunakan. Demikian dilansir DPR.

(M Nurrohman)

Read Previous

Resmikan KL LazisMu Unimma, Ketua PWM Jateng Tekankan Profesionalisme Layanan

Read Next

Kabar Baik Bagi Calhaj, Arab Saudi Mulai Buka Penerbangan 17 Mei 2021