29 May 2024, 12:12

Desain Pemilu 2024, Junimart Girsang: Ada Draft Pergeseran Tahapan Bulan Pendaftaran & Pencoblosan

Junimart Girsang

Junimart Girsang

daulat.co – Wakil Ketua Komisi II DPR, Junimart Girsang, mengungkapkan, rapat kerja (raker) tim bersama Komisi II dengan Pemerintah hari ini, Senin 24 Mei 2021, digelar sebagai bentuk tindak lanjut dari pembahasan rapat sebelumnya.

Rapat Komisi II DPR digelar dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri RI), KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP. Rapat dalam rangka konsinyering terkait konsep dan desain Penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah Serentak 2024 yang meliputi Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati serta Walikota/Wakil Walikota.

“Komisi II DPR baru melakukan konsinyering terkait konsep dan desain persiapan atas penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah Serentak 2024 mendatang yang telah disusun oleh KPU,” ujarnya kepada wartawan.

Dari konsep dan desain atas penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024, secara keseluruhan membutuhkan anggaran sebesar Rp 26,2 Triliun dari APBD Tahun 2024 dan Tahun 2024 dan dari APBN sebesar Rp 86,2 Triliun.

“Ini anggaran untuk tahapan dan non-tahapan. Kesiapan dari PPK-Pantarlih LN yg berjumlah 8.021.064 orang sudah termasuk Anggota KPU Pusat sampai Kabupaten/Kota. Sarana dan prasarana termasuk tekhnologi informasi yang harus disiapkan dengan mantap,” jelas Junimart.

Disampaikan, dari catatan rapat menyangkut draft tahapan Pemilu serentak, rapat selanjutnya dilanjutkan dengan konsinyering 10 hari ke depan. Yang pasti, ditekankan Junimart ada draft pergeseran tahapan bulan pendaftaran dan pencoblosan.

Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, berdasarkan Pasal 201 ayat 8 UU Nomor 10 Tahun 2016 adalah pemilu terbesar disepanjang sejarah Indonesia. Sehingga DPR dituntut untuk memastikan segala bentuk persiapan pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada tersebut akan berjalan dengan baik.

“Melalui tim kerja ini, DPR memiliki kewajiban untuk memastikan Pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan 2024, berlangsung dengan perencanaan yang baik,” kata Politisi PDIP itu.

Dia menyebut, Komisi II DPR telah menetapkan 12 orang anggotanya untuk menjadi anggota Tim Kerja tersebut, terdiri dari para pimpinan Komisi II dan Ketua Kelompok Fraksi.

“Karena itu kami sebenarnya 12 orang, kami di komisi II ada tim kerja bersama perwakilan KPU Kemendagri, Bawaslu, dan perwakilan DKPP, 12 orang itu terdiri dari semua pimpinan dan semua kapoksi Kemendagri dua perwakilan, Dirjen Otda dan Dirjen Polpum,” terangnya.

(Sumitro)

Read Previous

Resmikan Rumah Moderasi UIN Raden Fatah Palembang, Menag Sampaikan Tiga Pesan

Read Next

Pajak Orang Kaya Berpenghasilan Rp 5 Miliar ke Atas Dinaikkan 35 Persen