23 May 2024, 16:49

Cegah Covid-19, KPUD Pemalang Tambah 627 TPS Pada Pilkada 2020

daulat.co – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Pemalang memutuskan akan mengurangi jumlah pemilih di tiap tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Pemalang, Desember 2020 mendatang.

Dari Data KPUD Kabupaten Pemalang, tercatat ada penambahan hingga 627 TPS. Tercatat dari sebelumya sebanyak 2.515 TPS, pada Pilkada 2020 secara serentak ditambah menjadi 2.852 TPS.

Selain penambahan TPS, upaya antisipasi juga dilakukan untuk jumlah pemilih tiap TPS. Dari sebelumnya maksimal 800 pemilih per TPS dikurangi menjadi 500 pemilih per TPS.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pemalang, Agus Setyanto, Rabu 10/6/20, mengungkapkan, keputusan itu merupakan hasil dari kesepakatan rapat antara KPU RI, Komisi II DPR RI, Kemendagri, dan Bawaslu RI pada 27/5/20 lalu.

“Untuk waktu pelaksanaan tahap lanjutan masih sama dengan yang sebelumnya, sempat ada wacana mengurangi waktu kampanye tapi itu ditolak, karena di Undang-Undang Pilkada menetapkan setelah pendaftaran Calon 3 hari kemudian sudah memasuki masa kampanye serta penambahan TPS,” kata dia.

Menurut Agus, proses Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) pun juga dirubah mekanismenya. Dari pendataan secara langsung oleh petugas PPS dari rumah ke rumah, sekarang pendataan melalui RT guna menghindari kontak fisik secara langsung.

“Hari ini KPU mulai mendata RT se-Kabupaten Pemalang untuk kemudian disosialisasikan ke mereka, KPU harus pastikan RT-RT harus siap dengan hal ini,” ungkapnya.

Selain itu kendala yang harus dihadapi oleh KPU yakni pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang harus mengikuti protap kesehatan. Yang dulunya KPU bisa melaksanakan dengan 50 orang atau lebih saat ini dibatasi hanya 20 orang.

“Kita juga sedang menyiapkan dan mendorong agar Bimtek bisa dilakukan secara virtual tapi semua butuh proses yang namanya transisi dari konvensional ke virtual,pasti ada proses, ini tantangannya,” pungkas Agus.

(Abimanyu)

Read Previous

Bahas SNI, Kemenperin Diminta Libatkan Asosiasi Vape

Read Next

KPK Sebut Penetapan Tersangka Bupati Labura Pengembangan Kasus Yaya Purnomo