22 January 2022, 16:49

Catatan Keuangan PT Adimulia Agrolestari Ungkap Aliran Suap Izin HGU Sawit

Gedung KPK

daulat.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengantongi bukti dugaan aliran suap PT Adimulia Agrolestari (AA) terkait pengurusan izin hak guna usaha (HGU) sawit di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing). Bukti itu salah satunya berupa catatan keuangan PT Adimulia Agrolestari.

Bukti itu saat ini sedang didalami tim penyidik lembaga antikorupsi. Salah satu upaya pendalaman tersebut dilakukan saat memeriksa Komisaris PT Adimulia Agrolestari, Frank Widjaja pada Senin (29/11/2021). Tak hanya Bupati Kuansing nonaktif Andi Putra (AP), diduga uang PT Adimulia Agrolestari juga mengalir ke sejumlah pihak.

“Frank Widjaja hadir dan menjelaskan antara lain terkait dengan pencatatan keuangan dari PT AA (Adimulia Agrolestari) yang diduga ada aliran sejumlah uang untuk pengurusan izin HGU dimaksud dan mengalir ke Tsk AP dan pihak terkait lainnya,” ungkap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (30/11/2021).

Namun, Ali enggan merinci lebih lanjut mengenai catatan keuangan yang berujung rasuah tersebut. Pun termasuk enggan mengungkap sosok pihak lain penerima suap.

Pemeriksaan Frank Widjaja itu buka kali pertama. Frank Widjaja sebelumnya sudah pernah diperiksa tim penyidik KPK pada Selasa (16/11/2021). Penyidik KPK saat itu mendalami pengurusan perpanjangan HGU PT Adimulia Agrolestari yang diwarnai dugaan pemberian uang.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Andi Putra dan General Manager PT Adimulia Agrolestari Sudarso (SDR) sebagai tersangka. Andi Putra diduga menerima suap senilai ratusan juta rupiah dari Sudarso untuk memperpanjangan izin HGU kebun sawit milik perusahaan PT Adimulia Agrolestari.

Suap ini berawal saat PT Adimulia Agrolestari tengah mengajukan perpanjangan HGU sawit yang dimulai pada 2019 dan berakhir pada 2024. Salah satu persyaratan untuk kembali memperpanjang HGU adalah dengan membangun kebun kemitraan minimal 20 persen dari HGU yang diajukan.

Adapun lokasi kebun kemitraan 20 persen milik PT Adimulia Agrolestari yang dipersyaratkan tersebut terletak di Kabupaten Kampar, Riau, di mana seharusnya berada di Kabupaten Kuansing.

Demi memenuhi persyaratan tersebut, kemudian Sudarso mengajukan surat permohonan kepada Andi Putra dan meminta kebun kemitraan PT Adimulia Agrolestari di Kampar disetujui menjadi kebun kemitraan.

Sudarso dan Andi Putra kemudian bertemu. Dalam pertemuan itu, Andi Putra menyampaikan bahwa kebiasaan dalam mengurus surat persetujuan dan pernyataan tidak keberatan atas 20 persen Kredit Koperasi Prima Anggota (KKPA) untuk perpanjangan HGU yang seharusnya dibangun di Kabupaten Kuansing dibutuhkan minimal uang Rp 2 miliar.

Pada September 2021 diduga telah dilakukan pemberian pertama sebesar Rp 500 juta oleh Sudarso kepada Andi Putra. Sudarso selanjutnya pada Oktober 2021 diduga kembali menyerahkan uang sekitar Rp 200 juta kepada Andi Putra.

Atas perbuatannya, Andi Putra selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sementara Sudarso selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Korupsi di Pabrik Gula Djatiroto, KPK Periksa EVP PTPN Holding Aris Toharisman

Read Next

Bupati Agung Sambut Tim PSIP Usai Berlaga di Liga III Jateng