30 May 2024, 07:55

Atasi Rob, Kementerian Maritim Akan Bangun Sabuk Pantai di Ulujami Pemalang

Pesisir Pantai Desa Ketapang - Ulujami

Pesisir Pantai Desa Ketapang – Ulujami

daulat.co – Penanganan banjir akibat rob di Kabupaten Pemalang akan segera terrealisasi dengan membangun sabuk pantai di sepanjang Pantai Desa Ketapang, Kecamatan Ulujami, Pemalang pada Kementerian Maritim dan Investasi.

Hal ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 79 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobokan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang.

Kepala Desa Ketapang, Sutopo menerangkan, penanganan banjir rob akan segera terealisasi oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Maritim dan Investasi Republik Indonesia. Saat ini memasuki tahapan Survey yang dilakukan oleh Tim Konsultan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Semarang, Jawa Tengah, Rabu (28/7/21)

“Kami bersyukur, dan kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah merealisasikan program penanganan banjir rob,” ujar Sutopo.

Menurutnya, penanganan banjir rob di Desa Ketapang sangat dibutuhkan warganya, karena hampir 45 persen atau 400 KK yang mengakibatkan 200 lebih rumah serta fasilitas umum terendam akibat dampak banjir rob

“Jika banjir rob ekonomi kawasan sangat terganggu, karena sebagian warga yang terdampak banjir rob secara ekonomi berasal dari nelayan”. Kata Sutopo

Sutopo berharap, agar penanganan banjir rob segera terrealisasi dan akan meningkatkan percepatan ekonomi kawasa Desa Ketapang

“Semoga segera terealisasi. Ini sangat dibutuhkan oleh warga kami,” harap Sutopo.

Diketahui, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo saat sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 79 tahun 2019 pada Desember 2019 silam mengharapkan peningkatan investasi sehingga dapat mendorong terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi 7% serta mendorong pelaksanaan Perpes 79 Tahun 2019.

Performa investasi Jawa Tengah sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 selalu lebih tinggi dari target, misalnya tahun 2018 bahkan mencapai realisasi 126% dari target dengan jumlah serapan tenaga kerja di dominasi oleh tenaga kerja asal Indonesia. Oleh karenanya peningkatan kemudahan berinvestasi di Jawa Tengah harus terus di optimalkan.

Muatan Rencana Induk pada Lampiran Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 terdapat 270 proyek dengan nilai investasi 353 Triliun yang akan memakai berbagai sumber pembiayaan dengan porsi terbesar berasal dari KPBU sebesar 42,55 persen atau senilai 150 Triliun.

(Rizqon Arifiyandi)

Read Previous

Wapres Ma’ruf Amin Dorong Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Read Next

Digitalisasi Koperasi Diperlukan Untuk Meningkatkan Kualitas dan Berdaya Saing