25 June 2022, 20:27

Auditor BPK Jabar Kecipratan Rp 1,9 Miliar dari Bupati Bogor Ade Yasin Dkk

daulat.co – Tim pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat (Jabar) diduga menerima sejumlah uang selama proses audit keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021. Total uang yang diberikan sekitar Rp 1,9 miliar.

Diduga pemberian uang ‘pemulus’ audit itu atas arahan Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin. Adapun pihak lain yang diduga turut bersama-sama memberikan uang yakni, Sekdis Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Maulana Adam (MA); Kasubid Kas Daerah BPKAD Kab. Bogor, Ihsan Ayatullah (IA); dan PPK pada Dinas PUPR Kab. Bogor, Rizki Taufik (RT).

“Selama proses audit, diduga ada beberapa kali pemberian uang kembali oleh AY (Ade) melalui IA (Ihsan) dan MA (Maulana) kepada tim pemeriksa di antaranya dalam bentuk uang mingguan dengan besaran minimal Rp 10 juta hingga total selama pemeriksaan telah diberikan sekitar sejumlah Rp 1,9 miliar,” ungkap Ketua KPK Firli Bahuri, di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (28/4/2022).

Sementara pihak yang diduga menerima uang yakni Anthon Merdiansyah (ATM) selaku Pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat / Kasub Auditorat Jabar III / Pengendali Teknis; Arko Mulawan (AM) selaku pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat / Ketua Tim Audit Interim Kab. Bogor; Hendra Nur Rahmatullah Karwita (HNRK) selaku pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat / Pemeriksa; dan Gerri Ginajar Trie Rahmatullah (GGTR) selaku pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat / Pemeriksa.

Diduga Ade Yasin menyuap para auditor BPK perwakilan Jabar agar Kabupaten Bogor menerima predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. “AY (Ade) selaku Bupati Kabupaten Bogor periode 2018-2023 berkeinginan agar Pemkab Bogor kembali mendapatkan predikat WTP untuk tahun anggaran 2021 dari BPK Perwakilan Jawa Barat,” ujar Firli.

Dugaan suap itu bermula ketika tim pemeriksa dari BPK Jabar ditugaskan sepenuhnya mengaudit berbagai pelaksanaan proyek di antaranya pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor. Tim pemeriksa tersebut yakni Kasub Auditorat Jabar III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jabar Anthon Merdiansyah, Ketua Tim Audit Interim BPK Kab. Bogor Arko Mulawan, dan para pemeriksa BPK Jabar Hendra Nur Rahmatullah, Gerri Ginajar Trie Rahmatullah, dan Winda Rizmayani.

Atas keinginan Ade Yasin agar Kabupaten Bogor menerima opini WTP, sekitar Januari 2022 diduga terjadi kesepakatan pemberian sejumlah uang antara Hendra Nur dengan Kasubid Kas Daerah BPKAD Kab. Bogor Ihsan Ayatullah dan Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor Maulana Adam. Kesepakatan pemberian uang itu bertujuan untuk mengondisikan susunan tim audit interim (pendahuluan).

“AY menerima laporan dari IA bahwa laporan keuangan Pemkab Bogor jelek dan jika diaudit BPK Perwakilan Jawa Barat akan berakibat opini disclaimer. Selanjutnya AY merespon dengan mengatakan “diusahakan agar WTP”,” kata Firli.

Sebagai realisasi kesepakatan, Ihsan dan Maulana diduga memberikan uang sekitar Rp 100 juta dalam bentuk tunai kepada Kasub Auditorat Jabar III BPK Jabar Anthon Merdiansyah di salah satu tempat di Bandung. Kemudian Anthon mengondisikan susunan tim sesuai dengan permintaan Ihsan dimana nantinya obyek audit hanya untuk SKPD tertentu.

Adapun proses audit dilaksanakan mulai bulan Februari 2022 sampai dengan April 2022. Adapun temuan fakta Tim Audit ada di Dinas PUPR, salah satunya pekerjaan proyek peningkatan jalan Kandang Roda – Pakan Sari dengan nilai proyek Rp 94,6 miliar yang
pelaksanaannya diduga tidak sesuai dengan kontrak.

“Hasil (audit) rekomendasi diantaranya bahwa tindak lanjut rekomendasi tahun 2020 sudah dilaksanakan dan program audit laporan keuangan tidak menyentuh area yang mempengaruhi opini,” tutur Firli.

KPK menetapkan delapan tersangka kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021. Delapan tersangka itu yakni, Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin; Maulana Adam (MA) selaku Sekdis Dinas PUPR Kabupaten Bogor; Ihsan Ayatullah (IA) selaku Kasubid Kas Daerah BPKAD Kab. Bogor; dan Rizki Taufik (RT) selaku PPK pada Dinas PUPR Kab. Bogor. Ade beserta tiga tersangka itu dijerat atas dugaan pemberi suap.

Kemudian, Anthon Merdiansyah (ATM) selaku Pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat / Kasub Auditorat Jabar III / Pengendali Teknis; Arko Mulawan (AM) selaku pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat / Ketua Tim Audit Interim Kab. Bogor; Hendra Nur Rahmatullah Karwita (HNRK) selaku pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat / Pemeriksa; dan Gerri Ginajar Trie Rahmatullah (GGTR) selaku pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat / Pemeriksa. Empat pegawai BPK Perwakilan Jabar itu dijerat atas dugaan penerima suap.

Penetapan tersangka itu merupakan hasil pemeriksaan intensif dan gelar perkara pasca tim Satgas KPK mencokok 12 orang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Bogor dan Bandung pada Selasa (26/4/2022) malam hingga Rabu (27/4/2022). Dalam OTT, tim penindakan mengamankan 12 orang dan uang sebesar Rp 1,024 miliar yang terdiri dari uang tunai sebesar Rp 570 juta dan uang yang ada pada rekening bank dengan jumlah sekitar Rp 454 juta.

Atas perbuatannya, Ade Yasin dan tiga tersangka yang diduga pemberi suap disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sedangkan empat tersangka penerima disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Jadi Tersangka, Ade Yasin Suap BPK Jabar Agar Kabupaten Bogor Dapat WTP

Read Next

Pegawai jadi Tersangka Suap, Ketua BPK Pastikan Tak akan Hambat KPK Terima Audit