20 May 2024, 22:03

Bekerja Dalam Senyap, Blucer Wellington Meyakini Adanya Garis Tangan Tuhan

Calon Anggota BPK RI M Syarkawi Rauf dan Blucer Welington Rajagukguk tengah berbincang dengan Pimpinan Komite IV DPD RI usai mengikuti uji kelayakan dan kepatutan Calon Anggota BPK RI (Sumitro/daulat.co)

Calon Anggota BPK RI M Syarkawi Rauf dan Blucer Welington Rajagukguk tengah berbincang dengan Pimpinan Komite IV DPD RI usai mengikuti uji kelayakan dan kepatutan Calon Anggota BPK RI (Sumitro/daulat.co)

daulat.co – DR Blucer Welington Rajagukguk SE AK MSc SH MH mengikuti uji kelayakan dan kepatutan sebagai Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang diselenggarakan Komite IV DPD RI selama dua hari, Selasa-Rabu/10-11 Agustus 2021.

Salah satu pertanyaan dari anggota Komite IV yang ditujukan kepada Blucer adalah strategi koordinasi BPK dengan aparat dalam menangani berbagai kasus dugaan tindak pidana korupsi. Usai fit and proper test, pria yang berkarir di BPK RI selama kurang lebih 31 tahun itu memberikan penjelasan.

“Ada tata kelola sistem, garis besarnya hubungan antara BPK dengan aparat penegak hukum. Harus diingat, aparat penegak hukum di Indonesia itu ada tiga, kepolisian, kejaksaan, KPK,” terang Mantan Kepala BPK DKI Jakarta itu.

Karena urusan dengan penegakan hukum, ada urusan penyidikan dan atau penyelidikan, kata Blucer, tentunya banyak hal yang tidak bisa disampaikan ke khalayak umum. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI menjadi rahasia karena dijadikan bahan dalam mengusut suatu kasus.

Ia mengakui terkait kerahasiaaan ini menjadi pertanyaan publik, dimana BPK dinilai menutup-nutupi dugaan pelanggaran korupsi atau suap misalnya. Namun demikian, Blucer menggarisbawahi jika kasus-kasus besar yang ditangani APH itu hampir seluruhnya dari BPK.

“Tetapi, supaya masyarakat tahu, hampir seluruh kasus besar yang ditangani aparat penegakan hukum itu berasal dari BPK. Cuma BPK kan tidak perlu gembar-gembor, karena menyangkut kerahasiaan dan kita lebih khawatir terganggunya penyidikan, terganggu jalannya pengadilan,” kata Blucer.

“BPK memiliki peran hampir di semua kasus-kasus besar, itu bisa dibuktikan, jadi BPK itu bekerja dalam senyap,” lanjutnya.

Blucer mengungkapkan, yang diinginkan masyarakat saat ini adalah pengelolaan keuangan menjadi lebih baik. Karena itu pengelolaan keuangan tidak hanya transparan dan akuntabel, akan tetapi tapi juga bermanfaat. Sebab soal pengelolaan keuangan ini banyak aspeknya, bukan hanya aspek akuntasi, aspek audit, tetapi juga ada aspek hukum.

“Kalau saya dikasih kesempatan, dengan pengalaman saya 31 tahun, saya akan berupaya memperbaiki kualitas yang konkrit,” ucapnya.

Kepada daulat.co, Blucer juga memberikan penjelasan terkait dugaan adanya konspirasi dalam proses pemilihan Calon Anggota BPK RI. Dugaan adanya suap ini mengemuka setelah diangkat Majalan Forum keadilan edisi Agustus 2021, dimana disebut-sebut adanya suap senilai Rp75 miliar dalam pemilihan calon Anggota BPK.

“Kalau itu saya serahkan semua kepada yang memiliki kewenangan. Karena kita hidup di dunia ideal ada, hidup di dunia nyata ada, saya ikhtiar saja. Saya yakin kita ini negara religius, yakin ada Tuhan, kita serahkan saja kalau memang ada garis tangan dapat, enggak ada pun dapat,” ucapnya.

Blucer meyakini adanya garis tangan Tuhan. Jika Tuhan berkehendak, maka tidak ada aral yang merintangi jalannya. Dan, ia tetap berikhtiar dengan mengikuti keseluruhan prosedur yang ada, hasilnya diserahkan kepada mereka yang mempunyai kewenangan.

Sekedar diketahui, sesuai dengan amanat Undang-Undang, Komite IV DPD RI menggelar uji kalayakan dan kepatutan terhadap 16 calon Anggota BPK RI. Dalam pelaksanaannya, ada satu calon yang mengundurkan diri yakni Mulyadi.

Hasil dari fit and proper test di Komite IV DPD RI ini akan disampaikan ke Pimpinan DPD RI. Dari Pimpinan DPD diteruskan ke Pimpinan DPR RI, untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan pertimbangan di Komisi XI DPR RI. Di Komisi Keuangan DPR RI itulah nantinya seluruh calon diuji kembali pada September 2021 mendatang.

(Sumitro)

Read Previous

Berorientasi Ekspor, UMKM Perlu Bersinergi Dengan BNI dan Diaspora Indonesia

Read Next

Bamsoet: Partai Politik Jadi Tulang Punggung Demokrasi