26 May 2024, 03:35

Dari KKP ke Mensos, KPK Minta Anak Buah Jokowi Tak Lagi Lakukan Korupsi

dok KPK

dok KPK

daulat.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat dua menteri Kabinet Indonesia Maju dalam 10 hari terakhir. Dua pembantu Presiden Joko Widodo yang sudah menjadi ‘pasien’ lembaga antikorupsi yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari P. Batubara.

Sebab itu, lembaga antirasuah berharap jeratan hukum terhadap Edhy Prabowo dan Juliari menjadi peringatan terakhir bagi setiap penyelenggara untuk tidak melakukan korupsi. Tak terkecuali kepala daerah dan menteri.

“Kami berharap ini adalah yang terakhir. Jangan ada lagi yang masih melakukan korupsi karena KPK akan menegakkan hukum secara tegas,” ungkap Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron saat dikonfirmasi, Minggu (6/12/2020).

KPK tak segan akan terus menjerat para penyelenggara, termasuk menteri maupun kepala daerah yang masih membandel. Bukan tanpa sebab hal itu ditegaskan Nurul. Pasalnya, KPK yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 merupakan wujud komitmen bangsa Indonesia memberantas korupsi yang telah menajuhkan pembangunan dari cita-cita bangsa, yakni adil dan makmur. Untuk itu, KPK berkomitmen menjalankan amanah dengan memberantas korupsi tanpa pandang bulu.

“Karena itu KPK berkomitmen untuk amanah trerha tugas tersebut untuk memberantas korupsi, di hadapan hukum setiap warga adalah sama baik itu bupati, wali kota atau pun menteri adalah setiap orang sebagai subyek hukum,” tegas Ghufron.

Terpisah, Presiden Joko Widodo dalam keterangan resminya menegaskan tidak akan melindungi penyelenggara negara yang terlibat korupsi. Tak terkecuali menteri yang notabennya pembantu Presiden.

“Saya tidak akan melindungi yang terlibat korupsi,” ungkap Joko Widodo, di Istana Kepresidenan Bogor.

Dikatakan Jokowi, pemerintah akan terus konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. “Dan kita semuanya percaya KPK bekerja secara transparan, secara terbuka, bekerja secara baik, profesional,” tutur Jokowi.

Presiden juga menegaskan bahwa pejabat negara seharusnya menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi baik untuk APBN maupun APBD provinsi, kabupaten, dan kota. “Itu uang rakyat, apalagi ini terkait dengan bansos, bantuan sosial dalam rangka penanganan covid dan pemulihan ekonomi nasional. Bansos itu sangat dibutuhkan untuk rakyat,” ujar dia.

Presiden menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK terkait penetapan Menteri Sosial Juliari P Batubara sebagai tersangka. Terkait dengan pengganti Menteri Sosial, Presiden Jokowi mengungkapkan dirinya akan menunjuk Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy untuk melaksanakan tugas Menteri Sosial.

“Kita hormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK dan perlu juga saya sampaikan bahwa saya sudah ingatkan sejak awal kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju: Jangan korupsi!,” tegas Presiden Jokowi.

Dalam 10 hari terakhir, lembaga antikorupsi diektahui telah menjerat dua menteri Kabinet Indonesia Maju. Pada Rabu (25/11/2020), KPK menangkap dan menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo serta sejumlah pihak lain sebagai tersangka kasus dugaan suap izin ekspor benur, sementara pada Minggu (6/12/2020), KPK menjerat Menteri Sosial Juliari P. Batubara dan empat orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait bantuan sosial (bansos) untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020.

Selain Mensos, KPK menjerat Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono selaku pejabat pembuat komitmen di Kemensos serta dua pihak swasta Ardian IM dan Harry Sidabuke sebagai tersangka. Dugaan suap ini diawali dari pengadaan bansos penanganan Covid-19 berupa paket sembako di Kemsos tahun 2020 dengan nilai sekitar Rp 5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan 2 periode.

Untuk memuluskan itu, Juliari diduga menerima fee Rp 10 ribu per paket bansos dari nilai Rp 300 ribu per paket bansos. Dari paket bansos itu, Juliari diduga menerima suap dengan total Rp 17 miliar.

Matheus dan Adi Wahyono selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) Kemsos pada Mei sampai dengan November 2020 membuat kontrak pekerjaan dengan beberapa suplier sebagai rekanan yang di antaranya Ardian I.M, Harry Sidabuke dan juga PT Rajawali Parama Indonesia (RPI) yang diduga milik Matheus. Penunjukkan PT Rajawali Indonesia sebagai salah satu rekanan tersebut diduga diketahui Juliari dan disetujui oleh Adi Wahyono.

Pada pelaksanaan paket Bansos sembako periode pertama, diduga telah menerima fee sebesar Rp 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Matheus kepada Juliari melalui Adi Wahyono dengan nilai sekitar Rp 8,2 miliar. Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh Eko dan Shelvy N selaku orang kepercayaan Juliari, untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi Juliari.

Pada periode kedua pelaksanaan paket Bansos sembako, terkumpul fee dari Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sekitar Rp 8,8 miliar yang juga akan digunakan untuk keperluan Juliari. 

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Matheus dan Adi Wahyono disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

Sementara itu, Juliari disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

Sementara Ardian I.M dan Harry Sidabuke yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Ultimatum KPK Dianggap Persahabatan, Mensos Asal PDIP Terancam Hukuman Mati

Read Next

Jadi Tersangka Suap Dana Bansos Covid-19, Mensos Asal PDIP Berharta Rp 47 Miliar