23 June 2024, 06:19

Anggota Komisi IX DPR Minta Penerapan Program KRIS BPJS Kesehatan Ditunda

daulat.co – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta penerapan program Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) BPSJ Kesehatan dievaluasi atau ditunda. Menurut Netty, pemerintah masih memiliki banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus segera diselesaikan sebelum bicara KRIS.

“Kami meminta agar program KRIS ini dievaluasi atau ditunda dulu. Masih terlalu dini menerapkan KRIS sementara di sistem kesehatan kita masih banyak PR dasar yang harus segera diselesaikan,” kata Netty dalam keterangannya di Jakarta, Senin (10/6/2024).

Sebagaimana diketahui, jika mengacu pada Perpres Nomor 59 Tahun 2024, KRIS paling lambat akan diterapkan pada 30 Juni 2025. Namun, menurut Netty, penerapan KRIS yang terburu-buru justru akan menambah deretan panjang masalah kesehatan di Indonesia.

“Banyak PR klasik di sistem kesehatan kita yang sampai saat ini belum selesai seperti perbaikan layanan, kekurangan nakes, obat-obatan, reaktifasi peserta non-aktif BPJS, tunggakan, ketersediaan kamar dan lain-lain yang harus tetap menjadi prioritas perbaikan,” tambahnya.

Pada sisi lain, Netty juga mengaku khawatir mengenai  masih banyaknya fasilitas kesehatan yang tak siap dalam menerapkan KRIS. “Banyak rumah sakit yang tidak siap dan mengeluhkan soal kemampuan memenuhi KRIS. Jangan sampai mereka justru mengurangi tempat tidur demi untuk memenuhi KRIS sebagaimana yang diwajibkan pemerintah,” terang Politisi Fraksi PKS ini.

 “Sebelum penerapan KRIS saja tempat tidur di RS tidak mencukupi, apalagi kalau ada pengurangan maka bisa dibayangkan bagaimana penumpukan pasien akan semakin mengkhawatirkan,” tutup Politisi Fraksi PKS ini.

Read Previous

KPU Diimbau Evaluasi Dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Dugaan Pemborosan Anggaran

Read Next

BKSAP DPR: Transformasi Ekonomi Digital Harus Beri Manfaat Bagi Masyarakat di ASEAN