24 June 2024, 23:54

Corona Jadi Ajang Bisnis, KPK Bergeraklah!

virus corona - ist

virus corona – ist

daulat.co – Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tidak menimbulkan imunitas kepada koruptor atau pelaku kejahatan (tindak pidana) korupsi. Ia menyatakan demikian dalam agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Pimpinan KPK, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (29/4/2020).

Disebutkan, kaidah Pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa biaya yang sudah dikeluarkan pemerintah dan atau lembaga Komite Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara, dan seterusnya, bukan kerugian negara.

“Disitu jelas dikatakan biaya yang sudah dikeluarkan pemerintah bukan kerugian negara, tetapi penyimpangan terhadap penggunaan biaya tersebut tetaplah menjadi tindak pidana korupsi yang pelakunya bisa ditindak oleh KPK dan tidak memiliki imunitas,” kata Habiburokhman.

Menurutnya, dalam Perppu tersebut ada pasal-pasal dari lima UU yang dicabut, tetapi tidak ada satupun pasal dari UU Tipikor yang dicabut. Karenanya ia mendorong KPK untuk maju terus dengan mengawasi dan mengusut tipikor dalam program lawan Covid-19.

Mengenai Kartu Prakerja, politisi Fraksi Gerindra itu berpendapat bahwa ide Presiden mengenai Program Kartu Prakerja itu sangat baik, namun pelaksanaannya sangat mengkhawatirkan.

“Jangan sampai Presiden Jokowi ditipu sama anak kecil. Ada dua aspek yang harus diawasi dalam konteks tipikor ini, diantaranya yakni mengenai proses pengadaan jasa pelatihan, khususnya tentang penentuan harga pelatihan,” ucapnya.

Ditambahkan, tidak semua orang memandang kasus Covid-19 ini semata-mata dari sisi kemanusiaan. Sebab banyak juga yang memandang hal ini sebagai bisnis ajang mengambil untuk keuntungan. Dan ditakutkan bersifat koruptif ditengah suasana pandemi seperti ini.

Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman - dok DPR
Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman – dok DPR

“Kita berharap pada KPK. Disaat situasi seperti ini, institusi yang paling bisa mempunyai peranan besar hanyalah KPK. Karena KPK merupakan lembaga yang tidak mendapatkan anggaran terkait pandemi Covid-19 ini, sehingga tidak ada conflict of interest,” kata Habiburokhman.

Terakhir, politisi dapil DKI Jakarta I ini menyampaikan apresiasi atas sikap Ketua dan Pimpinan KPK yang telah berkali-kali mengingatkan bahwa korupsi di masa bencana bisa dihukum mati.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

KPK Janji Usut Dugaan Korupsi Program Pra Prakerja

Read Next

Saksi Ungkap Istri Imam Nahrawi Minta Dibuatkan Desain Rumah dan Butik