1 December 2021, 09:59

Azis Syamsuddin Segera Duduk di Kursi Pesakitan Pengadilan Tipikor Jakarta

daulat.co – Mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin segera duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Hal itu menyusul telah rampungnya proses penyidikan kasus dugaan suap penanganan perkara di Lampung Tengah yang menjerat mantan politikus Golkar tersebut.

Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri mengatakan, hari ini, Senin (22/11/2021) dilaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti atas nama tersangka Azis Syamsuddin dari tim penyidik kepada tim jaksa penuntut umum (JPU) atau Tahap Dua. Dalam waktu 14 hari kedepan, tim jaksa akan menyusun surat dakwaan dan melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.

“Persidangan akan dilaksanakan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat,” ucap Ali dalam keterangannya kepada wartawan.

Sejurus dengan pelimpahan tersebut, penahanan Azis menjadi kewenangan jaksa penuntut umum (JPU). Mantan Ketua Komisi III DPR itu akan ditahan lagi di Rumah Tahanan (Rutan) KPK cabang Kavling C1.

Sebelumnya, Azis Syamsuddin ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di Lampung Tengah. Diduga Azis mencoba menghubungi mantan Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju untuk menutup perkara yang menjerat Politikus Partai Golkar Aliza Gunado dan dirinya di KPK.

Robin meminta uang ke Azis untuk membantunya menutup perkara di KPK. Dalam melancarkan aksinya, Robin dibantu Pengacara Maskur Husain.

Diduga Robin berkali-kali menemui Azis untuk menerima uang. Uang yang diberikan yakni USD100 ribu, SGD17.600, dan SGD140.500.

Usai diserahkan Azis ke Robin, uang asing itu selalu ditukarkan ke rupiah. Robin dan Maskur diduga telah menerima Rp 3,1 miliar dari kesepakatan awalnya senilai  Rp 4 miliar.

Atas dugaan perbuatan tersebut,Azis disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf  a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Jadi Tersangka, Bupati Hulu Sungai Utara Dijebloskan ke Bui

Read Next

Diguyur Hujan Lebat, Ratusan Rumah di Tiga Desa di Pemalang Terendam Banjir