21 May 2024, 23:16

Bhinneka Tunggal Ika Dalam Lambang Negara Garuda Pancasila, Manifestasi Dari Manunggalnya Segala Perbedaan

Agus Widjajanto

Agus Widjajanto

SEPERTI kita ketahui bersama, dalam sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diploklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, dan dibentuk serta disyahkan Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bernama Undang Undang Dasar 1945 pada tanggall 18 Agustus 1945 sehari setelah Indonesia merdeka, yang mana telah dipersiapkan sejak terbentuknya BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang telah bersidang dan merumuskan dasar negara, dan dilanjutkan oleh panitia kecil yang bernama PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) untuk menyusun Undang Undang Dasar Negara, menandai Berdirinya NKRI sebagai negara yang berdaulat.

Dan seperti yang sudah kita ketahui bersama, kemerdekaan Indonesia, sudah dipersiapkan oleh para pendiri bangsa , yang saat itu, berkecamuk terjadi perang dunia ke dua, dimana situasi dan kondisi geo politik saat itu adalah pertarungan antara fasisme, leninisme atau sosialis, liberalisme, dimana fasisme dari Hitler Jerman mengalami kekalahan, dan situasi politik dan keamanan yang saat itu wilayah bekas jajahan Hindia Belanda diduduki oleh tentara kekaisaran Jepang, dengan komando tertinggi di Asia tenggara berada di Burma.

Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Inggris, para pendiri bangsa memproklamirkan kemerdekaan. Situasi dan kondisi emosional saat itu begitu menggeloranya semangat untuk terbebas dari bangsa jajahan. Situasi global saat itu yang dikuasai oleh faham kapitalisme yaitu aliran liberal yang diwakili oleh sekutu pemenang dari perang dunia ke dua, dan leninisme atau sosialis yang diwakili oleh Uni Sovyet saat itu, tentu harusnya sedikit banyak berpengaruh atas terbentuknya sebuah negara baru yang bernama Indonesia.

Namun ternyata tidak demikian yang bisa kita lihat hingga saat ini, para pendiri bangsa justru membentuk dasar negara, dan hukum dasarnya dalam kontitusi tertulisnya dan mengesahkan lambang negara, Garuda Pancasila yang diresmikan pada tanggal 11 Februari 1950 saat sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 66 tahun 1951 melalui Moh Hatta sebagai perdana menteri pada saat itu. Dimana mengambil dan mengadopsi dari peninggalan para leluhur bangsa asli Indonesia dengan mengutip bait tulisan dari Kitab Kakawin Sutasoma karangan Empu Tantular pada masa kejayaan Imperium Kerajaan Majapahit.

Dengan demikian dapat dipahami dan dipastikan pola pikir, kebersihan dan kebeningan hati, sifat tenggang rasa dan toleransi dari para pendiri bangsa, telah memahami betul bahwa bangsa ini dibentuk dan diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa, justru berawal dari segala perbedaan untuk mencapai tujuan bersama.

Prof Dr I Gde Pantja Astawa SH.MH. Guru besar Hukum Tata Negara UNPAD Bandung menuturkan, sebetulnya sloka “Bhineka Tunggal Ika” dipetik dari karya Mpu Prapantja yang ditulis dalam Lontar Negara Kertagama yang lengkap nya berbunyi : Bhineka Tunggal Ika, Tan Hana Dharma Mangrwa yang mengabstrasi keberadaan Tuhan. Wwalaupun Tuhan ketika menjalankan kuasanya berwujud ke dalam tiga fungsi (Bhineka) yaitu :

  1. Menciptakan Dunia (disebut Brahma yang disimbolkan dengan huruf A)
  2. Memelihara dunia beserta isinya (disebut Wisnu yang disimbolkan dengan huruf U)
  3. Melebur dunia (disebut Ciwa – yang disimbolkan dengan huruf M) tetapi Tuhan tetap satu/tunggal, dan Tunggal Ika yang disimbolkan dengan huruf dan kata “OM ” sebagai gabungan dari simbul huruf (A – U – M) yang ditafsirkan dengan OM).

