23 May 2024, 15:58

Bantuan Gubernur NTB Jelang Pencoblosan Pilkada jadi Sorotan KPK

Zulkiflimansyah

daulat.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan terus memonitor penyaluran bantuan sosial (bansos). Terkait hal itu, lembaga antikorupsi mengultimatum semua Kepala Daerah agar tak menggunakan bantuan sosial untuk kepentingan Pilkada baik untuk pencalonan dirinya, kepentingan keluarga, dan koleganya.

“Pada berbagai kesempatan KPK selalu mengingatkan agar tidak ada praktek-praktek pemanfaatan dana bansos dan anggaran penanganan COVID-19 lainnya untuk kepentingan pemenangan calon dalam pilkada,” ungkap Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango kepada awak media, Selasa (8/12/2020).

Itu disampaikan Nawawi menyoroti langkah Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah yang menyerahkan 200 ekor sapi kepada lima kelompok tani dalam rangka mendukung program 1.000 ekor sapi di kawasan Labangka Food Estate di Kabupaten Sumbawa, menjelang pemilihan Pilkada.

Kegiatan Gubernur NTB di Sumbawa menjadi sorotan lantaran sejatinya program ini adalah program pemerintah pusat. Akan tetapi kegiatan ini baru dieksekusi di masa kampanye Pilkada, yang diduga ada kerabat dari Gubernur NTB juga maju dalam kontestasi demikrasi serentak 2020.

Tak hanya memonitor, KPK juga menegaskan bakal langsung menindak jika terjadi penyimpangan bansos itu. Deputi Penindakan KPK, Karyoto sempat meminta agar para aparat penegak hukum di daerah masing-masing yang mengadakan Pilkada serentak 2020 untuk terus memonitor dana-dana bansos ini.

Karyoto berharap agar APH langsung menindak saja para kepala daerah yang sengaja menggunakan dana bansos untuk kepentingan colan tertentu maupun kelurganya yang sedang maju.

“Tentunya kami sangat mengharapakan kepada aparat penegak hukum yang betul-betul ada di daerah itu, baik pihak kejaksaan maupun kepolisian. Kepolisian itu kan ada Polda, ada juga Polres-polres yang saya rasa itu masih dalam jangkauan dia lah. Misalnya, bansos bisa melihat antara mungkin nominal yang diklarifikasi berapa dengan Natura (bukan bentuk uang tunai) yang berapa,” kata Karyoto.

Merespon peristiwa yang sama, Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati mengungkapkan, bahwa Bawaslu sejatunya miliki kewenangan untuk mengusut dugaan pelanggaran Pilkada tanpa perlu menunggu ada laporan terlebih dahulu. Contohnya, potensi pelanggaran atas pemberian 200 ekor sapi yang dilakukan Gubernur Zulkieflimansyah pada Jumat (4/12/2020).

“Pengawas pemilu memang ada tugas mengawasi, dan tugas untuk mengusut. Sehingga, sebetulnya mereka tidak perlu menunggu laporan. Jadi, mereka bisa atau punya temuan langsung sehingga tidak harus ada laporan,” ungkap Khoirunnisa.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB, Budi Septiani sebelumnya mengatakan 1.000 ekor sapi diturunkan di Labangka. Pada akhir tahun 200 sapi yang diberikan. Sisanya, 800 ekor, akan diberikan pada 2021.

Adapun soal pemberian bantuan sapi itu, Gubernur NTB Zulkieflimansyah sebelumnya meminta agar seluruh bantuan sapi dijaga dan dirawat. Karena, Labangka harus menjadi contoh untuk kecamatan di seluruh Indonesia.

“Jangan sampai bantuan ini menjadikan kita lupa terhadap kewajiban kita semua, meskipun punya banyak sapi, ibadah harus jadi yang utama,” ujar Zulkieflimansyah.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Kerusakan Jalan Diwarnai Aksi Buang Hajat, Ini Penjelasan Pemdes Sukorejo Ulujami

Read Next

KPK Tetapkan Tersangka Baru Korupsi CSRT di Badan Informasi Geospasial