25 July 2021, 06:29

Aziz Syamsudin Harus Menyadari, Sikap & Tindakannya Melekat Dalam Kapasitas Pimpinan DPR

Azis Syamsuddin

Azis Syamsuddin

daulat.co – Ketua Asosiasi Ilmuan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha) Azmi Syahputra mendesak Badan Kehormatan (BK) DPR RI segera melakukan tugas dan wewenangnya untuk menonaktifkan sementara waktu Wakil Ketua DPR, Aziz Syamsuddin.

Pasalnya, Azis Syamsuddin diduga melanggar etika atas sikap perilaku dan tindakannya yang memfasilitasi pertemuan Wali Kota Tanjung Balai dengan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Oktober 2020 lalu di rumah dinasnya.

“Disini sudah ada sikap mengurangi independensi insan KPK, ada konflik kepentingan, menggunakan jabatan untuk pengurusan penghentian perkara di KPK,” tegas Azmi dalam keterangan tertulisnya yang diterima daulat.co, Rabu 28 April 202.

Ia menyebut Peraturan Dewan Pengawas Nomor 01 Tahun 2020, tentang Kode Etik dan Pedoman perilaku KPK, khususnya pada bab integritas. Dimana disebutkan disitu dengan jelas perbuatan oknum penyidik KPK dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan orang yang perkaranya sedang ditangani KPK.

Kebijakan itu, lanjut Azmi, disebutnya termasuk kebijakan baru KPK di era kepemimpinan Firli Bahuri. Bahwa tersangka suatu kasus tidak akan diumumkan dulu ke publik sebelum ditangkap atau ditahan.

“Ini malah yang terjadi para pihak belum ada tindakan konkrit KPK, malah sudah saling dipertemukan olehnya dan diketahui akhirnya membuat kesepakatan suap dan skemanya untuk menyelesaikan masalah yang sedang diperiksa KPK,” katanya.

“Badan Kehormatan harus responsif, objektif dalam melihat kasus ini dan tidak boleh pula malah anggota Badan Kehormatan ikut turut mengalami konflik kepentingan. Karena bila ini terjadi maka Badan Kehormatan tidak dapat optimal dan efektif dalam melaksakan tugasnya, artinya abai,” sambung Azmi.

Ditambakan, fakta atas permasalahan sudah disampaikan langsung melalui keterangan pers Ketua KPK. Bahwa ada keterlibatan personal pimpinan DPR RI, maka Badan Kehormatan harus segera bertindak dan memproses permasalahan ini agar diketahui letak permasalahan dan menemukan fakta, bukti dan bisa mengambil keputusan.

Penegakan kode etik dari BKD, lanjut dia, merupakan bagian dari fungsi pengawasan termasuk penindakan serta mengendalikan kualitas perilaku pejabat penyelenggara negara. Dengan begitu akan terbangun kesadaran sikap integritas di lingkungan kerja. Dalam hal ini di lembaga DPR dan termasuk lingkungan pergaulan hidup masyarakat.

“Aziz Syamsudin harus menyadari  bahwa seluruh sikap dan tindakannya selalu melekat dalam kapasitasnya sebagai pimpinan DPR RI,” ucap Azmi.

Meskipun demikian penindakan dengan sanksi etika tidak menghilangkan unsur pidana sama sekali dari perbuatan yang melanggar norma ideal yang dilakukan.

Karena itu bersamaan dan atau sesudah tindakan etik ditegakkan, bila dalam perbuatan yang bersangkutan terdapat perbuatan pidana maka proses hukum pidananya dapat dilanjutkan dan dapat dilakukan secara terpisah sebagiamana kewenangan Badan Kehormatan dan KPK.

“Jika nanti KPK dalam pemeriksaaannya menemukan fakta dan terbukti bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah tindak pidana, sudah otomatis perbuatan tersebut melanggar hukum pidana dan harus dipertanggungjawabkan secara pidana,” pungkasnya.

Is(Sumitro)

Read Previous

Prostitusi Calam, Ambowetan, Comal Baru Sampai Wisma Klasik Langsung Dioperasi

Read Next

Ini Alur Pemberangkatan Haji 2021, Jika Jadi Berangkat