15 June 2024, 08:06

Dari Menteng Raya, Muhammadiyah & Puluhan Ormas Tolak Desain RUU Omnibus Law

Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas dan beberapa pimpinan ormas dalam konferensi pers di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jl Menteng Raya, Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2020). (Foto: Sumitro/daulat.co)

daulat.co – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah bersama puluhan ormas menolak keras jika Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja didesain untuk kelancaran agenda liberalisasi sumber daya alam negara dan menguntungkan kepentingan ekonomi investor.

Sebab desain demikian sama saja dengan menciderai kedaulatan rakyat dan sangat jelas bertentangan dengan sila kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

“Masyarakat luas berhak tahu dan diberikan akses oleh pemerintah terhadap hal-hal penting yang terjadi di republik ini apalagi terkait dengan kepentingan rakyat,” tegas Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas dalam konferensi pers di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jl Menteng Raya, Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2020).

Disebutkan, proses inisiasi pembahasan RUU Omnibus Law harus transparan dan disosialisasikan sedini mungkin ke masyarakat luas. Utamanya terkait dengan dasar-dasar filosofis maupun sosiologis bagaimana UU itu disusun. Hal ini penting agar mendapatkan masukan dari berbagai pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 28F UUD 1945 dan Azas Keterbukaan Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011.

Tim task force RUU inisiasi dari Kemenko Perekonomian, lanjut Busyro, selain melibatkan unsur pemerintah juga harus melibatkan pihak-pihak lain yang berkepentingan terutama dari unsur masyatakat sipil agar kemanfaatan RUU tersebut tidak hanya menjadi sekedar kepentingan elit pemerintah.

“Pembahasan RUU Omnibus Law harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan partisipatif, ada proses public hearing diatas kepentingan bisnis kelompok tertentu, apalagi kepentingan asing,” kata dia.

Di atas itu semua, Busyro meminta RUU Omnibus Law harus selaras dengan tujuan negara. Yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam perdamaian dunia.

Dalam acara tersebut, hadir perwakilan dari puluhan ormas diantaranya PP Aisyiyah, DPP IMM, PP Nasyiatul Aisyiyah, Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PP Muhammadiyah, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Aliansi Masyarakat Nusantara.

Kemudian Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PP MAN), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Pusat Studi Hukum dan Kehijakan (PSHK), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Publish What You Pay (PWYP), Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), TUK Indonesia dan KONTRAS.

Selanjutnya Pusat Studi Agraria IPB, Sajogyo Institute, Lokataru Foundation, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Forum Rektor Indonesia, Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, Indonesia Centre Environment Law (ICELL), Forum Korban Mafia Tanah Indonesia dan Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Indonesia (HMPI).

(Sumitro)

Read Previous

Menpora Sampaikan Program Prioritas 2020-2024 di Rapim TNI-Polri

Read Next

Jokowi Minta Dukungan Semua Pihak Wujudkan Visi Pemerintah