Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur Segera Duduk di Kursi Pesakitan Tipikor

Palu hakim - ist

Palu hakim – ist

daulat.co – Bupati Kolaka Timur nonaktif, Andi Merya Nur tak lama lagi akan duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Tersangka Andi akan segera diadili menyusul telah rampungnya proses penyidikan dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara tahun 2021.

“Tim Jaksa Kamis (30/12/2021) telah menerima pelimpahan Tersangka dan barang bukti (Tahap II) dari Tim Penyidik untuk tersangka AMN (Andi Merya Nur) karena berkas perkaranya telah dinyatakan lengkap,”  ucap pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (31/12/2021).

Selanjutnya, kata Ali, tim penuntut umum akan merampungkan surat dakwaan Andi dan kemudian melimpahkan berkas perkara disertai surat dakwaan ke Pengadilan Tipikor Kendari. “Persidangan nantinya akan dilaksanakan di Pengadilan Tipikor pada PN Kendari,” ujar Ali.

Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Kolaka Timur, Andi Merya Nur dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kolaka Timur, Anzarullah sebagai tersangka dugaan suap terkait proyek yang berasal dari dana hibah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). 

Penetapan tersangka itu setelah KPK melakukan gelar perkara dengan memeriksa enam orang yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara pada Selasa (21/9/2021). 

Dugaan rasuah itu bermula saat Andi Merya dan Anzarullah mengajukan dana hibah kepada BNPB berupa dana rehabilitasi dan rekonstruksi atau RR dan dana siap pakai atau DSP pada periode Maret hingga Agustus 2021. Andi Merya dan Anzarullah menyampaikan paparan terkait pengajuan dana hibah logistik dan peralatan di kantor BNPB, Jakarta pada awal September 2021.

Pemkab Kolaka Timur kemudian memperoleh dana hibah BNPB yaitu hibah relokasi dan rekonstruksi senilai Rp 26,9 miliar dan hibah dana siap pakai senilai Rp 12,1 miliar. 

Selanjutnya, Anzarullah meminta Andi Merya agar beberapa proyek pekerjaan fisik yang bersumber dari dana hibah BNPB tersebut dilaksanakan oleh orang-orang kepercayaannya dan pihak-pihak lain yang membantu mengurus. Hal ini agar dana hibah tersebut cair ke Pemkab Kolaka Timur.

Khususnya terkait paket belanja jasa konsultansi perencanaan jembatan dua unit di Kecamatan Ueesi senilai Rp 714 juta dan belanja jasa konsultansi perencaaan pembangunan 100 unit rumah di Kecamatan Uluiwoi senilai Rp 175 juta akan dikerjakan oleh Anzarullah.

Andi Merya Nur menyetujui permintaan Anzarullah tersebut dan sepakat akan memberikan fee kepada Andi Merya Nur sebesar 30 persen. Andi Merya kemudian memerintahkan Anzarullah untuk berkoordinasi dengan Dewa Made Ramawan selaku Kabag ULP agar bisa memproses pekerjaan perencanaan lelang konsultan dan mengunggahnya ke LPSE.

Alhasil perusahaan milik Anzarullah atau grupnya dimenangkan serta ditunjuk menjadi konsultan perencana pekerjaan dua proyek tersebut. Andi Merya diduga meminta uang sebesar Rp 250 juta atas dua proyek pekerjaan yang akan didapatkan Anzarullah.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

KPK Kantongi Sejumlah Bukti Suap Dana Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah

Read Next

Bina Pratama Resmi Jabat Dewan Pengawas Perumda Tirta Mulia