24 June 2024, 18:24

Cegah Pandemi Covid-19, 30 Ribu Napi dan Anak Diusulkan Bebas Lebih Cepat

daulat.co – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Ditjenpas Kemkumham) mengeluarkan kebijakan terkait pencegahan dan penanggulangan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) yang tengah mewabah di Indonesia dan seluruh dunia pada umumnya.

Kebijakan tersebut yakni, mengusulkan mengeluarkan puluhan ribu narapidana dan anak yang tengah menjalani pidana di rumah tahanan (rutan), lembaga pemasyarakatan (lapas) dan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) seluruh Indonesia.

Plt Dirjenpas Nugroho mengatakan, sekitar 30 ribu narapidana dan anak tersebut akan diusulkan asimilasi dirumah serta mendapat hak integrasi berupa Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, khususnya yang masa 2/3 pidananya jatuh tanggal 1 April 2020 hingga 31 Desember 2020 serta tidak terkait dengan PP 99 Tahun 2019 dan bukan warga negara asing.

Langkah mempercepat mengeluarkan napi dan anak ini sebagai bagian dari upaya mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19 yang telah menjadi pandemi. Dengan begitu, puluhan ribu narapidana dan anak tersebut bakal menghirup udara bebas lebih cepat.

“Sekitar 30 ribu narapidana dan Anak akan dikeluarkan melalui program Assimilas dan dibebaskan memalui program Integrasi , yaitu PB, CB dan CMB. Ini menjadi bagian langkah dalam pencegahan penyebaran Covid -19 di Lapas, rutan dan LPKA,” ucap Nugroho dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Rabu (1/4/2020).

Dikatakan Nugroho, pengeluaran dan pembebasan itu didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Assimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid -19.

Selain itu, Keputusan Menteri HUkum dan HAM RI No.M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Assimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. PAS-497.PK.01.04.04 Tahun 2020.

Berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan per tanggal 29 Maret 2020, Narapidana/Anak yang diusulkan asimilasi dan hak integrasi terbanyak berasal dari provinsi Sumatera Utara sebanyak 4.730 orang, disusul provinsi Jawa Timur sebanyak 4.347 orang, serta provinsi Jawa Barat dengan jumlah 4.014 orang.

Nugroho melalui video konferensi menyampaikan seluruh Kepala Lapas, Rutan dan LPKA agar melaksanakan pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak yang memenuhi syarat.

“Dan mulai hari ini Kepala Lapas, Rutan dan LPKA dapat melaksanakan pengeluaran dan pembebasan Narapidana dan Anak, Bapas melakukan bimbingan dan pengawasan, dengan arahan, pembinaan dan pengawasan Kepala Divisi Pemasyarakatan, sesuai dengan dasar peraturan yang telah diterbitkan,” ujar dia.

“Langkah ini diambil sebagai upaya penyelamatan terhadap Narapidana/Anak di lapas/rutan/LPKA sebagai institusi yang memiliki tingkat hunian tinggi serta rentan terhadap penyebaran dan penularan Covid-19,” tutur Nugroho menambahkan.

Pun demikian, dikatakan Nugroho, percepatan pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak ini tidak berlaku bagi yang terkait dengan PP 99/2012. Artinya, tidak akan diusulkan mendapat asimilasi dan hak integrasi terhadap narapidana dan anak yang terkait dengan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime seperti terorisme, narkoba, korupsi, kejahatan HAM berat dan lainnya.

“Ini hanya untuk Narapidana/Anak yang tidak terkait kasus terorisme, narkotika psikotropika, korupsi, kejahatan HAM berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi warga negara asing,” ungkap dia.

Lebih lanjut disampaikan Nugroho, usulan asimilasi dan hak integrasi 30 ribu Narapidana/Anak itu akan menghemat anggaran negara untuk kebutuhan warga binaan pemasyarakatan (WBP). Penghematan anggaran itu bisa mencapai Rp 260 miliar. Angka itu merupakan hasil penghitungan dari 270 hari (April-Desember) dikali Rp 32.000 yang merupakan biaya hidup seperti makan, kesehatan, pembinaan, dan lainnya dikalikan 30.000 orang.

“Penghematan anggaran kebutuhan WBP mencapai Rp 260 miliar, selain mengurangi angka overcrowding. Nominal tersebut merupakan hasil penghitungan dari 270 hari (April-Desember) x Rp 32.000,00 biaya hidup diantaranya makan, kesehatan, dan sebagainya. Pembinaan dikalikan 300.000 orang,” ucap dia.

Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah melakukan sejumlah upaya. Diantaranya, pembatasan kunjungan fisik dan menggantinya dengan kunjungan online lewat video call, sosialisasi, penyediaan sarana cuci tangan dan hand sanitizer, penyemprotan dan penyediaan bilik disinfektan, pengukuran suhu tubuh, baik petugas maupun WBP, peniadaan sementara kegiatan pembinaan, baik internal maupun yang melibatkan pihak eksternal.

Berikut pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan COVID-19 guna menerima dan memeriksa informasi mengenai penyebaran virus ini di lingkungan Pemasyarakatan. Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan serta pembimbingan klien bapas bahkan sudah dilakukan secara online sebagaimana imbauan pemerintah tentang physical distancing.

“Langkah ini diambil sebagai upaya penyelamatan terhadap Narapidana /Anak di lapas/rutan/LPKA sebagai institusi yang memiliki tingkat hunian tinggi serta rentan terhadap penyebaran dan penularan COVID-19,” tandas Nugroho.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Tindaklanjuti Instruksi MA Soal Corona, PN Pemalang Terapkan Sidang Online

Read Next

Eks Anggota DPR Sukiman Dituntut 8 Tahun Penjara