25 June 2022, 21:11

Alur Suap Eks Bupati Tabanan ke Pejabat Kemenkeu, Eks Wakil Ketua BPK Turut Disebut

Ilustrasi suap

Ilustrasi suap

daulat.co – Bupati Tabanan periode 2016–2021 Ni Putu Eka Wiryastuti didakwa menyuap mantan Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Yaya Purnomo dan mantan Kasie Perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik II, Rifa Surya, senilai Rp 600 juta dan US$55.300 atau senilai Rp1,4 miliar.

Suap tersebut terkait pengurusan Dana Insentif Daerah (DID) Kabupaten Tabanan di APBN tahun anggaran 2018. Demikian terungkap saat jaksa KPK membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar, Selasa (14/6/2022). Adapun pemberian uang melalui perantara, yaitu mantan staf ahli Eka, I Dewa Nyoman Wiratmaja alias Dewo.

“Telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, memberi sesuatu yaitu memberi uang yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp 600.000.000 dan USD55.300 kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu kepada Yaya Purnomo,” ucap jaksa KPK, Ikhsan Fernandi saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar, Selasa (14/6/2022).

Perbuatan itu disampaikan jaksa berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban,dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya yaitu uang tersebut diberikan karena Yaya Purnomo dan Rifa Surya telah melakukan pengurusan Dana Insentif Daerah (DID) untuk Kabupaten Tabanan pada APBN TA 2018,”

Dugaan suap itu bermula ketika Eka menginginkan adanya kenaikan alokasi DID Kabupaten Tabanan pada tahun anggaran 2018 yang bersumber dari APBN. Eka ingin alokasi DID ditingkatkan demi mengatasi anggaran daerah yang defisit pada tahun 2017.

Atas keinginan itu, Eka memerintahkan Inspektur Daerah Kabupaten Tabanan, I Gede Urip Gunawan mengupayakan agar Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Tabanan mendapat perolehan nilai A sebagai salah satu kriteria tambahan mendapatkan jumlah DID yang lebih besar.

Kemudian Gede Urip bertemu I Gusti Ngurah Satria Perwira yang saat itu merupakan Kepala Subauditorat II BPK Perwakilan Bali, di Kantor Pemerintah Kabupaten Tabanan. Kepada Gede Urip, Satria Perwira menyampaikan Bahrullah Akbar yang saat itu menjabat Wakil Ketua BPK RI dan timnya akan mengurus tambahan alokasi DID Kabupaten Tabanan.

Hasil pertemuan itu lantas dilaporkan oleh Gede kepada Eka. Eka kemudian memerintahkan staf ahlinya Dewa Wiratmaja menemui Bahrullah.

Atas perintah Eka, Dewa kemudian mendatangi rumah dinas Bahrullah di Jakarta. Bahrullah dalam pertemuan itu mengarahkan Dewa agar bertemu Yaya Purnomo.

Dewa yang sempat menjadi dosen di Universitas Udayana, Bali kemudian menemui Yaya dan Rifa Surya di pujasera, kawasan Metropole, Cikini, pada tanggal 15 Agustus 2017. Dalam pertemuan itu, Dewa menyampaikan keinginan Eka.

Keinginan Eka itu lantas disanggupi Rifa dan Yaya. Kesanggupan itu tak cuma-cuma. Yaya dan Rifa meminta suap yang diberi kode “dana adat istiadat”.

Jumlah suap yang diminta sebesar 2,5 persen dari alokasi DID yang didapatkan, yaitu Rp 46 miliar. Selain itu, juga harus menyerahkan tanda jadi di awal sebesar Rp 300 juta. Atas atensi tersebut, Dewa kemudian melaporkannya ke Eka.

Kemudian Eka memerintahkan Dewa menghubungi sejumlah kontraktor. Para pengusaha itu kemudian dijanjikan bakal mendapat proyek di Kabupaten Tabanan.

“Bahwa untuk memenuhi permintaan Yaya Purnomo dan Rifa Surya terkait uang
muka pengurusan/pengawalan alokasi DID sebesar Rp 300.000.000, pada tanggal 21 Agustus 2017 Terdakwa memerintahkan I Dewa Nyoman Wiratmaja untuk menghubungi para kontraktor antara lain I Wayan Suastama (Direktur PT. Sastra Mas Estetika) dan I Nyoman Yasa (Ketua Badan Pimpinan Cabang Gapensi Kab. Tabanan/Direktur PT Sinar Yasa Agung Perkasa) serta I Geda Made Susanta (Direktur CV Adimas) agar menyiapkan uang yang akan dibawa I Dewa Nyoman Wiratmaja ke Jakarta guna pengurusan DID dengan kompensasi akan mendapat proyek di Kabupaten Tabanan,” ujar jaksa.

Setelah menerima uang dari para kontraktor itu, Dewa Nyoman Wiratmaja kemudian bertolak ke Jakarta untuk menyerahkan uang tersebut ke Yaya dan Rafa. Penyerahan uang terjadi di Restoran Sunda yang berada disamping Hotel Ibis Budget Cikini Jakarta pada 24 Agustus 2014. Kemudian uang Rp 300 juta itu dibagi 2, sehingga Yaya dan Rifa masing-masing menerima Rp 150 juta.

Pada 31 Oktober 2017, terbit pengumuman dokumen Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dari Kementerian Keuangan dimana Kabupaten Tabanan memperoleh angka DID sebesar Rp 51.000.000.000. Setelah itu, Dewa kembali bertemu Yaya dan Rifa di Jakarta sekaligus menyerahkan uang Rp 300 juta pada awal November 2017.

“Yang merupakan komitmen fee tahap kedua terkait pengurusan DID Kabupaten Tabanan TA 2018, lalu uang sebesar Rp 300.000.000 tersebut dibagi 2 oleh Rifa dan Yaya masing-masing memperoleh sebesar
Rp 150.000.000,” ungkap jaksa.

Komitmen fee selanjutnya diserahkan Dewa kepada Yaya di Metropole Cikini Jakarta Pusat pada 27 Desember 2017. Uang yang diserahkan sebesar USD55.300. Dalam dakwaan, jaksa tak dirinci asal muasal uang USD55.300 itu.

“Setelah menerima uang tersebut, Yaya Purnomo memberitahukan kepada Rifa Surya. Selanjutnya uang tersebut dibagi 2 oleh Rifa dan Yaya masing-masing memperoleh sekitar USD27.650,” ucap jaksa.

Atas perbuatan itu, Eka didakwa dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Pasal 13 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Eks Pejabat Kementerian ESDM Sri Utami Divonis 4 Tahun Bui

Read Next

Menengok Harta Menteri dan Wawen yang Dilantik Jokowi, Zulhas Rp 32 M & John Wempi Rp 65 M