29 May 2024, 13:50

Cabut Lampiran Perpres Miras, Bukti Bahwa Jokowi Anti Islam Tidak Benar

Presiden Jokowi – dok Setkab

daulat.co – Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang mencabut lampiran Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal pada Selasa, 2 Maret 2021. Khususnya mengenai izin investasi minuman keras di empat daerah. 

“Saya kira adalah bukti bahwa Pak Jokowi figur yang demokratis, karena Perpres itu walaupun baru satu hari sudah dicabut kembali setelah mendengarkan aspirasi, kritik dari masyarakat,” kata Qodari dalam keterangan tertulisnya, Rabu 3 Maret 2031.

Dikatakan Qodari, pencabutan lampiran Perpres 20/2021 membuktikan bahwa Presiden Jokowi benar-benar mengakomodasi aspirasi dari tokoh-tokoh umat Islam, dan menepis anggapan Pemerintah anti ulama atau anti umat Islam.

“Lebih khusus lagi Pak Jokowi ini sangat memperhatikan dan mendengarkan aspirasi dari organisasi dan tokoh-tokoh Islam artinya tudingan bahwa Pak Jokowi ini anti Islam itu tidak benar, terbukti tidak benar dengan pencabutan Perpres kali ini,” tuturnya.

Sikap demokratis Jokowi ini menurut Qodari tidak hanya terlihat pada polemik Perpres legalitas investasi Miras. Pada 2018, Presiden juga pernah menganulir Perpres tentang Daftar Negatif Investasi terkait UKM usai menerima masukan dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, meskipun peraturannya sudah rampung digarap Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution waktu itu.

Pemerintah diketahui memutuskan untuk mencabut aturan mengenai investasi industri minuman keras yang tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Keputusan ini disampaikan Presiden Joko Widodo pada Selasa (2/3/2021).

“Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut,” kata Jokowi dalam tayangan video YouTube Sekretariat Presiden.

Keputusan itu diambil setelah menerima masukan dari berbagai organisasi keagamaan, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, serta dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemuka agama lainnya.

(Sumitro)

Read Previous

Judi Togel Dibiarkan, DPRD Pemalang Siap Teruskan Aspirasi AMPP ke Kapolri

Read Next

Dugan Korupsi Pajak Jangan Sampai Membuat Ditjen Pajak ‘Loyo’ Kejar Penerimaan Negara