21 May 2024, 23:34

Apa Kabar Food Estate? Jadi Program Prioritas, Tapi Tidak Didukung Anggaran

Andi Akmal Pasluddin

Andi Akmal Pasluddin

daulat.co – Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap proyek food estate atau lumbung pangan nasional yang menjadi program prioritas pemerintah. Program food estate yang dijadikan pemerintah sebagai andalan untuk menyelesaikan persoalan pangan di masa depan itu disebutnya masih jauh dari harapan.

Pada rangkuman APBN 2021 tentang program ketahanan pangan, diketahui pengembangan food estate di Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan dan Papua diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pangan antara lain dengan pemberdayaan petani existing dan investasi small farming pada lahan seluas 165.000 hektar.

“Bagaimana program food estate ini kita semua tidak ragu, bila faktor utama yakni anggaran negara dari APBN untuk Kementerian Pertanian saja dipotong  sebesar Rp6,3 triliun, dari semula Rp21,8 triliun menjadi Rp15,5 Triliun,” tegas Akmal dalam keterangan tertulisnya kemarin (8/2).

Dalam penilaiannya, mega proyek food estate hanya untuk pencitraan. Sebab dalam pelaksanaannya tidak dibarengi dengan tindakan terukur yang dapat dikendalikan pemerintah sendiri. Ia merujuk pemotongan anggaran sektor pangan yang begitu besar di Kementerian Pertanian, bahkan seluruh mitra Komisi IV DPR RI, sebagaimana Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-30/MK/02/2021.

Dari informasi yang  diterimanya, ia melihat sudah mulai ada gejala-gejala yang tidak lurus pada eksekusi pelaksanaan food estate. Meskipun ia mengakui bahwa banyak pihak yang belum menyetujui secara penuh program food estate ini mau diapakan, termasuk Komisi IV DPR RI dan fraksinya.

“Saya mendapat informasi yang menyedihkan, bahwa hampir 90 persen petani pada areal food estate tidak mendapatkan hasil panen yang memuaskan dari lahan seluas 1.000 hektare,” kata Akmal mengenai keluhan petani yang lahannya masuk ke dalam program lumbung pangan terjadi penurunan hasil produksi gabah bahkan berujung gagal panen.

Ia menuturkan, ada pada petani di Desa Belanti Siam, di wilayah Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, hanya memperoleh hasil 1,5 ton gabah per hektar sawah setelah ada program food estate. Bahkan ada yang kurang dari itu. Padahal biasanya, sebelum ada proyek tersebut, mencapai 3,5-4 ton.

Politisi PKS dapil Sulawesi Selatan II itu juga mengkritisi dampak lingkungan yang saat ini sudah mulai memperlihatkan keganjilan-keganjilan. Ia menganggap, bahwa alam ini sudah mulai menegur dengan banjir, longsor dan berbagai bencana lain akibat ulah manusia yang merusak keseimbangan alam.

Diakui, gagasan food estate sangat baik, yakni menuju cita-cita kedaulatan pangan nasional. Dimana kecukupan pangan dapat dipenuhi dari dalam negeri. Akan tetapi, dalam hal ini, Akmal minta pemerintah tidak membuat halusinasi masyarakat dengan membuai adanya kehebatan negara kita yang akan mampu menciptakan kondisi pangan nasional stabil dan terjangkau.

“Semoga negara ini tetap dalam lindungan yang maha kuasa. Tentunya ini semua tergantung pada penyelenggara negara dan pimpinan-pimpinan bangsa ini untuk berlaku amanah untuk kesejahteraan rakyatnya. Food estate ini merupakan pembuktian jangka panjang, apakah negara ini mau berubah ke arah lebih baik atau tidak,” pungkasnya.

(Sumitro)

Read Previous

Gus Yaqut Beri Perhatian Perayaan Semana Santa di Larantuka Sebagai Event Nasional

Read Next

Mulai Berlaku 9 Hingga 22 Februari di Tujuh Propinsi, Ini Aturan PPKM Mikro

One Comment

Comments are closed.