Karena tidak ada (Tan Hana) kebenaran (Dharma), lalu digabung Tan Hana Dharma Mangrwa yang artinya satu jua, adanya kebenaran yaitu Tuhan sebagai kebenaran sejati. Jadi sebenarnya Bhineka Tunggal Ika ada juga tertulis dalam Kitab Negara Kertagama dan justru lebih lengkap dari pada Kitab Sutasoma itu sendiri.

Kitab Sutasoma dilakukan gubahan (ditulis) sekitar tahun 1365 hingga tahun 1369 Masehi saat Imperium Kerajaan Majapahit mengalami jaman keemasan yang dipimpin oleh raja Hayam Wuruk yang saat itu sudah berhasil menyatukan Nusantara sebagai negara federasi sesuai Sumpah Amukti Palapa dari Maha Patih Gajah Mada .

Kitab Sutasoma ditulis oleh Mpu Tantular dalam aksara huruf Bali dan berbahasa Jawi Kuno atau sansekerta. Dimana kitab Sutasoma ini boleh dibilang unik dalam sejarah sastra Jawa karena bisa dikatakan merupakan satu satunya Kakawin (karya sastra) yang bersifat epis yang bernafaskan Agama Bhuda Mahayana. Bahwa isi dari Kitab Kakawin Sutasoma adalah menceritakan tentang perjalanan dari Pangeran Sutasoma yang tidak mau diangkat jadi raja.

Ia lebih memilih jalan pengembaraan (yang dalam masa abad ke 18 Masehi mirip dengan Kitab Chentini) yang dalam pengembaraan tersebut banyak menjumpai kejadian kejadian yang penuh dengan hikmah, yang pada intinya sangat penting untuk selalu menjaga keteguhan dan kesucian hati, selalu rendah hati (Andhap Asor), mempunyai sifat tenggang rasa dan toleransi atas segala perbedaan dalam agama dan keyakinan dari sesama.

Bahwa kalimat Bhineka Tunggal Ika dari kitab Kakawin Sutasoma, dikutip oleh para pendiri bangsa yang merupakan semboyan di lambang negara. Kutipan frasa Bhineka Tunggal Ika terdapat dalam Kakawin Sutasoma pada Pupuh 139 bait ke 5 yang bunyi lengkapnya adalah : ” Rwaneka Dhatu Winuwus Bhudda , wiswa Bhineka Rakwa ring apan kena parwarosan mangka ing jinatwa kalawan siwatatwa tunggal.

Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa” dalam bait tersebut dikatakan bahwa meskipun berkeyakinan antara Bhudda yang beraliran mahayana dengan Siwa adalah beda tapi sejatinya tunggal. Sebab tidak ada kebenaran yang mendua. Yang apabila ditafsirkan dalam bahasa modern saat ini, bahwa walaupun berdasarkan beda keyakinan baik perbedaan, suku, ras, agama, politik, tapi tetap satu (tunggal) karena sesungguhnya tidak ada pengabdian yang abadi kecuali kepada Tuhan yang Maha Esa (Tan hana Dharma Mangrwa), yang mengajarkan kasih sayang atas sesama.

Bahwa benar apa yang dikatakan oleh Satrawan Modern Pramudya Ananta Toer, bahwa menulis adalah untuk mencapai keabadian, karena tanpa tulisan tiada diketahui akan sejarah bangsa ini dan bangsa bangsa lain di dunia, dengan tiada tulisan maka akan hilang jejak nya dari sejarah. Bahwa kita harus bersyukur Leluhur kita, nenek moyang kita adalah para kampiun sastrawan pujangga kelas dunia.

Mereka bisa dikutip dari karya-karyanya yang oleh para pendiri bangsa harus diakui punya semangat dan wawasan kebangsaan dan rasa kemanusiaan yang selalu memanusiakan manusia, jauh melampaui jamannya hingga menjangkau ratusan tahun ke depan, telah mengadopsi karya luhur nenek moyang dalam Dasar negara Pancasila, kontitusi tertulis negara yaitu UUD 1945 dan lambang negara Garuda Pancasila, Bhineka Tunggal Ika.

Itulah sebabnya dalam Piagam Jakarta , yang akhirnya para pendiri bangsa, mengambil keputusan, yang awalnya , ada frasa kata menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya dihilangkan dan tetap sesuai bunyi sila pertama dari Pancasila berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang artinya Indonesia adalah bukan negara agama, akan tetapi negara yang melindungi seluruh umat beragama sesuai keyakinannya masing-masing.

