20 May 2024, 23:10

Awas! Tim Hukum AMAN Resmi Laporkan Dugaan PNS di Pemalang Tidak Netral ke Bawaslu, BKN Hingga Mendagri

Kantor Bawaslu Pemalang (Foto: sumitro/daulat.co)

daulat.co – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pemalang menerima laporan dugaan penyalahgunaan atau netralitas Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Negeri Sipil (PNS/ASN) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Pemalang Tahun 2020.

Laporan sendiri disampaikan Divisi Hukum dan Advokasi Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo dan Mansur Hidayat. Dipimpin Abdul Hakim SHi, tim hukum menyambangi Kantor Bawaslu yang terletak di Jalan Brigjen Katamso 15 Pemalang, Senin 26 Oktober 2020.

Kepada wartawan, Abdul Hakim menyampaikan bahwa pihaknya sudah melaporkan secara resmi dugaan pelanggaran dimaksud ke Bawaslu. Hanya saja, siapa ASN, untuk kegiatan apa, berikut lokasi kegiatan pihaknya meminta media menanyakannya langsung ke Bawaslu Pemalang.

“Sudah kami serahkan semua datanya ke Bawaslu bukti-buktinya. Silahkan nanti ditanyakan ke Bawaslu,” tegasnya.

Divisi Hukum dan Advokasi Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo dan Mansur Hidayat, Abdul Hakim SHi (foto: Sumitro/daulat.co)

Merujuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 – Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, khususnya Pasal 188, sangat jelas disebutkan jika PNS/ASN dilarang melakukan kampanye.

Adapun bunyi pasal dimaksud adalah ‘Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja  melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling  sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling  banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Adapun dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 disebutkan bahwa ‘Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang Membuat Keputusan dan/atau Tindakan yang Menguntungkan atau Merugikan Salah Satu Calon selama masa Kampanye’.

“Laporan juga kami kirim ke Bawaslu RI, Bawaslu Jateng, Komisioner ASN, Mendagri, BKN dan Gubernur Jateng,” tegas Abdul Hakim.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pemalang Hery Setiawan, membenarkan adanya laporan dugaan penyalahgunaan ASN/PNS di lingkungan Pemkab Pemalang dari Divisi Hukum Paslon Nomor 2, Agung – Mansur. Pihaknya akan segera merespon laporan tersebut dengan menggelar rapat pleno.

“Iya ada, laporannya baru masuk. Nanti kami rapat pleno dulu menindaklanjuti laporan Tim Advokasi Paslon Nomor Urut 2. Selanjutnya kami akan bikin kajian awal, siapa pelaku, dimana, siapa yang terlibat,” terangnya.

Ketua Bawaslu belum bisa berkomentar lebih jauh mengenai laporan tersebut. Terkait hal ini pula, pihaknya mengimbau ASN/PNS dalam Pilkada Pemalang Tahun 2020 berlaku netral. Bahwa ASN/PNS mempunyai hak pilih, namun tidak diperbolehkan terang-terangan mendukung calon tertentu.

“Dalam setiap pertemuan, kami terus mengimbau ASN karena itu jelas diatur. ASN itu harus netral, tidak boleh mendukung salah satu calon. ASN punya hak pilih tapi tidak boleh berpihak, vulgar mendukung paslon, atau kegiatan yang menguntungkan calon,” tegas Hery.

Selain ASN/PNS, Bawaslu Pemalang juga mengingatkan kepada kepala desa (Kades) dan perangkatnya untuk menjaga netralitasnya dalam Pilkada Pemalang. Imbauan itu terus disampaikan Bawaslu dalam berbagai kesempatan.

“Kepala desa juga hati-hati, jangan pada ikut-ikutan,” pungkas Hery.

(Sumitro)

Read Previous

Urutan Kerja Penanggulangan Covid-19 Tak Sistematis

Read Next

Konten Moderasi Beragama UIN Walisongo Raih Rekor MURI