21 May 2024, 23:56

Apa Kabar Public Hearing BPNT Pemalang: Tertunda Atau Sengaja Ditunda?

Pedum Program Sembako 2020

Pedum Program Sembako 2020

daulat.co – Saat ini, fokus warga Pemalang mengarah pada bantuan sosial dari Pemerintah selama pandemi Covid-19. Publik Pemalang mengharapkan adanya transparansi mengenai dugaan pemotongan besaran bantuan dari Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

“Apa kabar BPNT yang katanya mau di RDP (Rapat Dengar Pendapat) kan di DPRD yang terus tertunda? Atau mungkin sengaja ditunda?,” tanya Pengamat Sosial Pemalang EK Nugroho dalam akun Facebooknya @EK Nugroho sebagaimana dihubungi daulat.co, Kamis 14 Mei 2020.

“Sampai sejauh mana soal BPNT di Polres Pemalang?,” lanjut pria yang sehari-hari berkecimpung di bidang hukum tersebut mengenai rencana public hearing DPRD Pemalang.

Ia menyinggung proses hukum yang saat ini sudah berjalan di Polres Pemalang. Jika on the track, ia meyakini perkara tersebut akan naik ke tingkat lebih tinggi.

Untuk itu, ia mengajak semua pihak di Pemalang untuk bersama-sama mengawal perkara dugaan pemotongan program bantuan sosial tersebut. Paling tidak, masyarakat mengawal sekaligus sebagai upaya untuk ‘Melawan Lupa’ atas bergulirnya permasalahan BPNT.

“Semuanya perlu mengawal,” ucap Nugroho.

Sekedar diketahui, Ketua DPRD Pemalang Agus Sukoco kembali memastikan pelaksanaan public hearing mengenai kisruh Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mengalami penundaan dua kali. Kepastian terakhir disampaikan melalui pesan WhatsApp kepada daulat.co, Rabu 6 Mei 2020 malam.

“Public hearing tidak jadi besok, masih saya tunda,” terang Ketua DPRD Pemalang singkat.

Sebelum ini, seperti halnya ‘kepastian’ ditunda, pada Senin 4 Mei 2020 Ketua DPRD Agus Sukoco kepada wartawan juga memastikan pelaksanaan public hearing atau rapat dengar pendapat public dilaksanakan pada Kamis 7 Mei 2020.

Beberapa hari sebelumnya, DPRD Pemalang juga mengagendakan public hearing pada Kamis 30 April 2020. Namun karena ada kegiatan mendesak lain berkenaan dengan penanganan Covid-19, public hearing ditunda.

Saat itu, penundaan dilakukan karena mementingkan rapat dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang dirasa lebih mendesak. Karenanya pelaksanaan kemudian diputuskan dijadwalkan ulang.

Untuk penundaan public hearing Kamis besok, Ketua DPRD mengatakan karena bertepatan dengan tanggal merah. Dimana diketahui tanggal 7 Mei 2020 merupakan Hari Raya Waisak 2564.

“Besok hari libur, tidak (hal lain), karena besok hari libur saja,” ucap Agus Sukoco.

Rencana public hearing sendiri berangkat dari sidak Program BPNT di Kecamatan Pemalang oleh Ketua DPRD Pemalang. Dimana hasilnya ditemukan dugaan penyalahgunaan yang dilakukan pihak-pihak tertentu hingga merugikan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Dalam sidak di Desa Banjarmulya misalnya, ditemukan salah satu varian BPNT yakni telur dihargai Rp 2.000 per butir. Selain kejanggalan harga komoditas dan kualitas sembako, Ketua DPRD juga menemukan adanya pemotongan sebesar Rp 15.000 oleh agen ke tiap KPM.

“Telur harusnya dijual dengan harga sesuai timbangan, bukan satuan. Kalau dipatok harga satuan jelas jauh lebih mahal,” tegas Agus Sukoco.

(Sumitro)

Read Previous

Alhamdulillah Pemalang Sudah Bebas Dari Covid-19, Banyak Kerumunan Dibiarkan

Read Next

Gandeng Hima ULM Banjarmasin, MCCC Banjarbaru Salurkan Bantuan APD ke Tenaga Medis