26 May 2024, 12:51

Azis Syamsuddin Diduga Berandil ‘Amankan’ Kasus Wali Kota Tanjungbalai di KPK

Ketua KPK Firli Bahuri dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (22/4/2021) malam. (Foto: Rangga Tranggana/daulat.co)

Ketua KPK Firli Bahuri dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (22/4/2021) malam. (Foto: Rangga Tranggana/daulat.co)

daulat.co – Nama Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin yang juga politisi Golkar tak luput dalam sengkarut dugaan suap terkait penanganan perkara di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Azis diduga turut berandil ‘mengamankan’ Walikota Tanjung Balai periode 2016-2021 M Syahrial (MS) dari jeratan lembaga antikorupsi terkait kasus dugaan korupsi jual beli jabatan di Pemerintahan Kota (Pemkot) Tanjungbalai.

Hal tersebut terungkap dalam konstruksi perkara terkait dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait penanganan perkara Wali Kota Tanjungbalai Tahun 2020-2021.

KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka yakni penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju (SRP), Walikota Tanjung Balai periode 2016-2021 M Syahrial (MS), dan seorang pengacara bernama Maskur Husain (MH) dalam kasus tersebut.

Dalam konstruksi perkara, Azis Syamsuddin diduga menjadi fasilitator pertemuan Stepanus Robin Pattuju dengan Syahrial. Pertemuan perdana itu terjadi di rumah dinas Azis pada Oktober 2020.

Pada pertemuan tersebut, Azis Syamsuddin memperkenalkan Stepanus dengan Syahrial karena diduga Syahrial memiliki permasalahan terkait penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjung Balai yang sedang dilakukan KPK agar tidak naik ke tahap Penyidikan.

Azis Syamsuddin juga diduga meminta agar Stepanus dapat membantu supaya nanti permasalahan penyelidikan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPK.

“Dalam pertemuan tersebut, AZ (Azis Syamsuddin) memperkenalkan SRP (Stepanus Robin Pattuju) dengan MS (M Syahrial) karena diduga MS memiliki permasalahan terkait penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjung Balai yang sedang dilakukan KPK,” ungkap Ketua KPK Firli Bahuri, dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Kamis (22/4/2021) malam.

“…agar tidak naik ke tahap Penyidikan dan meminta agar SRP dapat membantu supaya nanti permasalahan penyelidikan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPK,” sambungnya.

Menindaklanjuti pertemuan dirumah Azis Syamsuddin, kata Firli, Stepanus Robin Pattuju kemudian mengenalkan Maskur Husain kepada M Syahrial untuk bisa membantu permasalahannya.

Stepanus, bersama Maskur sepakat untuk membuat komitmen dengan Syahrial terkait penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjung Balai untuk tidak ditindaklanjuti oleh KPK dengan menyiapkan uang sebesar Rp 1,5 Miliar.

“SRP bersama MH sepakat untuk membuat komitmen dengan MS terkait penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjung Balai untuk tidak ditindaklanjuti oleh KPK dengan menyiapkan uang sebesar Rp 1,5 Miliar,” kata Firli.

“MS menyetujui permintaan SRP dan MH tersebut dengan mentransfer uang secara bertahap sebanyak 59 kali melalui rekening bank milik RA (Riefka Amalia) teman dari saudara SRP dan juga MS memberikan uang secara tunai kepada SRP hingga total uang yang telah diterima SRP sebesar Rp 1,3 Miliar. Pembukaan rekening bank oleh SRP dengan menggunakan nama RA dimaksud telah disiapkan sejak bulan Juli 2020 atas inisiatif MH,” kata Firli.

Setelah uang diterima, Stepanus kembali menegaskan kepada Maskur dengan jaminan kepastian bahwa penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjung Balai tidak akan ditindaklanjuti oleh KPK.

“Dari uang yang telah diterima oleh SRP dari MS, lalu diberikan kepada MH sebesar Rp 325 juta dan Rp 200 juta. MH juga diduga menerima uang dari pihak lain sekitar Rp 200 juta sedangkan SRP dari bulan Oktober 2020 sampai April 2021 juga diduga menerima uang dari pihak lain melalui transfer rekening bank atas nama RA sebesar Rp 438 juta,” ujar Firli.

Tak hanya proses hukum dalam ranah pidana, KPK juga akan melaporkan Stepanus ke Dewan Pengawas KPK guna diproses secara etik. Pasalnya, perbuatan tersebut sangat tidak mencerminkan sikap pegawai KPK yang harus menjunjung tinggi kejujuran dan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya.

“Selain penanganan tindak pidana tersebut, KPK juga akan melaporkan dugaan pelanggaran etik ini kepada Dewan Pengawas KPK,” tutur Firli.

Firli mengimbau kepada institusi pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga masyarakat lainnya untuk melapor ke lembaga antirasuah ataupun kepolisian apabila menerima pihak yang meminta fasilitas maupun uang atas dalih penghentian perkara dan alasan lainnya.

KPK memastikan penanganan perkara ini akan dilakukan secara transparan. Firli juga mengajak masyarakat untuk ikut serta mengawasi proses hukum tersebut.

“Masyarakat yang ingin mengkonfirmasi atau melaporkan perihal tersebut dapat menghubungi KPK melalui Call Center 198 atau email informasi@kpk.go.id,” kata Firli.

Dalam kesempatan ini, Firli memohon maaf kepada seluruh masyarakat atas dugaan penerimaan suap oleh penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dari Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial itu.

“KPK memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas terjadinya dugaan penerimaan hadiah atau janji yang dilakukan oleh oknum penyidik KPK,” tandas Firli.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Rp 1,5 Miliar Jasa Penyidik KPK dan Advokat ‘Bantu’ Walkot Tanjungbalai Lolos Bui

Read Next

Polisi Obrak-Abrik Gubuk Yang Diduga Jadi Tempat Prostitusi di Pantai Wisata Blendung