21 October 2021, 10:20

Bupati Andi Merya dan Kepala BPBD Kolaka Timur jadi Tersangka Suap Proyek Dana Hibah BNPB

daulat.co – Bupati Kolaka Timur, Andi Merya Nur akhirnya ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek yang berasal dari dana hibah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Selain Andi Merya, lembaga antikorupsi juga menetapkan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kolaka Timur, Anzarullah sebagai tersangka kasus tersebut.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron mengatakan, penetapan Andi Merya dan Anzarullah sebagai tersangka dilakukan KPK melalui gelar perkara setelah memeriksa enam orang yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (21/9/2021) kemarin.

Selain Andi Merya dan Anzarullah, penyidik mengamankan Mujeri Dachri selaku suami Andi Merya dan tiga ajudan Andi Mery, yakni Andi Yustika, Novriandi, dan Muawiyah. Dalam OTT itu, Tim Satgas KPK juga mengamankan uang yang diduga suap sebesar Rp 225 juta.

“Setelah dilakukan pengumpulan berbagai bahan keterangan dugaan tindak pidana korupsi dimaksud, selanjutnya KPK melakukan penyelidikan yang kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, maka KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan tersangka,” ucap Nurul Ghufron dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (22/9/2021) malam.

Adapun dugaan rasuah ini bermula saat Andi Merya dan Anzarullah mengajukan dana hibah kepada BNPB berupa dana rehabilitasi dan rekonstruksi atau RR dan dana siap pakai atau DSP pada periode Maret hingga Agustus 2021. Andi Merya dan Anzarullah kemudian menyampaikan paparan terkait pengajuan dana hibah logistik dan peralatan di Kantor BNPB, Jakarta pada awal September 2021.

“Pemkab Kolaka Timur memperoleh dana hibah BNPB yaitu hibah relokasi dan rekonstruksi senilai Rp 26,9 miliar dan hibah dana siap pakai senilai Rp 12,1 miliar,” kata Ghufron.

Anzarullah selanjutnya meminta kepada Andi Merya agar beberapa proyek pekerjaan fisik yang bersumber dari dana hibah BNPB itu nantinya dilaksanakan oleh orang-orang kepercayaannya dan pihak-pihak lain yang membantu mengurus agar dana hibah tersebut cair ke Pemkab Kolaka Timur.

Khusus untuk paket belanja jasa konsultansi perencanaan jembatan dua unit di Kecamatan Ueesi senilai Rp714 juta dan belanja jasa konsultansi perencaaan pembangunan 100 unit rumah di Kecamatan Uluiwoi senilai Rp175 juta akan dikerjakan oleh Anzarullah.

“AMN (Andi Merya Nur) menyetujui permintaan AZR (Anzarullah) tersebut dan sepakat akan memberikan fee kepada AMN sebesar 30%,” ujar Ghufron.

Andi Merya kemudian memerintahkan Anzarullah untuk berkoordinasi langsung dengan Dewa Made Ramawan selaku Kabag ULP agar memproses pekerjaan perencanaan lelang konsultan dan mengunggahnya ke LPSE sehingga perusahaan milik Anzarullah dan atau grupnya dimenangkan serta ditunjuk menjadi konsultan perencana pekerjaan dua proyek tersebut.

Atas realisasi kesepakatan, diduga Andi Merya meminta uang sebesar Rp 250 juta atas dua proyek pekerjaan yang akan didapatkan Anzarulalh itu. “AZR (Anzarulalh) kemudian menyerahkan uang sebesar Rp25 Juta lebih dahulu kepada AMN dan sisanya sebesar Rp 225 juta sepakat akan diserahkan di rumah pribadi AMN di Kendari,”  papar Ghufron.

Atas dugaan perbuatan tersebut, Andi selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara Anzarullah selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasca pemeriksaan dan penetapan tersangka itu, Andi dan Anzarullah langsung dijebloskan ke jeruji besi. Andi ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK cabang Gedung Merah Putih. Sementara itu, Anzarullah ditahan di Rutan KPK cabang Kavling C1.

“Upaya paksa penahanan kepada para tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 22 September 2021 sampai dengan 11 Oktober 2021,” ucap Ghufron.

Sebelum dijebloskan ke bui, keduanya akan menjalani isolasi mandiri. “Sebagai langkah antisipasi penyebaran Covid 19 dilingkungan Rutan KPK, para Tersangka akan dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari pada Rutan masing-masing,” imbuh Ghufron.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Angin & Dadan Didakwa Terima Suap Pajak Miliaran dari Jhonlin Baratama hingga Bank Panin

Read Next

Dinas Pertanian Pemalang Gelar Vaksin Bagi 200 Hewan Secara Gratis