22 January 2022, 16:27

Bendum DPC Demokrat Balikpapan Diduga Penampung Suap Bupati Abdul Gafur

daulat.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan, Nur Afifah Balqis (NAB) merupakan kasir sekaligus penampung sejumlah uang yang diduga diterima Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Mas’ud (AGM).

Kedua kader Partai Demokrat itu diketahui dijerat sebagai tersangka suap terkait dengan kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur tahun 2021-2022.

Selain Nur Afifah Balqis (NAB) dan Abdul Gafur Mas’ud, KPK juga menetapkan Plt Sekda Kabupaten Penajam Paser Utara, Mulyadi (MI); Kadis Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Edi Hasmoro (EH); serta Kabid Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Jusman (JM) sebagai tersangka atas dugaan penerima suap. Sementara pihak swasta Achmad Zuhdi (AZ) alias Yudi dijerat sebagai tersangka atas dugaan pemberi suap.

“Tersangka AGM diduga bersama Tersangka NAB, menerima dan menyimpan serta mengelola uang-uang yang diterimanya dari para rekanan didalam rekening bank milik Tersangka NAB yang berikutnya dipergunakan untuk keperluan tersangka AGM,” kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dalam jumpa pers, di gedung KPK, Jakarta, Kamis (13/1/2022) malam.

Dalam konstruksi perkara, dijelaskan Alexander, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada tahun 2021 mengagendakan beberapa proyek pekerjaan yang ada pada Dinas PU dan Tata Ruang dan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga dengan nilai kontrak sekitar Rp 112 miliar antara lain untuk proyek multiyears peningkatan jalan Sotek – bukit subur dengan nilai kontrak Rp 58 miliar dan pembangunan gedung perpustakaan dengan nilai kontrak Rp 9,9 miliar.

“Atas adanya beberapa proyek tersebut, Tersangka AGM selaku Bupati diduga memerintahkan Tersangka MI selaku Plt Sekda Kabupaten Penajam Paser Utara, Tersangka EH Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Penajam Paser Utara dan Tersangka JM selaku Kepala Bidang Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Penajam Paser Utara untuk mengumpulkan sejumlah uang
dari para rekanan yang sudah mengerjakan beberapa proyek fisik di Kabupaten Penajam Paser Utara,” ucap Alex.

Selain itu, sambung Alex, tersangka Abdul Gafur Mas’ud diduga juga menerima sejumlah uang atas penerbitan beberapa perizinan antara lain perizinan untuk HGU lahan sawit di Kabupaten Penajam Paser Utara dan perizinan Bleach Plant (pemecah batu) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara.

Selain itu tersangka Abdul Gafur Mas’ud juga diduga telah menerima uang tunai sejumlah Rp 1 miliar dari tersangka Achmad Zuhdi yang mengerjakan proyek jalan dengan nilai kontrak Rp 64 miliar di Kabupaten Penajam Paser Utara.

“Tersangka MI, Tersangka EH dan Tersangka JM diduga adalah orang pilihan dan kepercayaan dari Tersangka AGM untuk dijadikan sebagai representasi dalam menerima maupun mengelola sejumlah uang dari berbagai proyek untuk selanjutnya digunakan bagi keperluan Tersangka AGM,” ujar Alex.

Penetapan tersangka itu hasil gelar perkara dan pemeriksaan intensif pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jakarta dan Kaltim pada Rabu (12/1/2022). Dalam OTT itu, lembaga antikorupsi mengamankan 11 orang dan uang Rp 1 miliar, rekening bank dengan saldo Rp 447 juta, serta sejumlah barang belanjaan.

Atas dugaan tersebut, tersangka Achmad Zuhdi, selaku pemberi
disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.

Sementara Abdul Gafur, Mulyadi, Edi Hasmoro; Jusman; dan Nur Afifah Balqis yang diduga pihak penerima dijerat dengan Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

“KPK terus mengingatkan, seorang Kepala Daerah dan Penyelenggara Negara seharusnya menjadi teladan dan garda terdepan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, bukan justru memanfaatkan jabatannya untuk bermufakat jahat dengan para pelaku usaha melakukan korupsi, yang bertolak belakang dengan semangat pembangunan ekonomi nasional dalam menyejahterakan rakyat Indonesia,” tutur Alex.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

KPK Tetapkan Bupati PPU Abdul Gafur dan Bendum DPC Demokrat Balikpapan Tersangka

Read Next

Ini Petunjuk KPK untuk Dalami Aliran Suap Bupati PPU ke Demokrat