24 May 2024, 02:48

Bos PT BORN jadi Buronan Kasus Suap Terminasi PKP2B di Kementerian ESDM

dok KPK

dok KPK

daulat.co – Pemilik PT Borneo Lumbung Energy and Metal Tbk (BORN), Samin Tan, kini telah masuk daftar pencarian orang (DPO) atau buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Samin Tan sebagai DPO lantaran tersangka kasus dugaan suap terminasi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT) di Kementerian ESDM itu telah berulang kali mangkir atau tidak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik tanpa alasan yang patut.

“KPK memasukkan nama tersangka SMT (Samin Tan) dalam Daftar Pencarian Orang. KPK menetapkan SMT sebagai tersangka sejak 1 Februari 2019 dalam perkara dugaan suap pengurusan Terminasi Kontrak PKP2B PT Asmin Koalindo Tuhup di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,” ucap Plt Jubir KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (6/5/2020).

Samin Tan setidaknya telah dua kali mangkir untuk diperiksa penyidik dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Salah satunya, Samin Tan mangkir untuk diperiksa pada 2 Maret 2020.

“Padahal KPK telah mengirimkan surat panggilan pada tanggal 28 Februari 2020,” ujar Ali.

Dengan penetapan DPO ini, KPK meminta masyarakat untuk menyampaikan jika memiliki informasi mengenai keberadaan Samin Tan. KPK telah mencantumkan informasi DPO berupa foto dan identitas Samin Tan yang diperlukan pada situs
https://www.kpk.go.id/id/dpo/1616-dpo-samin-tan.

“Jika ada yang memiliki informasi silakan hubungi KPK di Call Center 198, email : [email protected] atau Kantor Kepolisian terdekat. Peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi sangat diperlukan,” terang Ali.

Sejumlah pihak telah diperiksa penyidik KPK dalam mengusut kasus yang menjerat Samin Tan tersebut. Salah satunya mantan Menteri ESDM Ignasius Jonan.

Pemeriksaan terhadap Jonan merupakan salah satu upaya KPK dalam menelusuri bagaimana Samin Tan memengaruhi keputusan terminasi (penghentian kontrak) Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) antara PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) yang merupakan anak perusahaan PT Borneo Lumbung Energi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Dalam pengurusan terminasi kontrak perusahaan, Samin Tan diduga mempengaruhi Kementerian ESDM yang saat itu dikomandoi Jonan. Selain itu, Samin Tan juga meminta bantuan sejumlah pihak, termasuk salah satunya mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih.

“Saksi Ignasius Jonan kami konfirmasi terkait terminasi kontrak perusahaan SMT tersebut. Jadi terminasi ini kan dilakukan di Kementerian ESDM. Nah sejauh mana pengetahuan saksi (Jonan) tentang upaya yang dilakukan tersangka SMT baik meminta bantuan terhadap Eni atau pihak lain,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (31/5/2019).

Dalam kasus dugaan suap terkait terminasi PKP2B itu, Samin Tan diduga memberikan Rp 5 miliar kepada Eni. Terkait pemeriksaan Jonan, KPK juga menggali pengetahuan Jonan, apakah ia mengetahui adanya upaya Samin Tan melobi atau mengadakan pertemuan dengan pihak tertentu untuk memengaruhi terminasi kontrak tersebut.

“Terminasi kontrak itu artinya kontrak tersebut dihentikan jadi tidak diperpanjang. Kontrak yang sebelumnya ada dihentikan karena alasan tertentu. Tapi setelah proses terminasi, SMT yang memiliki kepentingan agar kontrak kembali berjalan mencoba memengaruhi Kementerian ESDM dan meminta bantuan kepada Eni dan pihak lain,” ucap Febri.

Selain memeriksa Jonan, KPK juga pernah memeriksa politikus Partai Golkar Melchias Marcus Mekeng. Dugaan keterlibatan Mekeng mencuat lantaran diduga memperkenalkan Samin Tan dengan Eni Maulani Saragih terkait pengurusan PKB2B di Kementerian ESDM.

Perkenalan Samin Tan dengan Eni terjadi di kantor Mekeng, Menara Imperium, Kuningan, Jakarta Selatan. Eni selaku terpidana kasus PLTU Riau-1 dalam persidangan mengaku diperintah Mekeng untuk membantu perusahaan milik Samin Tan yang tengah menghadapi masalah pemutusan PKP2B Generasi 3 di Kalimantan Tengah dengan Kementerian ESDM.

Pada Mei 2019 silam, Mekeng membantah pengakuan Eni tersebut. Mekeng yang telah dicegah berpergian ke luar negeri telah beberapa kali diagendakan diperiksa penyidik KPK sebagai saksi. Namun, Mekeng tercatat telah lima kali mangkir dari panggilan pemeriksaan dengan berbagai alasan, seperti dinas ke luar negeri maupun sakit.

Terkait hal itu, KPK bahkan telah berkali-kali mengultimatum Mekeng agar kooperatif mematuhi panggilan penyidik lantaran keterangannya akan sangat dibutuhkan untuk melengkapi berkas Samin Tan.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Kabar Baik, 10 Nakes Pemalang Dinyatakan Sembuh Dari Corona

Read Next

Menkeu Sri Mulyani Khawatir Kebijakan Recovery Bond Mengulang Kasus BLBI