24 June 2024, 16:51

Bupati Lampung Utara Dituntut 10 Tahun Bui dan Bayar Uang Pengganti Rp 77,5 Miliar

Gedung KPK

Gedung KPK

daulat.co – Bupati nonaktif Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara dituntut oleh Jaksa Penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan hukuman 10 tahun pidana penjara. Agung juga dituntut hukuman denda Rp 1 miliar subsider 1 tahun kurungan.

Agung juga dijatuhi hukuman tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 77,5 miliar dikurangi uang yang telah disita dan dikembalikan selambatnya satu bulan setelah perkaranya berkekuatan hukum tetap. Selain itu, jaksa juga menuntut agar majelis hakim pengadilan Tipikor Tanjung Karang agar mencabut hak politik Agung selama empat tahun setelah menjalani pidana pokok.

Tuntutan itu diberikan lantaran Jaksa meyakini jika Agung Ilmu terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap terkait sejumlah proyek di lingkungan Pemkab Lampung Utara secara bersama-sama dan berlanjut. Agung juga dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan menerima gratifikasi terkait jabatannya.

Jaksa meyakini Agung menerima suap dari pengusaha Chandra Safari dan Hendra Wijaya Saleh melalui orang kepercayaannya Raden Syahril; Kepala Dinas PUPR, Syahbuddin serta Kepala Dinas Perdagangan Wan Hendri terkait sejumlah proyek di Dinas Perdagangan dan Dinas PUPR Pemkab Lampung Utara.

“Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan “tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctis Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana,
sebagaimana Dakwaan Kesatu Pertama Dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan “beberapa tindak pidana korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctis Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Pasal 65 KUH Pidana, sebagaimana Dakwaan Kedua,” kata Jaksa Ikhsan Fernandi saat membacakan amar tuntutan terdakwa Agung Ilmu Mangkunegara, Selasa (9/6/2020).

Jaksa mempertimbangkan sejumlah hal dalam menjatuhkan tuntutan ini. Untuk hal yang memberatkan, Jaksa menilai Agung Ilmu Mangkunegara tidak berterus terang atau berbelit dalam memberikan keterangan. Tindak pidana yang dilakukan Agung Ilmu Mangkunegara selaku Bupati juga dinilai telah mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan di Lampung Utara.

“Hal-hal yang meringankan, terdakwa I sudah mengembalikan sejumlah uang suap yang diterimanya,” ucap jaksa.

Sedangkan terdakwa Raden Syahril dituntut hukuman 5 tahun pidana penjara dan denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan. Adapun terdakwa Syahbudin dituntut  7 tahun pidana penjara dan denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurunga. Syahbudin juga dituntut hukuman tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 2,38 miliar paling lama sebulan setelah perkaranya berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

Dalam tuntutan ini, Jaksa mengabulkan Justice Collaborator yang diajukan Syahbudin dan menolak Justice Collaborator yang diajukan Raden Syahril. Jaksa menilai Raden Syahril tak memenuhi syarat.

Sementara itu, terdakwa Wan Hendri, Jaksa menuntutnya divonis 5 tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 60 juta.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Imam Nahrawi Akui Adiknya Pernah Terbelit Kasus Hukum di Polda Metro Jaya

Read Next

Minta Maaf, Miftahul Ulum Sebut Tudingan ke Adi dan Achsanul Khilaf