29 May 2024, 11:31

Bukan BPK, KPK Pakai ‘Jasa’ Ahli ITB Hitung Kerugian Negara QCC di Pelindo II

Aktifitas di Pelindo II - ist

Aktifitas di Pelindo II – ist

daulat.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut dugaan kerugian negara terkait pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di Pelindo II (Persero) Tahun 2010 mencapai USD 22,828,94. Dugaan kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi proyek yang menjerat mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pelindo II, Richard Joost Lino (RJL) ini terkait pemeliharaan QCC.

“Bahwa selain itu akibat perbuatan tersangka RJL ini, KPK juga telah memperoleh data dugaan kerugian keuangan dalam pemeliharaan 3 unit QCC tersebut sebesar USD 22,828,94,” ungkap Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dalam jumpa pers terkait penahanan tersangka RJL, di gedung KPK, Jakarta, Jumat (26/3/2021).

KPK menggunakan ahli Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk melakukan perhitungan dugaan kerugian negara tersebut. Dikatakan  Alex, sapaan Alexander Marwata, pihaknya sempat meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung kerugian negara dalam pengadaan tiga QCC di PT Pelindo. Akan tetapi, BPK tak bisa melakukan penghitungan karena tidak adanya dokumen pembanding dari perusahaan penjual crane yaitu, HuaDong Heavy Machinery Co Ltd (HDHM) dari China.

“BPK tidak bisa melakukan penghitungan karena ketiadaan dokumen atau data pembanding,” ujar Alex.

Karena itu, Alex mengatakan pihaknya menggunakan ‘jasa’ dari ITB. Menurut ahli ITB, kata Alex, harga pokok produksi tiga crane tersebut hanya 2,9 juta dolar AS untuk QCC Palembang, 3,3 juta dolar AS untuk QCC Panjang, dan 3,3 juta dolar AS untuk Pontianak. Sedangkan harga kontrak seluruhnya yang dilakukan Pelindo II adalah 15,5 juta dolar AS atau rata-rata 5 juta dolar AS.

“Untuk pembangunan dan pengiriman barang 3 unit QCC tersebut BPK tidak menghitung nilai kerugian Negara,
yang pasti karena bukti pengeluaran riil HDHM atas pembangunan dan
pengiriman 3 unit QCC tidak diperoleh, sebagaimana surat BPK tertanggal
20 Oktober 2020 perihal surat penyampaian laporan hasil pemeriksaan investigatif dalam rangka penghitungan kerugian Negara atas pengadaan Quayside Container Crane (QCC) Tahun 2010 pada PT Pelabuhan Indonesia II,” terang Alex.

Diberitakan sebelumnya, KPK baru saja menahan mantan Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino atau RJ Lino pada Jumat (26/3/2021) setelah ia menyandang status tersangka sejak Desember 2015. Lino ditahan usai menjalani pemeriksaan dalam kapasitansya sebagai tersangka.

RJ Lino seusai pemeriksaan mempersoalkan penghitungan oleh BPK tersebut. Dia mengatakan urusan pemeliharaan crane bukanlah urusan direktur utama. Selain itu, kerugian negara tersebut, kata dia, juga terlalu kecil.

“Apa Dirut urusannya maintenance, enggak lah. Perusahaan itu perusahaan gede, prosedural bukan Dirut USD 22 ribu, itu Rp 300 juta dibagi 6 tahun, 50 juta setahun, dibagi 3 crane, 16 juta 1 crane dibagi 365 hari, Rp 40 ribu perhari. Alat itu kalau kalian ke lapangan sudah 10 tahun, epabilitynya itu 95 persen ini istimewa sekali,” kata RJ Lino.

RJ Lino mengaku senang terkait penahanannya. Sebab, hampir selama lima tahun status tersangkanya seakan mengambang.

“Saya senang sekali setelah 5 tahun menunggu ya. Dimana saya diperiksa 3 kali, sebenarnya ga ada artinya apa-apa pemeriksaan itu. Hari saya ditahan. Jadi supaya jelas statusnya ya,” ujar Lino.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Diduga Lakukan Kekerasan & Penganiayaan Anak Didik PSHT, Oknum Polisi Berpangkat Iptu Dilaporkan ke Polda Lampung

Read Next

DPR Dorong Kemen-PANRB & BKN Transparan Dalam Rekrutmen CPNS & PPPK 2021