24 June 2024, 23:27

Bukan Wataknya Ributkan Jabatan, Muhammadiyah Hormati Hak Prerogatif Presiden

Muhammadiyah

Muhammadiyah

daulat.co – Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Dadang Kahmad menegaskan bahwa organisasi Muhammadiyah tidak meributkan atau cawe-cawe dalam proses penyusunan Kabinet Indonesia Maju (KIM). Organisasinya menghormati penuh hak prerogratif yang dimiliki Presiden Joko Widodo dalam menyusun kabinet.

Penegasan ini sekaligus meluruskan pemberitaan media online, dimana salah satu unsur pimpinan menyampaikan ‘kekecewaannya’ karena tidak diberi kursi menteri yang menangani bidang pendidikan. Disebutkan jika warga Muhammadiyah tidak puas dengan komposisi Kabinet Indonesia Maju yang disusun Presiden.

“Pernyataan-pernyataan di luar yang telah disampaikan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Dr Haedar Nashir, yang mempersoalkan pengangkatan Menteri, tidaklah mewakili dan mencerminkan sikap PP Muhammadiyah atau Muhammadiyah secara keseluruhan,” tegas Dadang dalam keterangan tertulisnya, Sabtu 26 Oktober 2019.

Guru Besar Islam Negeri Sunan Gunungjati, Bandung, Jawa Barat, itu mengajak sekaligus mengimbau para anggota dan kader Muhammadiyah diberbagai tingkatan untuk tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Terlebih pernyataan itu berkaitan dengan politik seputar penyusunan kabinet atau masalah nasional lainnya yang tidak sejalan dengan kepribadian dan garis kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Disebutkan pula bahwa tidak semua pernyataan anggota/kader Muhammadiyah secara langsung merepresentasikan pernyataan organisasi.  

“Muhammadiyah bukanlah organisasi politik dan tetap istiqamah sebagai gerakan kemasyarakatan yang menjalankan misi dakwah dan tajdid atau pembaruan untuk kemajuan umat, bangsa, dan kemanusiaan sejalan dengan misi Islam sebagai agama rahmatan lil-‘alamin,” kata Dadang.

Sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah Fahmi Salim dalam sebuah diskusi di Jakarta hari ini menyatakan jika Muhammadiyah merasa kecewa karena posisi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) diisi Nadiem Makariem. Kekecewaan itu seperti halnya dialami Nahdlatul Ulama (NU) karena kursi Menteri Agama (Menag) tak dijabat kader NU.

“Ada kekecewaan pasti, sebagaimana NU merasa dicuri portofolionya di Kemenag, setelah reformasi itu kan hampir semuanya dari unsur nahdliyin kan, wajar teman-teman NU kecewa berat. Apalagi struktur NU ini die hard seperti PSI,” kata Fahmi Salim.

Meski kecewa, ia menggarisbawahi jika kekecewaan itu bukan dalam urusan pragmatis karena Muhammadiyah tidak ikut dalam politik praktis. Termasuk dalam aksi dukung-mendukung pada Pemilihan Presiden 2019 lalu. Karenanya ia menghormati keputusan Presiden dalam menyusun kabinet.

“Yang jelas, Muhammadiyah tidak pernah meminta, tidak pernah memberikan target, patokan harus begini-begini, itu dikembalikan kepada wisdom setiap presiden di republik ini,” demikian Fahmi. (Sumitro)

Read Previous

Suahasil Nazara Resmi Dilantik Menjadi Wamenkeu

Read Next

Jadi Mitra Pemilu 2019, Menpora Raih Penghargaan dari Bawaslu