Implementasinya pada jaman sekarang setelah Indonesia merdeka ke 79 tahun , harusnya lebih dewasa lebih matang lebih bertoleransi dalam beragama, dimana salah satunya contoh surat edaran dari Menteri Agama RI nomor 05 tahun 2022 yang mengatur tentang adzan menggunakan pengeras suara bagi lingkungan penduduk yang pluralisme dan beragam penduduknya memeluk agama tidak hanya satu agama. Hingga kini juga tidak ada perhatian dari masyarakat yang terkesan cuek bebek, tetap saja menggunakan pengeras suara dengan radius yang hingga ratusan bahkan lebih dari satu kilo meter, yang tentu ini harus menjadi kesadaran bersama sebagai seluruh komponen bangsa.

Belajar dari kisah Nabi Muhammad SAW saat hijrah dikota Madinah yang kala itu banyak sekali terdapat masalah menyangkut perbedaan dalam kalangan masyarakat yang pluralisme terbatas. Nabi Muhammad akhirnya membentuk perjanjian dengan berbagai kalangan saat itu, dimana perjanjian formal secara tertulis yang dalam sejarah Islam disebut sebagai perjanjian “Piagam Madinah” yang tujuan utama salah satunya adalah menyatukan dan menciptakan kehidupan masyarakat Kota Madinah.

Saat itu yang damai dan tentram dibalik segala perbedaan yang ada dalam kehidupan masyarakat yang majemuk dari berbagai suku bangsa, dan keyakinan. Isi dari piagam Madinah antara lain menetapkan adanya kebebasan beragama, kebebasan menyatakan pendapat yang bertanggung jawab, menghormati pendapat orang lain, keselamatan atas harta benda milik masyarakat, larangan melakukan kekerasan dan pencurian, perampokan dan penipuan. Piagam Madinah ini dimodifikasi menjadi acuan kitab hukum pidana dalam negara modern. Singkatnya Piagam Madinah terdiri dari 4 bagian yang diatur dalam 47 pasal yang mengatur sistem politik, keamanan, kebebasan beragama, kesetaraan dimuka hukum, perdamaian dan pertahanan.

Itulah yang mengilhami para pendiri bangsa kita (founding father) untuk membentuk negara kesatuan Republik Indonesia, sebagai negara yang melindungi seluruh umat beragama akan tetapi bukan negara agama. Sangat disayangkan dimasa reformasi justru bukan diperbaiki apa yang kurang akan tetapi dirombak habis. Hasilnya bisa dilihat bersama, kita telah kehilangan frasa kebangsaan itu sendiri sebagai bangsa yang Adiluhung, telah kehilangan ruhnya ke Indonesian sebagai bangsa timur yang berdaulat.

Mulai diletupkan segala perbedaan ini menjadi komoditas politik, mulai ada penjajahan budaya, ada golongan yang merasa berkasta lebih tinggi karena mengaku keturunan dari nabi, yang memandang rendah saudara saudaranya yang asli Indonesia, yang dulu oleh penjajah Belanda disebut “Inlanders” dengan cara menghilangkan bukti-bukti kejayaan para leluhur bangsa pada masa lalu, penjajahan menyangkut keyakinan, dan yang terang penjajahan sistem baik sistem ketatanegaraan menyangkut demokrasi yang bisa kita lihat saat ini.

Demokrasi kita menganut demokrasi liberal dengan cara pemilihan langsung bukan lagi demokrasi yang bernafaskan Pancasila yang diilhami sebuah demokrasi tata desa, melalui rembuk desa seperti yang dikatakan Mr Soepomo, maupun sistem ekonomi secara global yang berakibat kehilangan jati diri sebagai sistem ekonomi kerakyatan, sesuai sila ke lima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Semoga Allah menolong kita semua, Bangsa dan negara ini untuk mencapai kejayaannya.

Agus Widjajanto
Penulis adalah praktisi hukum & pemerhati sosial budaya.

Read Previous

Komisi VIII DPR Tegaskan SE Menag Tentang Aturan Pengeras Suara Bukan Pelarangan

Read Next

Netty Aher: Inflasi Tidak Terkendali Berisiko Naiknya Angka Stunting